JAKARTA, – Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi meminta La Ode Tariala tidak menjadikan proses pergantian Ketua DPRD Sultra sebagai ajang adu kekuatan dengan Ketua Umum Partai NasDem.
Ali Mazi, yang juga menjabat Ketua DPW Partai NasDem Sultra, menegaskan bahwa pergantian pimpinan DPRD merupakan bagian dari keputusan internal partai. Karena itu, persoalan tersebut menurutnya tidak semestinya dibawa ke ranah pribadi atau dikaitkan dengan persoalan suka dan tidak suka.
“Kalau kita berpolitik, kita harus paham apa itu politik. Ini menyangkut moral. Kalau kita menjunjung tinggi moral yang baik, saya kira keputusan-keputusan politik partai dan keputusan pimpinan harus dihargai,” kata Ali Mazi kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Menurut Ali Mazi, setiap kader harus memahami serta menghormati mekanisme yang berlaku di dalam organisasi. Ia mengingatkan bahwa sikap menentang keputusan pimpinan partai justru berpotensi merusak citra dan marwah organisasi.
“Kalau ini dicederai berarti tidak mau membesarkan partai. Ada unsur-unsur kesengajaan perlawanan terhadap pimpinan, ini kan mempermalukan organisasi,” ujarnya.
Ia menilai pergantian posisi Ketua DPRD bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Dalam dinamika politik, jabatan pimpinan dapat berubah sesuai dengan keputusan partai dan tidak bersifat permanen.
Ali Mazi juga meminta persoalan organisasi tidak dicampuradukkan dengan kepentingan individu. Menurutnya, keputusan terkait jabatan Ketua DPRD merupakan bagian dari kewenangan partai yang harus diterima dan dihormati kader.
“Harapan saya, ini urusan partai, ini bukan soal individu, tidak boleh dicampur aduk dengan urusan pribadi. Artinya kalau urusan partai, ya untuk partai,” katanya.
Ia kemudian menjelaskan perbedaan antara pemilihan anggota DPRD dan pemilihan kepala daerah. Menurut Ali Mazi, anggota DPRD memang dipilih oleh masyarakat, tetapi penentuan pimpinan DPRD mengikuti mekanisme dan keputusan partai politik.
“Pemilihan Ketua DPR itu berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati. Kalau mereka itu memang individunya yang dipilih oleh masyarakat, tapi kalau ini bukan. Kita ini anggota DPR, kemudian ketua umum memberi saya kepercayaan untuk menjadi ketua, ya jadi,” jelasnya.
Ali Mazi meminta kader yang mengalami pergantian posisi untuk menerimanya secara lapang dada. Menurut dia, pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk berkonfrontasi dengan pimpinan partai.
“Karena ini bergiliran diberikan ke yang lain, ya sudah legawa saja menjadi anggota biasa. Jangan seolah-olah kamu adu power dengan ketua umum. Ini marwah partai,” tegas Ali Mazi.
Anggota Komisi XIII DPR RI itu juga mengaku pernah berada dalam situasi serupa selama perjalanan politiknya di NasDem. Ia mengatakan pergantian jabatan merupakan sesuatu yang dapat terjadi dalam organisasi politik.
“Saya saja sebagai pendiri NasDem pernah juga tidak jadi ketua, ya sudah. Nanti dipertimbangkan pimpinan di pusat, kalau bagus ya masuk lagi, jadi sama saja,” ujarnya.
Ali Mazi berharap dinamika terkait pergantian pimpinan DPRD Sultra dapat disikapi secara dewasa sehingga tidak mengganggu suasana politik. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan penghormatan terhadap mekanisme organisasi.
“Saya sebagai mantan gubernur, lakukan secara baik, secara ikhlas, karena jabatan itu tidak absolut, jabatan itu silih berganti. Dan saya berprinsip kita harus saling harga-menghargai,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan