KENDARI, PERDETIKNEWS.COM – Harga campuran aspal panas (hotmix) di Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami kenaikan tajam sepanjang 2026.

Di tengah meningkatnya kebutuhan material untuk proyek pembangunan jalan pemerintah, para kontraktor kini dihadapkan pada dua persoalan sekaligus harga yang terus bergerak naik dan ancaman keterbatasan pasokan aspal minyak menjelang akhir tahun.

Direktur PT Dua Tiga Sejahtera Moramo, Haji Muhammad Iksan , mengungkapkan harga campuran aspal di fasilitas Asphalt Mixing Plant (AMP) miliknya saat ini berkisar Rp1,6 juta hingga Rp1,7 juta per ton.

Angka tersebut meningkat sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan harga pada awal tahun.

“Untuk harga campuran aspal saat ini setiap AMP memang berbeda-beda. Tetapi untuk di AMP kami kurang lebih berada di angka Rp1,6 juta sampai Rp1,7 juta per ton untuk harga campuran aspal jadi,” kata Iksan kepada Perdetiknews.com, Selasa 20 Oktober 2026.

Menurut Iksan, lonjakan harga tersebut terutama dipicu kenaikan harga aspal minyak yang menjadi salah satu bahan utama produksi hotmix.

Ia menyebut harga aspal minyak telah meningkat sekitar 40 persen sejak awal tahun. Kenaikan itu kemudian diikuti bertambahnya biaya bahan bakar dan material pendukung lainnya.

Salah satu komponen yang turut mengalami kenaikan adalah batu pecah atau split, yang digunakan sebagai agregat dalam campuran aspal.

“Yang paling besar memengaruhi adalah kenaikan harga aspal minyak. Dibandingkan awal tahun sampai saat ini, kenaikannya kurang lebih sekitar 40 persen,” ujarnya.

Iksan menjelaskan, produksi hotmix membutuhkan bahan bakar dalam jumlah tertentu untuk mengoperasikan mesin AMP. Ketika harga BBM meningkat, biaya produksi ikut terdorong naik.

Dampaknya juga dirasakan pemasok agregat. Produsen batu pecah harus menyesuaikan harga jual karena biaya operasional dan pengangkutan material turut meningkat.

Padahal, kata dia, agregat merupakan komponen terbesar dalam campuran hotmix, dengan proporsi yang dapat mencapai sekitar 70 persen lebih.

“Jadi kenaikan harga produksi ini sangat dipengaruhi kenaikan BBM, aspal minyak, bahan baku split, dan lain-lain. Itu belum termasuk biaya distribusi,” jelasnya.

Kontraktor terjepit harga kontrak lama, kenaikan harga material menjadi persoalan tersendiri bagi kontraktor yang telah memenangkan tender dan menandatangani kontrak pekerjaan jalan.

Iksan mengatakan, harga satuan dalam dokumen pengadaan pemerintah umumnya disusun berdasarkan informasi harga material yang tersedia ketika perencanaan dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dilakukan.

Masalah muncul ketika harga bahan baku mengalami lonjakan signifikan setelah kontrak ditetapkan.

Kontraktor harus membeli material dengan harga terbaru, sementara nilai kontrak pekerjaan masih mengacu pada perhitungan sebelumnya.

“Kalau terjadi kenaikan harga yang begitu besar setelah kontrak berjalan, itu menjadi masalah bagi kontraktor. Karena harganya masih berkiblat ke harga lama, sementara yang riil di lapangan sudah terjadi harga baru,” ungkapnya.

Menurut Iksan, perubahan harga kali ini berbeda dengan kondisi normal. Kenaikan berlangsung lebih cepat dengan besaran yang cukup tinggi, sehingga pelaku usaha kesulitan memperkirakan kebutuhan biaya.

Ia menyebut mekanisme penyesuaian harga atau eskalasi harga dapat menjadi salah satu jalan keluar pada kontrak yang memenuhi ketentuan. Namun, proses administrasinya dinilai tidak sederhana.

“Di pemerintah sebenarnya ada solusi, namanya eskalasi harga. Tetapi prosesnya juga begitu panjang, sehingga mau tidak mau kontraktor harus mengerjakan proyek dengan harga kontrak lama, walaupun di lapangan sudah terjadi perubahan harga yang signifikan,” katanya.

Persoalan yang dihadapi industri aspal ternyata tidak berhenti pada kenaikan harga.

Iksan mengungkapkan kekhawatiran terhadap ketersediaan aspal minyak, terutama ketika proyek-proyek pemerintah memasuki masa pelaksanaan secara bersamaan menjelang akhir tahun anggaran.

Pada periode tersebut, kebutuhan material meningkat karena banyak kontraktor berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu kontrak.

Sementara itu, menurut Iksan, kepastian pasokan dari importir belum sepenuhnya dapat menjamin seluruh kebutuhan yang meningkat secara bersamaan.

“Sekarang masalahnya bukan hanya kenaikan harga, tetapi kita juga sangat mengkhawatirkan terjadinya kekurangan stok atau kehabisan stok dari sisi importir aspal,” ujarnya.

Ia menilai kondisi itu menjadi kekhawatiran bersama, baik bagi pemasok aspal, pemilik AMP maupun kontraktor pelaksana proyek.

Terlebih, proyek pembangunan jalan membutuhkan kontinuitas pasokan material agar pekerjaan pengaspalan dapat berlangsung sesuai jadwal.

“Terutama di akhir tahun seperti ini, semua proyek pemerintah berjalan serentak sehingga membutuhkan aspal yang besar di waktu yang sama. Inilah yang juga ditakuti, baik dari sisi importir, kontraktor maupun kami sebagai pemilik AMP,” jelasnya.

Iksan menegaskan harga Rp1,6 juta hingga Rp1,7 juta per ton yang disampaikannya merupakan harga campuran aspal jadi di lokasi AMP atau loko pabrik.

Artinya, harga tersebut belum termasuk biaya pengiriman material ke lokasi pekerjaan maupun jasa penghamparan.

Besaran biaya tambahan itu bergantung pada jarak proyek, kondisi akses pengangkutan, kebutuhan peralatan dan tenaga kerja.

“Kalau harga tiba di lokasi proyek dan harga penghamparan, itu tidak bisa ditentukan secara umum. Karena lokasi proyek berbeda-beda dan masing-masing pemilik alat maupun tenaga kerja juga memiliki harga berbeda,” terangnya.

Ia mencontohkan harga bahan baku aspal minyak di Kendari dapat berbeda dengan wilayah Kolaka karena adanya tambahan biaya pengangkutan dari lokasi penyimpanan pemasok.

Perbedaan geografis tersebut turut memengaruhi harga jual campuran aspal di masing-masing AMP.

Di tengah kenaikan harga aspal minyak, Iksan menilai Indonesia sebenarnya memiliki alternatif bahan baku yang dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi, yakni Aspal Buton atau Asbuton.

Menurutnya, potensi aspal alam dari Pulau Buton belum dimanfaatkan secara maksimal, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong penggunaannya.

Salah satu kendala yang dihadapi industri adalah belum meratanya kesiapan fasilitas produksi di AMP.

Iksan menjelaskan, penggunaan Asbuton dalam campuran hotmix membutuhkan peralatan pendukung berupa feeder system yang memenuhi standar teknis.

Tanpa peralatan tersebut, proses produksi dapat mengalami hambatan sehingga manfaat penghematan biaya tidak tercapai.

“Kalau pemilik AMP sudah memiliki alat pendukung yang standar seperti yang kami miliki, mereka pasti akan merasakan manfaat dari penggunaan Aspal Buton,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam formulasi hotmix tertentu, Asbuton dapat digunakan untuk menggantikan sekitar 30 persen kebutuhan bahan pengikat aspal minyak.

Dengan demikian, kebutuhan aspal minyak yang harganya relatif lebih tinggi dapat dikurangi.

Iksan memberikan contoh perbandingan harga bahan pengikat aspal minyak sekitar Rp17.500 per kilogram, sedangkan bahan pengikat dari Asbuton sekitar Rp8.000 per kilogram.

Perbedaan tersebut, menurutnya, membuka peluang efisiensi biaya produksi bagi AMP yang telah memiliki fasilitas pengolahan memadai.

“Kalau kita berbicara harga aspal minyak Rp17.500, sementara Aspal Buton Rp8.000 per kilogram, berarti ada selisih harga yang sangat signifikan,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan penghematan tersebut tidak otomatis dapat diperoleh seluruh AMP.

Fasilitas produksi, kesiapan peralatan dan kelancaran proses pencampuran tetap menjadi faktor penting.

Selain dari sisi biaya, Iksan menilai penggunaan Asbuton pada formulasi yang tepat juga dapat meningkatkan kualitas campuran aspal.

Karena itu, ia berharap pemerintah lebih serius mendorong pemanfaatan sumber daya aspal alam dalam negeri, sekaligus memastikan industri memiliki dukungan peralatan yang sesuai.

“Dengan adanya Aspal Buton ini, kita bisa menghemat biaya produksi, kemudian menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik,” pungkasnya.

Editor: Xan

 

Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M.
Provinsi Sulawesi Tenggara
Polling aktif
Ikut Polling →
dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM
Kota Kendari
Polling aktif
Ikut Polling →
Yusran Akbar
Kabupaten Konawe
Polling aktif
Ikut Polling →
La Ode Darwin
Kabupaten Muna Barat
Polling aktif
Ikut Polling →
H. Amri Jamaluddin, S.STP., M.Si.
Kabupaten Kolaka
Polling aktif
Ikut Polling →
Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si
Kabupaten Konawe Selatan
Polling aktif
Ikut Polling →
Rifqi Saifullah Razak, S.T.
Kabupaten Konawe Kepulauan
Polling aktif
Ikut Polling →
Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H.
Kabupaten Kolaka Utara
Polling aktif
Ikut Polling →
Drs. H. Bachrun, M.Si
Kabupaten Muna
Polling aktif
Ikut Polling →
H. Muhammad Adios, S.Sos
Kabupaten Buton Selatan
Polling aktif
Ikut Polling →
Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si
Kabupaten Buton Tengah
Polling aktif
Ikut Polling →
Alvin Akawijaya Putra, S.H.
Kabupaten Buton
Polling aktif
Ikut Polling →
Afirudin Mathara, S.H., M.H.
Kabupaten Buton Utara
Polling aktif
Ikut Polling →
Ir. H. Burhanuddin, M.Si.
Kabupaten Bombana
Polling aktif
Ikut Polling →
H. Haliana, S.E.
Kabupaten Wakatobi
Polling aktif
Ikut Polling →
H. Yusran Fahim, S.E.
Kota Baubau
Polling aktif
Ikut Polling →
Dr. H. Ikbar, S.H., M.H.
Kabupaten Konawe Utara
Polling aktif
Ikut Polling →
H. Yosep Sahaka, S.Pd., M.Pd
Kabupaten Kolaka Timur
Polling aktif
Ikut Polling →
58 / 100 Skor SEO