Jakarta, — PT Jasa Raharja menggelar konsinyering penting untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pertemuan yang berlangsung pada 23 Juli 2025 di Kantor Pusat PT Jasa Raharja, Jakarta, ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat payung hukum program perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Konsinyering tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan sejumlah akademisi ternama. Dari Kementerian Keuangan, hadir Ihda Muktiyanto (Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan), Didik Kusnaini (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran), serta Eva Theresia Bangun (Kepala Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian).

Para akademisi yang menjadi narasumber adalah Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum UI), Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. (Guru Besar Fakultas Hukum UGM), Prof. Dr. Drs. Rivan A. Purwantono, S.H., M.H. (Guru Besar Kehormatan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung), Dr. Kornelius Simanjuntak, S.H., M.H. (Lektor Kepala Fakultas Hukum UI), dan Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M (Dosen Hukum Tata Negara, UGM).

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, dalam sambutan pembukanya, menggarisbawahi urgensi kolaborasi dalam penguatan regulasi demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum program perlindungan dasar. “Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kesediaan para narasumber serta Bapak dan Ibu dari Kementerian Keuangan yang telah berkenan hadir. Tentunya sama-sama kita akan berikhtiar untuk melakukan penguatan penyelenggaraan program perlindungan dasar,” ujar Harwan.

Menurut Harwan, sinergi ini sangat berarti dalam mendampingi proses bisnis Jasa Raharja sebagai pelaksana program perlindungan dasar korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang transportasi umum, agar tetap harmonis dengan regulasi dan tujuan negara.