KENDARI — Dalam menanggapi aduan komunitas pedagang di Kelurahan Abeli, DPRD Kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa, 22 Oktober 2024.
RDP ini dihadiri oleh Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD, dipimpin oleh Zulham Damu dan Jabal Aljufri, serta anggota lainnya, termasuk Arwin, La Ode Abd Arman, dan Jumran.
Rapat ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Kendari, Camat Abeli, Lurah Abeli, serta perwakilan dari Indomaret dan komunitas pedagang lokal.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu terkait penolakan pendirian Indomaret dibahas secara mendalam. Hasil dari RDP mencatat beberapa kesimpulan penting.
Pertama, DPRD akan melakukan kunjungan lapangan untuk mengevaluasi kondisi di lokasi secara langsung.
Kedua, proses perizinan pendirian Indomaret di Kelurahan Abeli dihentikan untuk sementara waktu, sampai ada kesepakatan dari pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian PUPR yang belum memberikan informasi.
Selain itu, DPRD memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas PM-PTSP dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, untuk menghentikan sepuluh izin Indomaret yang sedang diproses di Kota Kendari.
Proses perizinan di Kelurahan Abeli akan ditunda hingga ada keputusan lebih lanjut, di mana DPRD berkomitmen untuk mengirimkan surat kepada OPD terkait untuk menindaklanjuti keputusan ini.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, terutama para pedagang lokal yang merasa terancam dengan keberadaan Indomaret.
Langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Kota Kendari ini mencerminkan responsibilitas mereka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa perkembangan ekonomi lokal tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan komunitas. (Red)
