KENDARI – Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari, Maman Firmansyah, menegaskan bahwa kesehatan adalah prioritas utama dan tanggung jawab bersama. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat rekonsiliasi iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan Cabang Kendari pada Kamis (10/7/2025). Dalam kesempatan itu, Maman juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mengoptimalkan kepesertaan JKN di kota ini.
Maman menjelaskan bahwa Wali Kota Kendari yang berlatar belakang dokter sangat memahami betul pentingnya sektor kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Kendari berupaya keras untuk memastikan akses layanan kesehatan terpenuhi secara maksimal.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kendari, Rinaldi Wibisono, mengungkapkan bahwa meskipun 98% penduduk Kota Kendari telah terdaftar JKN, hanya 79% yang berstatus aktif. Angka ini masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan keaktifan minimal 80% pada akhir tahun 2024 dan 85% pada tahun 2025.
“Masih ada sekitar 5 ribu penduduk yang belum memiliki kepesertaan JKN. Selain itu, banyak juga yang dinonaktifkan karena data kependudukan yang belum valid, atau karena tidak lagi memenuhi syarat penerima bantuan iuran (PBI),” jelas Rinaldi.
Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kendari sedang gencar melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. Anggaran Rp10 miliar yang disiapkan Pemkot Kendari ini akan dialokasikan untuk membiayai peserta JKN nonaktif dan penduduk yang belum terdaftar.
“Anggaran tersebut akan kami optimalkan hingga akhir Desember 2025. Jika dirasa masih kurang, akan kami evaluasi dan pertimbangkan penambahan dalam APBD perubahan,” tutup Rinaldi. **
