Kendari, KOMPAS – Sektor pertanian di Sulawesi Tenggara (Sultra) kini bergerak dalam langkah percepatan dan strategis. Menyadari peranan krusialnya sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra memfokuskan program pada peningkatan produksi dan efisiensi tata kelola sarana pertanian, khususnya komoditas beras dan jagung.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Prof. Dr. Ir. Muhammad Taufiq, M.Si, menegaskan bahwa sektor pertanian adalah program strategis daerah untuk mempertahankan swasembada pangan yang bertujuan akhir pada ketahanan pangan nasional secara luas.
“Kami fokus pada upaya-upaya strategis untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat,” ujar Taufiq, beberapa waktu lalu.
Meskipun tren produksi padi Sultra mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tantangan masih menghadang di aspek produktivitas dan Indeks Penanaman (IP). Data mencatat, produktivitas Sultra masih relatif rendah, yakni 4,2 ton per hektare, dari target 5 ton per hektare.
Selain itu, IP padi di Sultra masih di bawah angka 1,8, padahal idealnya target yang ingin dicapai adalah di atas angka 2—mengindikasikan satu lahan dapat ditanami padi idealnya dua kali dalam setahun.
Pemprov Sultra merespons kondisi ini dengan program masif, termasuk pelatihan bagi petani, penyediaan bibit unggul, serta perbaikan sistem irigasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Salah satu program ambisius yang diakselerasi adalah pembukaan lahan sawah baru seluas 6.745 hektare (ha) pada tahun 2025 melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR).
Program CSR ini menyasar enam kabupaten, dengan sebaran terbesar di Kolaka Timur (2.195 ha), disusul Konawe dan Konawe Selatan (masing-masing 1.400 ha), Bombana (750 ha), serta Kolaka dan Konawe Utara (masing-masing 500 ha).
“Melalui cetak sawah rakyat, kami ingin memastikan Sultra memiliki basis produksi pangan yang kuat, modern, dan berkelanjutan,” jelas Taufiq, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanak Sultra, Jumat di Kendari.
Sebelum pembangunan, Distanak Sultra menggandeng tim ahli dari Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari untuk melaksanakan Survei Investigasi dan Desain (SID). Tujuannya adalah memastikan kelayakan lokasi dari aspek teknis, sosial, dan yang terpenting, menjamin lahan tidak dialihfungsikan di kemudian hari.
Setelah SID, proses pembangunan akan dilanjutkan dengan pembentukan 33 Brigade Pangan. Setiap brigade, yang sebagian besar anggotanya adalah pemilik lahan, akan didukung tenaga mekanik dan pendamping lapangan, serta mengelola sekitar 200 hektare lahan.
Brigade-brigade ini akan menerima bantuan sarana pertanian modern dari pemerintah, meliputi mesin tanam, traktor roda empat (TR 4), mesin panen (combine harvester), pompa air, alat semprot, benih unggul, hingga pupuk. “Kami ingin masyarakat benar-benar siap mengelola lahan secara efektif dan produktif,” tambah Taufiq. Penanaman perdana ditargetkan pada Oktober 2025, menyesuaikan Kalender Tanam Nasional.
Di samping peningkatan lahan, Pemprov Sultra juga fokus pada penyerapan pupuk bersubsidi. Hingga Agustus 2025, penyerapan pupuk bersubsidi tercatat baru sekitar 50 persen dari total alokasi tahun ini, meskipun tata kelola pupuk tahun 2025 sudah dinilai lebih baik dari tahun sebelumnya.
Taufik, yang kembali menekankan pentingnya hal ini pada Jumat (31/10/2025), menyebut capaian 50 persen tersebut sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
“Ini menjadi PR kita. Teman-teman penyuluh, kios, dan petugas lainnya agar lebih gencar melakukan sosialisasi, sehingga petani mau menebus pupuknya,” ujarnya.
Pemprov Sultra mencatat, dari total alokasi 105.342 ton pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian, sebanyak 53.959,32 ton telah disalurkan ke 17 kabupaten/kota. Jumlah ini terdiri dari 19.434,14 ton Urea, 30.995,36 ton NPK Phonska, dan 3.529,82 ton NPK Formula.
Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, Pemprov telah membentuk komisi pengawasan yang melibatkan Ombudsman, kepolisian, TNI, dan dinas terkait. Petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi diwajibkan terdaftar pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
“Kalau dulu petani yang mencari pupuk, sekarang pupuk mencari petani. Kami sudah bekerja sama serta berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia dan seluruh stakeholder pengawasan untuk memastikan ketersediaan pupuk maupun pestisida,” tutup Taufik.
Dukungan penuh dari berbagai pihak, baik dalam program cetak sawah, peningkatan produktivitas, maupun tata kelola pupuk, diharapkan menjadikan tahun 2025 sebagai momentum penting bagi Sulawesi Tenggara untuk meneguhkan diri sebagai daerah dengan ketahanan pangan yang tangguh, sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi pedesaan dan kontributor utama ketahanan pangan nasional. (ADV)
