JAKARTA – Polri memperkuat Layanan Polisi 110 sebagai layanan publik yang ditargetkan mampu merespons laporan masyarakat secara cepat, tepat, dan terintegrasi.
Dalam pengembangan layanan tersebut, Polri menargetkan operator merespons panggilan masyarakat dalam waktu 10 detik, sementara petugas di lapangan ditargetkan dapat tiba di lokasi kejadian dalam waktu 10 menit.
Penguatan Layanan Polisi 110 dibahas dalam Forum Tematik Bakohumas Polri Tahun Anggaran 2026 bertema “Optimalisasi Layanan Polisi 110 dalam Mendukung Pelayanan Publik Presisi” di Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut diikuti perwakilan Bakohumas kementerian dan lembaga serta menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur Polri, pemerintah, dan pakar kebijakan publik.
Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Divhumas Polri, Brigjen Pol. Dicky Sondani, menegaskan Layanan Polisi 110 bukan sekadar nomor telepon.
Menurutnya, layanan tersebut merupakan salah satu bentuk kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
“Ketika masyarakat menghubungi 110, mereka harus yakin bahwa Polri mendengar, Polri merespons, dan Polri hadir,” ujar Dicky.
Ia menyebut optimalisasi layanan 110 mencakup empat aspek utama, yakni infrastruktur dan integrasi sistem, operasional dan standar respons, kualitas sumber daya manusia, serta komunikasi publik.
Kepala Biro Teknologi Komunikasi Div TIK Polri, Brigjen Pol. Dr. Indarto, menjelaskan setiap laporan yang masuk melalui 110 akan dicatat dalam sistem dan diteruskan kepada unit atau personel yang sesuai.
Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk melaporkan berbagai kondisi, termasuk kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan, kondisi darurat, kebakaran, gangguan lalu lintas, maupun meminta informasi mengenai layanan kepolisian.
“Dalam situasi darurat, masyarakat tidak memiliki waktu untuk mencari berbagai nomor kepolisian. Mereka membutuhkan satu pintu layanan yang sederhana, mudah diingat, dan dapat diandalkan,” jelas Indarto.
Polri juga mengembangkan sistem 110 dengan dukungan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI.
Karo Jianstra Stamaops Polri, Brigjen Pol. Marsudianto, mengatakan pengembangan diarahkan pada integrasi sistem dan penguatan Command Center.
AI nantinya dapat digunakan untuk membantu sejumlah pekerjaan, seperti transkripsi, pelacakan lokasi, dan klasifikasi data.
Namun, peran manusia tetap menjadi bagian utama dalam pelayanan.
Operator tetap menjadi garda terdepan dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Selain membangun sistem dan meningkatkan kesiapan personel, Polri juga mendorong sosialisasi mengenai penggunaan layanan 110.
Masyarakat perlu memahami fungsi layanan tersebut dan menyampaikan laporan secara tepat.
Polri juga mengingatkan agar layanan 110 tidak digunakan untuk prank call, laporan palsu, maupun informasi yang tidak benar.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Dra. Molly Prabawati, mengatakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi, terutama terkait kecepatan respons, penanganan konkret, dan kemudahan akses.
Sementara pakar kebijakan publik dan hubungan pemerintah, Dr. Hardy R. Hermawan, menilai kecepatan pelayanan harus berjalan bersama komunikasi yang transparan dan empatik.
“Keberhasilan Layanan Polisi 110 tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi,” kata Hardy.
Melalui forum tersebut, Polri mendorong kolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan 110.
Target akhirnya, layanan tersebut tidak hanya mudah diingat, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang cepat dan dapat diandalkan.
Dengan penguatan sistem, personel, teknologi, serta komunikasi publik, Polri menargetkan 110 menjadi layanan satu pintu yang responsif ketika masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian.
Tinggalkan Balasan