JAKARTA, – Komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjamin kesehatan rakyat Indonesia mulai direalisasikan.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk melunasi seluruh tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa dana jumbo tersebut telah masuk dalam hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan akan mulai dibayarkan tahun depan.
“Tadi diminta dianggarkan Rp 20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Alokasi dana sebesar Rp 20 triliun ini merupakan langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan perlindungan sosial dan hak kesehatan dasar bagi masyarakat, khususnya bagi peserta JKN yang menunggak iuran.
Meskipun Pemerintah siap menanggung tunggakan tersebut, Menkeu Purbaya memberikan syarat tegas kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.
Purbaya meminta perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan potensi inefisiensi dan kebocoran anggaran yang selama ini terjadi.
“Jadi saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan, jadi yang bocor-bocor dibetulin,” ucap Purbaya usai bertemu Ali Ghufron.
Purbaya mencontohkan adanya inefisiensi seperti kewajiban bagi rumah sakit untuk memiliki alat kesehatan (alkes) tertentu dalam jumlah banyak, padahal penggunaannya kini sudah tidak relevan.
“Katanya ada rumah sakit dengan peraturan kementerian yang ada, itu harus punya 10 persen alat ventilator. Padahal sekarang kan sudah enggak zaman Covid lagi, sehingga tidak semuanya dipakai.” langkah strategis ini mencerminkan dualisme kebijakan Pemerintah menunaikan janji Presiden untuk meringankan beban rakyat, sekaligus mendesak BPJS Kesehatan untuk mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien demi keberlanjutan program JKN di masa depan. (red)
