Sidak ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 10 Maret lalu. Agenda utamanya adalah membongkar dugaan pelanggaran dokumen perizinan serta kebisingan operasional yang dikeluhkan masyarakat sekitar.

Tiba di lokasi, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi 1 Zulham Damu dan Sekretaris Komisi 3 Muslimin langsung menyisir area operasional. Mereka memantau aktivitas yang diduga memicu polusi suara hingga memeriksa fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Namun, suasana berubah hambar ketika tim dewan tidak berhasil menemui pimpinan PT Samator Indo Gas maupun perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari di lokasi.

“Kami datang ke sini untuk mencari fakta lapangan atas keluhan warga. Sangat disayangkan, pimpinan perusahaan dan pihak DLHK justru tidak ada di tempat saat kunjungan penting ini,” ujar salah satu anggota dewan di lokasi.

Legislator vokal Rajab Jinik bersama anggota dewan lainnya seperti Hasbulan, Jumran, Saharuddin, dan Apriliani Puspitawati tampak serius memeriksa kelengkapan fasilitas perusahaan. Masalah perizinan menjadi poin krusial yang dipertanyakan karena menyangkut legalitas operasional pabrik gas tersebut di tengah pemukiman.

Dugaan gangguan kebisingan yang terus-menerus dirasakan warga juga menjadi alasan mengapa kehadiran pimpinan perusahaan sangat dibutuhkan untuk memberikan klarifikasi langsung secara teknis.

Karena kunjungan ini berakhir menggantung tanpa jawaban pasti dari pihak perusahaan, DPRD Kota Kendari memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Mereka bakal segera menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan.

“Tim memutuskan untuk menggelar kembali RDP. Kami butuh klarifikasi langsung dan data yang utuh. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kenyamanan masyarakat,” tegas tim DPRD.

Pendekatan lapangan ini menunjukkan bahwa DPRD Kendari tidak akan main-main dalam mengawasi aktivitas perusahaan yang diduga mengabaikan aturan dan kenyamanan publik. PT Samator pun dipastikan akan kembali dipanggil ke gedung parlemen dalam waktu dekat.

(red)

Sumber asli: Sidak PT Samator Indo Gas Menggantung, DPRD Kendari Geram Pimpinan Perusahaan Tak Ada di Tempat | © PerdetikNews.com

Sidak yang dipimpin Ketua Komisi II Jabar Al Jufri ini menyasar dua lokasi utama, yakni gerai Indomaret di wilayah Nambo dan Jalan Katamso.

DPRD Kendari tidak main-main dalam kunjungan ini. Tim gabungan yang didampingi Dinas PUPR, Dinas PTSP, serta Dinas Perdagangan dan Koperasi melakukan pengecekan detail terhadap legalitas pendirian gerai.

“Fokus utama kita adalah kelengkapan izin. Selain itu, kita cek sejauh mana komitmen mereka menyediakan gerai khusus untuk produk UMKM lokal sesuai kesepakatan,” tegas Jabar Al Jufri di lokasi sidak.

Selain soal izin, DPRD juga menyoroti komposisi tenaga kerja. Sesuai aturan, gerai ritel yang beroperasi di Kendari wajib memprioritaskan warga lokal sebagai karyawan guna menekan angka kemiskinan di daerah.Hasil temuan di lapangan, mulai dari status perizinan yang digantung hingga minimnya etalase produk lokal, akan segera dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD Kota Kendari. Rekomendasi ini selanjutnya akan diserahkan kepada Wali Kota Kendari sebagai dasar tindakan hukum atau evaluasi operasional.

“Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola dan pengawasan. Kita ingin investasi masuk, tapi harus mematuhi aturan dan memberdayakan UMKM kita,” tambah perwakilan Komisi III.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh General Manager Indomaret Sultra dan perwakilan Kadin Kota Kendari untuk memberikan penjelasan langsung terkait kendala administratif yang mereka hadapi. (perdetik)

Sumber asli: DPRD Kendari Gerebek Gerai Indomaret, Temukan Dugaan Operasional Tanpa Izin! | © PerdetikNews.com