Perdetik, — Sejumlah smelter nikel di Indonesia, termasuk PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), kini menghadapi krisis dengan melambatnya produksi.
Situasi ini mengindikasikan adanya tekanan signifikan dalam industri nikel domestik.
Djoko Widajatno, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat smelter besar yang mengalami kondisi ini hingga pertengahan tahun ini.
“Setidaknya ada empat smelter besar di Indonesia yang melakukan penghentian sebagian atau total lini produksi, kemudian ada yang dirumahkan juga (pekerjanya),” ujar Djoko kepada Kontan pada Selasa (29/7).
Data dari APNI merinci kondisi smelter yang terdampak:
- PT Gunbuster Nickel Industry (GNI): Lebih dari 15 dari 20 lini produksinya dihentikan sejak awal 2024. Djoko menyebut, “APNI mencatat total ada 28 lini yang terdampak, dengan 25 lini milik GNI.” Penyebabnya adalah harga nikel yang rendah, konflik sosial, dan biaya listrik yang mahal.
- PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS): Sejak Mei 2025, ITSS telah menghentikan beberapa lini baja nirkarat dan jalur cold rolling. Kondisi ini terjadi karena tekanan oversupply dan kondisi pasar baja nirkarat global.
- PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe: Smelter ini mengurangi kapasitas produksi. Penurunan ini disebabkan oleh efisiensi kapasitas dan transisi ke smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL).
- PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI): Berdasarkan data APNI, HNAI telah mengurangi kapasitas agregat dan menghentikan operasional sementara sejak 15 Juli 2025. HNAI bahkan merumahkan 350 pekerjanya tanpa surat resmi sejak 1 Juli 2025, sementara sisanya menerima memo per 15 Juli 2025. HNAI terdampak oleh penurunan harga nikel dan permintaan yang stagnan.
Melihat kondisi yang semakin menekan ini, APNI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah strategis:
- Formulasi Harga Patokan Mineral (HPM): Djoko menyarankan agar HPM dapat lebih mencerminkan realitas pasar global, terutama saat harga London Metal Exchange (LME) anjlok.
- Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) Bijih Nikel: APNI merekomendasikan adanya DMO bijih nikel untuk menjaga suplai tetap stabil dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan suplai untuk smelter yang berkomitmen pada hilirisasi di dalam negeri.
- Akses Pasar Ekspor Baru: Indonesia perlu memperluas akses pasar ekspor untuk produk hilir nikel, termasuk negosiasi bebas bea atau kuota dengan negara mitra baru seperti India, Turki, Uni Emirat Arab, dan Afrika.
Situasi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih adaptif guna menjaga keberlangsungan industri nikel nasional dan melindungi para pekerja. (Red)
