Ekobis

Tragedi Kerja di IPIP Kolaka, Pemerintah Lagi-Lagi Dikritik Soal Nyawa Pekerja Lokal

458
×

Tragedi Kerja di IPIP Kolaka, Pemerintah Lagi-Lagi Dikritik Soal Nyawa Pekerja Lokal

Sebarkan artikel ini
Koordinator Kampanye Arus Bawah Sultra, Firmansyah

KOLAKA – Industri smelter nikel di Sulawesi Tenggara kembali mencoreng catatan keselamatan kerja. Kecelakaan yang terus berulang di PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) Kolaka memantik kecaman keras dari Organisasi Arus Bawah Sulawesi Tenggara.

Mereka menilai pemerintah tak kunjung menunjukkan keseriusan dalam melindungi nyawa para pekerja lokal yang mempertaruhkan diri di balik gemerlap investasi.

Koordinator Kampanye Arus Bawah Sultra, Firmansyah, dengan nada getir menyatakan bahwa insiden-insiden ini bukanlah sekadar musibah, melainkan cerminan abainya sistem keselamatan kerja perusahaan dan lemahnya pengawasan dari pemerintah.

“Tidak ada efek jera bagi perusahaan! Setiap kecelakaan kerja seolah dianggap angin lalu,” ujarnya kepada awak media, Jumat (18/4/2025).

Firmansyah menyoroti bahwa kecelakaan di IPIP bukan insiden biasa, melainkan indikasi kuat adanya kelalaian sistemik dalam penerapan K3, terutama dalam operasional alat-alat berat.

“Mereka gampang sekali bilang akan investigasi, akan perbaiki. Tapi, sampai mana perbaikannya? Kasus baru terus bermunculan dan kita tak pernah tahu hasilnya,” sindirnya.

Lebih jauh, Firmansyah melontarkan kalimat pedas yang menyentuh sisi kemanusiaan, “Di balik gemerlap investasi dan ambisi industri, nyawa pekerja lokal kembali menjadi taruhan, mengingatkan betapa rapuhnya perlindungan yang seharusnya mereka terima.”

Arus Bawah Sultra mendesak pembenahan total Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Mereka juga menuntut audit K3 secara transparan di PT IPIP, mendesak revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja yang dianggap usang, serta pemenuhan hak normatif korban dan keluarga.

“Selain itu, aktor pelanggar K3 harus diproses hukum! Ini bukan sekadar angka statistik, tapi nyawa manusia,” tegas Firmansyah.

Desakan ini menambah panjang daftar keluhan terkait buruknya implementasi K3 di sektor pertambangan Sultra.

Masyarakat dan aktivis pekerja menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan keselamatan pekerja lokal, yang seringkali menjadi korban demi ambisi industrialisasi. Janji manis investasi seharusnya tak dibayar dengan air mata dan nyawa para pekerja. (red)

Lagi Viral, Baca Juga  Sultra Maimo 2025, Bank Sultra Makin Mesra dengan UMKM dan Digitalisasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!