KENDARI, – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., menegaskan pentingnya literasi digital dalam membangun Sultra, sekaligus menyoroti peran mahasiswa sebagai mitra kritis yang konstruktif. Hal ini disampaikan Ridwan Badallah dalam Dialog Interaktif bertema Pentingnya Literasi Digital dalam Membangun Sultra, yang diselenggarakan oleh Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) di Hotel Qubah 9 Kendari.
Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, mahasiswa Universitas Halu Oleo, dan perwakilan organisasi mahasiswa ini, mendapat apresiasi tinggi dari Kadis Kominfo. Ia menyebut inisiatif GPMI sebagai langkah membangun ruang kolaborasi yang sah dan konstruktif dalam kehidupan berdemokrasi.
“Ruang seperti ini bukan ruang haram, bukan ruang nakal, bukan pula ruang untuk cari muka. Ini ruang sah dalam bernegara,” tegas Ridwan Badallah.
Ridwan Badallah menekankan bahwa mahasiswa memiliki legitimasi kuat untuk menjadi mitra kritis pemerintah. Hak menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi dijamin konstitusi (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Ia mengingatkan pemerintah agar mengubah pola pikir lama yang kerap melihat kritik sebagai ancaman, bukannya sebagai alat kontrol sosial. “Kita ini sering mengklaim sudah transparan dan akuntabel. Tapi ketika mahasiswa datang menyampaikan kritik, kok marah? Ini yang harus berubah,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran mahasiswa justru harus menjadi ruang kolaboratif, yang dapat membantu pemerintah memperkuat pelayanan publik dan menjadi pionir ide dan gagasan yang inovatif.
Dalam pemaparannya, Kadis Kominfo menyinggung urgensi literasi digital karena digitalisasi telah merambah hampir 90 persen populasi di Sultra. Namun, ia menyayangkan kualitas konten di ruang digital Indonesia.
“Hampir 75 persen ruang digital kita diwarnai hate speech, pornografi, bully, dan konten-konten tidak etis,” jelasnya.
Ia mengingatkan, banyak pengguna tidak menyadari bahwa mencemarkan nama baik seseorang secara digital sudah masuk dalam ranah hukum Undang-Undang ITE. Mahasiswa, sebagai generasi muda, memiliki peran penting untuk menghadirkan ruang digital yang lebih edukatif dan sehat.
Menanggapi kondisi tersebut, Kadis Kominfo memperkenalkan program literasi digital yang sedang dipersiapkan, yaitu “Go to Campus.” Program ini bertujuan membangun komunitas relawan literasi digital yang melibatkan mahasiswa sebagai motor penggeraknya.
“Kita ingin membangun komunitas relawan literasi yang bergerak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang etika bermedia sosial,” terangnya.
Selain itu, ia mengajak mahasiswa memanfaatkan kanal pengaduan dan informasi digital resmi seperti SP4N-LAPOR! dan layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk menghadirkan kontrol sosial yang beretika dan sesuai mekanisme negara.
Di akhir dialog, Ridwan Badallah berharap kolaborasi ini melahirkan kerja sama berkelanjutan. “Mahasiswa adalah agen perubahan, dan digital adalah ruang baru kita. Mari kita bangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutupnya. (red)
