KENDARI – Sengketa lahan Tapak Kuda Kendari telah memicu gelombang kemarahan publik. Beragam komentar di media sosial dan platform daring menunjuk satu biang keladi utama: Mafia Tanah. Warga menyuarakan keprihatinan mendalam bahwa hukum dan keadilan terasa lumpuh di hadapan kekuatan tersembunyi.
Kritik tajam disampaikan oleh warganet Yogi Oxil yang menyimpulkan, “Biar masyarakat punya sertifikat kalau sudah lawan mafia HUKUM serasa main anak kecil.” Sentimen ini diamini oleh Dion Nugraha yang hanya bisa berkomentar, “Parah ee mafia tanah,” serta Kasman yang singkat menulis, “Mafia tanah lagi di BTN.”
Komentar publik juga menyoroti ironi historis sengketa ini, yang memperkuat dugaan adanya permainan kepentingan. Warganet Husnul Khatimah menyinggung: “Dulu masih lumpur kemana saja nanti sudah bagus ada yang bangun baru datang kasihan yang sudah lama tinggal.” Hal serupa diungkapkan Manu Lotong: “Baku sapu saja. Dari zaman tanah itu masih lumpur, sekarang sudah ditimbun bagus baru mereka mau ambil seenaknya.”
Warganet Rais Eiger bahkan mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain: “Ngeri hae mafia tanah. Ormas saja katanya dia sewa, betulkah itu?” Tuduhan keterlibatan ormas ini menguatkan persepsi publik tentang adanya jaringan terorganisir di balik upaya eksekusi.
Keresahan warga diterjemahkan menjadi desakan kepada pemimpin daerah dan aparat. Riansah Chayank Golles menyerukan perlawanan: “Maju terus pantang mundur saudara pertahankan hak kalian dari Mafia tanah yang ada di Sultra.”
Warganet Adi Naura secara langsung meminta intervensi: “PK Gubernur ASR tolong diklarifikasi hak masyarakat kecil di kota Kendari berantas mafia yang semata berpikirnya kepentingan diri sendiri.”
Sementara itu, RinoButur mendesak seluruh pihak terkait, termasuk Gubernur, Walikota, Kapolres, dan Kapolda, untuk mencari alternatif terbaik. Warganet mengingatkan bahwa HGU yang meresahkan telah memakan korban, seperti yang dikeluhkan Risna Iyonk: “HGU meresahkan. Sepupu saya kasihan jadi korban.”
Secara keseluruhan, opini publik menunjukkan adanya keyakinan kuat bahwa sengketa Tapak Kuda bukan murni masalah hukum perdata biasa, melainkan pertarungan antara hak rakyat kecil melawan cengkeraman mafia tanah yang merusak keadilan. (red)
