Laporan warga RT 006 RW 002 tersebut langsung direspons cepat lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi 1 dan Komisi 3. Rapat yang berlangsung panas ini dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Zulham Damu, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kendari Rizki Brilian Pagala, serta jajaran legislator lainnya.

Di depan para wakil rakyat, perwakilan masyarakat Puuwatu membeberkan kronologi penderitaan mereka. Aktivitas pembangunan BTN Rinsu Residence diklaim menjadi biang kerok rusaknya akses jalan lingkungan. Tak hanya itu, warga kini dihantui ancaman banjir yang semakin parah sejak proyek dimulai.

“Masyarakat khawatir dampak lingkungannya makin meluas jika tidak ada langkah antisipatif. Kami butuh kepastian, bukan sekadar janji pembangunan,” tegas salah satu perwakilan warga dalam rapat.Tak mau mendengar satu pihak, DPRD turut menghadirkan pimpinan Developer BTN Rinsu Residence beserta “pasukan” dinas terkait, mulai dari Dinas PUPR, DLHK, Dinas Perumahan, hingga Dinas PM-PTSP Kota Kendari.

Pihak developer sendiri berdalih bahwa proses perizinan telah ditempuh sesuai prosedur. Mereka juga mengklaim tengah menyiapkan langkah teknis untuk meredam keluhan warga. Namun, penjelasan ini langsung dikuliti oleh anggota dewan dan dinas teknis melalui evaluasi kebijakan pembangunan kawasan pemukiman.

Wakil Ketua I DPRD Kendari, Rizki Brilian Pagala, menekankan bahwa investasi properti tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. DPRD meminta pengembang segera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak dan memastikan sistem drainase perumahan tidak membebani pemukiman warga.

“Investasi harus sejalan dengan kenyamanan warga. Jangan sampai perumahan jadi, tapi lingkungan sekitar justru hancur. Kami akan kawal terus poin-poin kesepakatan dalam RDP ini,” tegas pihak dewan.

RDP ini berakhir dengan desakan agar dinas terkait melakukan peninjauan kembali di lapangan untuk memastikan pengembang menjalankan kewajibannya sesuai dokumen lingkungan yang telah disepakati. (red)

Sumber asli: DPRD Kendari Kuliti Izin BTN Rinsu Residence Usai Terima Laporan Banjir dari Warga | © PerdetikNews.com

Sidak ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 10 Maret lalu. Agenda utamanya adalah membongkar dugaan pelanggaran dokumen perizinan serta kebisingan operasional yang dikeluhkan masyarakat sekitar.

Tiba di lokasi, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi 1 Zulham Damu dan Sekretaris Komisi 3 Muslimin langsung menyisir area operasional. Mereka memantau aktivitas yang diduga memicu polusi suara hingga memeriksa fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Namun, suasana berubah hambar ketika tim dewan tidak berhasil menemui pimpinan PT Samator Indo Gas maupun perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari di lokasi.

“Kami datang ke sini untuk mencari fakta lapangan atas keluhan warga. Sangat disayangkan, pimpinan perusahaan dan pihak DLHK justru tidak ada di tempat saat kunjungan penting ini,” ujar salah satu anggota dewan di lokasi.

Legislator vokal Rajab Jinik bersama anggota dewan lainnya seperti Hasbulan, Jumran, Saharuddin, dan Apriliani Puspitawati tampak serius memeriksa kelengkapan fasilitas perusahaan. Masalah perizinan menjadi poin krusial yang dipertanyakan karena menyangkut legalitas operasional pabrik gas tersebut di tengah pemukiman.

Dugaan gangguan kebisingan yang terus-menerus dirasakan warga juga menjadi alasan mengapa kehadiran pimpinan perusahaan sangat dibutuhkan untuk memberikan klarifikasi langsung secara teknis.

Karena kunjungan ini berakhir menggantung tanpa jawaban pasti dari pihak perusahaan, DPRD Kota Kendari memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Mereka bakal segera menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan.

“Tim memutuskan untuk menggelar kembali RDP. Kami butuh klarifikasi langsung dan data yang utuh. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kenyamanan masyarakat,” tegas tim DPRD.

Pendekatan lapangan ini menunjukkan bahwa DPRD Kendari tidak akan main-main dalam mengawasi aktivitas perusahaan yang diduga mengabaikan aturan dan kenyamanan publik. PT Samator pun dipastikan akan kembali dipanggil ke gedung parlemen dalam waktu dekat.

(red)

Sumber asli: Sidak PT Samator Indo Gas Menggantung, DPRD Kendari Geram Pimpinan Perusahaan Tak Ada di Tempat | © PerdetikNews.com

Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menegaskan pentingnya sikap netral ASN dalam setiap situasi, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah yang kerap menjadi ajang tarik menarik dukungan politik. “Karena ASN merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik,” ujarnya tegas.

Zulham mengingatkan bahwa ASN tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik, apalagi demi mendukung salah satu pasangan calon (paslon). “Kita pastikan fasilitas negara untuk tidak digunakan. Kami juga meminta kepada Pj Wali Kota untuk terus melakukan pengawasan,” lanjutnya, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat.

Menanggapi pernyataan tersebut, Muhammad Yusup menyambut baik dan menyatakan komitmen penuhnya terhadap netralitas ASN di lingkup pemerintahannya. Ia menyebutkan, komitmen ini telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-harinya dalam memberikan arahan kepada seluruh ASN. “Kita harus netral selaku penyelenggara pemerintahan di daerah yang sudah diterapkan dalam aturan,” ungkapnya dengan nada penuh penekanan.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota menambahkan bahwa semua kandidat adalah putra-putri terbaik daerah, dan setiap ASN tetap memiliki hak-hak pribadi dalam menentukan pilihan politiknya. Namun, ia memperingatkan keras agar tidak terlibat dalam politik praktis. “Kalau untuk pemilihan mempunyai hak-hak pribadi, tetapi jangan terlibat politik praktis,” tegas Yusup.

Sebagai langkah konkret, Muhammad Yusup mengeluarkan surat edaran mengenai netralitas ASN, sebuah upaya yang diharapkan mampu mengarahkan fokus aparatur negara pada tugas pokok mereka: melayani masyarakat dengan profesionalisme tanpa terganggu oleh dinamika politik.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga marwah ASN sebagai pengayom netral yang tetap setia pada amanat pelayanan publik, meski di tengah riuh rendah politik daerah. (red)

Sumber asli: Jaga Netralitas, Pj Wali Kota Kendari Tegaskan Aturan untuk ASN | © PerdetikNews.com