Jembatan Gantung Rarongkeu yang menjadi aspirasi masyarakat dan diperjuangkan Anggota DPR RI Ir. Ridwan Bae kini resmi berdiri megah serta telah dapat dimanfaatkan warga sebagai akses penghubung yang lebih aman dan nyaman.

Pembangunan jembatan tersebut menjadi salah satu bukti nyata realisasi aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara yang diperjuangkan Ridwan Bae di tingkat pusat melalui dukungan pemerintah, hingga akhirnya direalisasikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

Jembatan gantung yang membentang di atas sungai ini kini menjadi penghubung vital bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, hingga akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Sebelum jembatan baru dibangun, masyarakat mengandalkan jembatan lama yang kondisinya sudah tidak lagi memadai. Pada musim hujan, akses tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran karena faktor keselamatan pengguna.

Kini, dengan hadirnya Jembatan Gantung Rarongkeu yang memiliki konstruksi modern, masyarakat dapat melintas dengan rasa aman.

Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan pedesaan di Kabupaten Bombana.

Ridwan Bae menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang terus diperjuangkannya untuk menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

“Selama masyarakat membutuhkan, saya akan terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang benar-benar memberi manfaat langsung bagi kehidupan mereka,” ungkap Ridwan Bae.

Menurutnya, pembangunan jembatan bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

Sementara itu, proses pembangunan Jembatan Gantung Rarongkeu dikerjakan oleh PT Razka Sarana Konstruksi dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu penyelesaian proyek.

Akmal, pihak PT Razka Sarana Konstruksi menyampaikan bahwa seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga jembatan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan rampungnya pembangunan Jembatan Gantung Rarongkeu, warga kini tidak lagi menghadapi hambatan besar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Infrastruktur ini diharapkan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi desa, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bombana.

Keberhasilan pembangunan Jembatan Gantung Rarongkeu sekaligus menjadi bukti bahwa sinergi antara aspirasi masyarakat, perjuangan wakil rakyat di parlemen, serta pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara. (red)

Proyek yang dikerjakan untuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara melalui PPK 1.3 tersebut kini resmi rampung dan siap dimanfaatkan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan jembatan ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama bertahun-tahun harus melintasi jembatan gantung lama dengan kondisi yang sudah lapuk dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna.

Kini, jembatan baru berdiri megah dengan konstruksi baja modern yang jauh lebih kokoh, aman, dan representatif sebagai penghubung Desa Rarongkeu dan Desa Lantari Jaya, Kabupaten Bombana.

Berdasarkan pantauan Perdetiknews.com di lokasi, PT Razka Sarana Konstruksi menghadirkan jembatan dengan kualitas konstruksi yang lebih baik dibandingkan jembatan sebelumnya.

Jembatan tersebut dibangun menggunakan pondasi tiang pancang dengan tipe rigid cable bridge sepanjang 60 meter.

Selain bentang utama, proyek juga mencakup pembangunan jalan pendekat (oprit) berupa rabat beton pada kedua sisi jembatan sehingga akses masyarakat menjadi lebih nyaman.

Tak hanya itu, guardrail berwarna kuning-merah dipasang di sepanjang jalan masuk sebagai pelindung kendaraan, sementara pagar baja galvanis dan lantai baja pada badan jembatan memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi pejalan kaki maupun pengendara roda dua.

Sebagai bagian dari aspek keselamatan, BPJN juga memasang papan informasi berisi tata cara melintasi jembatan gantung agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut secara aman.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 BPJN Sultra, Dolly Siregar, menjelaskan bahwa jembatan baru dibangun menggantikan jembatan lama yang kondisinya sudah tidak layak digunakan.

“Jembatan baru dibangun dengan pondasi tiang pancang dan tipe jembatan rigid menggunakan sistem cable bridge bentang 60 meter. Sedangkan jembatan eksisting hanya menggunakan pondasi dangkal dan lantai kayu balok yang kondisinya sudah tidak layak dan berisiko bagi masyarakat yang melintasinya,” jelas Dolly.

Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya warga Desa Rarongkeu dan Desa Lantari Jaya.

“Dengan adanya jembatan baru ini, hasil perkebunan, pertanian, akses menuju pusat kesehatan, pendidikan, tempat ibadah hingga aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dijangkau,” ujarnya.

Pembangunan Jembatan Gantung Rarongkeu merupakan bagian dari aspirasi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, yang selama ini aktif memperjuangkan pembangunan jembatan gantung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara.

Ridwan Bae mengatakan pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Jembatan gantung hampir di seluruh Sulawesi Tenggara saya perjuangkan. Di mana masyarakat membutuhkan, di situ kita utamakan. Yang di Bombana juga kita berikan karena memang masyarakat membutuhkan akses tersebut,” kata Ridwan Bae.

Ia berharap jembatan yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dipelihara bersama oleh masyarakat serta pemerintah daerah.

Rampungnya pembangunan Jembatan Gantung Rarongkeu memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mempermudah aktivitas sehari-hari, jembatan ini mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan menuju pusat ekonomi di Bombana, Kolaka hingga Kota Kendari.

Kepala Desa Rarongkeu, Andi Baso, mengapresiasi pembangunan yang telah dilaksanakan BPJN Sultra bersama PT Razka Sarana Konstruksi.

“Harapan saya ke depannya jembatan di Desa Rarongkeu dapat ditingkatkan sehingga bisa dilalui kendaraan roda empat untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat. Dengan begitu perekonomian warga akan semakin berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, masyarakat menyambut positif kehadiran jembatan baru tersebut karena kini tidak lagi harus mempertaruhkan keselamatan saat melintasi sungai.

Dengan selesainya proyek ini, PT Razka Sarana Konstruksi tidak hanya berhasil menghadirkan sebuah jembatan, tetapi juga memberikan akses yang lebih aman, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bombana.

Proyek ini menjadi salah satu bukti bahwa kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Sulawesi Tenggara, PPK 1.3, aspirasi DPR RI Ridwan Bae, dan pelaksana PT Razka Sarana Konstruksi mampu menghadirkan infrastruktur berkualitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red)

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara melalui PPK 1.3 resmi merampungkan pembangunan Jembatan Gantung Rarongkeu, sebuah infrastruktur yang selama ini dinantikan warga sebagai akses utama penghubung Desa Rarongkeu dan Desa Lantari Jaya.

Jembatan yang merupakan aspirasi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, tersebut dibangun Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Sultra dan dikerjakan oleh PT Razka Sarana Konstruksi.

Kehadirannya menggantikan jembatan gantung lama yang telah lapuk dan dinilai tidak lagi layak digunakan karena membahayakan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan pantauan Perdetiknews.com di lokasi, jembatan baru tampil megah dengan konstruksi baja galvanis modern.

Dua pylon berwarna merah-putih berdiri kokoh menopang bentang jembatan sepanjang 60 meter dengan sistem cable bridge, dilengkapi lantai baja, pagar pengaman, jalan pendekat (oprit) rabat beton di kedua sisi, guardrail berwarna kuning-merah, serta papan informasi tata cara melintasi jembatan sebagai panduan keselamatan bagi pengguna.

Di sisi kanan jembatan baru masih terlihat jembatan gantung lama yang selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya akses warga.

Kondisinya kini tampak kontras dengan konstruksi baru yang jauh lebih kokoh, aman, dan representatif.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 BPJN Sultra, Ir. Dolly Humada Siregar, ST.,MT.,IPM, menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Gantung Rarongkeu bertujuan membuka akses masyarakat agar aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah.

“Tujuan utama pembangunan jembatan ini adalah memudahkan akses masyarakat, khususnya di Desa Rarongkeu dan Desa Lantari Jaya. Dengan adanya jembatan baru ini, hasil perkebunan, pertanian, akses menuju pusat kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hingga mobilitas masyarakat menuju Bombana, Kolaka bahkan Kota Kendari menjadi lebih mudah,” ujarnya kepada Perdetiknews, Senin 3 Agustus 2026.

Menurut Dolly, jembatan baru dibangun dengan spesifikasi yang jauh lebih baik dibandingkan jembatan sebelumnya.

“Jembatan baru menggunakan pondasi tiang pancang dan tipe jembatan rigid dengan sistem cable bridge bentang 60 meter. Sedangkan jembatan lama hanya menggunakan pondasi dangkal dengan lantai kayu balok yang kondisinya sudah tidak layak dan berisiko bagi masyarakat yang melintas,” jelasnya.

Ia menambahkan, manfaat pembangunan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat dua desa, tetapi juga masyarakat Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka yang menggunakan jalur tersebut.

Setelah proyek selesai dan diserahterimakan, BPJN berharap pemerintah daerah bersama masyarakat dapat menjaga keberlangsungan jembatan tersebut.

“Harapan kami setelah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana, jembatan ini dapat dipelihara dengan baik, termasuk menjaga kebersihan sungai dari hanyutan sampah agar umur layan jembatan tetap panjang,” katanya.

Pembangunan Jembatan Gantung Rarongkeu merupakan bagian dari aspirasi Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, yang selama ini konsisten memperjuangkan pembangunan jembatan gantung di berbagai daerah di Sultra.

Ridwan mengatakan, pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

“Jembatan gantung hampir di seluruh Sulawesi Tenggara saya perjuangkan. Di mana masyarakat membutuhkan, di situ kita utamakan. Yang di Bombana juga kita berikan karena memang masyarakat sangat membutuhkan akses tersebut,” ujar Ridwan Bae.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan sekaligus menjaga jembatan yang telah dibangun pemerintah.

“Harapan saya masyarakat bisa menikmati, memanfaatkan dengan baik, serta memelihara jembatan ini bersama pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” tegasnya.

Kehadiran jembatan baru disambut antusias masyarakat.

Salah seorang warga, La Ode Armin, mengaku kini warga tidak lagi dihantui rasa takut saat menyeberang.

“Dulu kalau lewat jembatan lama harus pelan-pelan karena papannya banyak yang rusak. Sekarang kami lebih tenang karena jembatan baru jauh lebih kuat dan nyaman dilalui,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wa Ode Sitti mengatakan anak-anak kini dapat pergi ke sekolah dengan lebih aman, terutama saat musim hujan.

“Sekarang akses sudah bagus. Anak-anak bisa berangkat sekolah dengan lebih aman,” katanya.

Sementara itu, pengendara sepeda motor Rahman menilai jalan pendekat yang telah dibangun membuat perjalanan menjadi lebih cepat.

“Sekarang membawa hasil kebun jauh lebih mudah. Jalannya sudah bagus sehingga perjalanan lebih lancar dan hemat waktu,” ungkapnya.

Kepala Desa Rarongkeu, Andi Baso, mengapresiasi selesainya pembangunan jembatan gantung yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Meski demikian, ia berharap pemerintah dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur di masa mendatang.

“Harapan saya ke depannya jembatan di Desa Rarongkeu dapat ditingkatkan sehingga bisa dilalui kendaraan roda empat untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat. Dengan begitu, perekonomian warga akan semakin berkembang,” harapnya.

Dengan rampungnya Jembatan Gantung Rarongkeu, masyarakat kini memiliki akses penyeberangan yang jauh lebih aman, nyaman, dan layak.

Kehadiran infrastruktur yang dibangun BPJN Sulawesi Tenggara melalui PPK 1.3, merupakan aspirasi Anggota DPR RI Ridwan Bae dan dikerjakan oleh PT Razka Sarana Konstruksi, diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bombana dan Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. (red)

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyatakan bahwa secara teknis, pelabuhan tersebut telah siap menjalankan perannya sebagai jantung distribusi barang di kawasan timur Indonesia. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait infrastruktur pendukung yang belum sinkron dengan kemajuan pelabuhan.

“Secara kapasitas, pelabuhan ini sudah sangat memadai. Namun, masalah utamanya ada pada akses jalan menuju pelabuhan yang masih menjadi kendala besar. Hal ini berdampak langsung pada terhambatnya distribusi barang dan menurunnya efisiensi logistik kita,” ujar Ridwan di sela peninjauan.

Ridwan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra yang dipicu sektor pertambangan dan industri harus dibarengi dengan infrastruktur dasar yang kuat. Selain akses jalan pelabuhan, Komisi V juga menyoroti sistem drainase dan tata ruang di sekitar kawasan strategis tersebut yang sering memicu genangan air.

Menurutnya, diperlukan integrasi pembangunan antara pelabuhan yang sudah modern dengan jalan akses yang mampu menahan beban kendaraan logistik berat. “Konektivitas tidak akan maksimal jika pelabuhannya canggih tapi jalannya sempit atau rusak,” tambahnya.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proyek strategis nasional di daerah berjalan sesuai fungsinya. Komisi V berkomitmen akan membawa hasil tinjauan ini ke rapat kerja bersama kementerian terkait, guna mendorong pengalokasian anggaran perbaikan jalan akses pelabuhan di Kendari.

“Kami akan kawal pembangunan infrastruktur di Sultra secara terintegrasi. Tujuannya jelas, agar Kendari benar-benar siap menjadi simpul logistik utama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia secara keseluruhan,” pungkas legislator asal Sulawesi Tenggara tersebut. (red)

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang memimpin delegasi tersebut menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan investasi IPIP di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, wilayah Kolaka memiliki keunggulan strategis berupa kekayaan sumber daya nikel yang melimpah, sehingga pembangunan kawasan ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat daerah.

Dalam pertemuan di ruang konferensi, CEO IPIP Ning Jiancheng memaparkan secara detail rencana tata letak industri masa depan serta kemajuan pembangunan fisik yang tengah berjalan. Hingga saat ini, proyek dilaporkan berjalan lancar tanpa hambatan besar, yang sekaligus menjadi bukti efisiensi pengelolaan proyek berskala nasional di daerah.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menambahkan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi di Kolaka sangat strategis namun memerlukan perhatian serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama agar rantai industri nikel ini mampu meningkatkan daya saing global.

Rangkaian inspeksi kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke area site pembangunan. Delegasi DPR RI dan Bupati Kolaka, H. Amri, melihat dari dekat kemajuan proyek Smelting Plant serta berbagai fasilitas pendukung kawasan. Tim inspeksi memberikan apresiasi terhadap kualitas konstruksi dan sistem manajemen lingkungan yang diterapkan oleh pihak pengelola.

Sebagai salah satu pilar PSN, IPIP berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama erat dengan pemerintah guna memastikan percepatan pembangunan industri nikel. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan. (red)

Kali ini, sorotan tertuju pada oknum staf ahli DPR RI yang diduga menjanjikan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) kepada desa dan kelompok tani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Imbalannya tak main-main, mencapai puluhan juta rupiah.

Sejumlah kepala desa (kades) mengaku menjadi korban pemungutan uang oleh LM, diduga staf ahli dari Anggota DPR RI Ridwan Bae.

Dana tersebut diduga sebagai syarat agar desa mereka bisa menikmati program P3TGAI, BSPS, dan PISEW.

“Dana itu saya serahkan tahun 2023, karena dijanjikan akan mendapat lebih dari satu program. Tapi tahun 2024, yang turun hanya satu kegiatan, itu pun bukan yang utama kami butuhkan,” ujar seorang kades berinisial SJ, yang mengaku telah menyetor Rp80 juta.

SJ menambahkan, praktik serupa juga dialami oleh beberapa desa dan kelompok tani lain di Konawe Selatan, dengan nominal setoran yang bervariasi.

Hal ini mengindikasikan adanya pola terstruktur dalam dugaan pungli tersebut. Ketua DPD Tamalaki Konsel, Iswan Sapar, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan.

Iswan mencurigai praktik ini tidak dilakukan sendiri dan ada indikasi kuat dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan nama besar anggota DPR RI.

Di sisi lain, Anggota DPR RI Ridwan Bae bereaksi keras. Politisi senior Partai Golkar itu tak bisa menyembunyikan kekesalannya atas tudingan yang menyeret namanya.

“Kalau ada yang mengatasnamakan saya untuk meminta uang, itu murni penipuan. Saya tidak tahu, tidak terlibat, dan tidak pernah memberi izin siapa pun mencatut nama saya untuk tujuan kotor seperti itu,” tegas Ridwan saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (8/6/2025).

Ridwan tidak berhenti pada bantahan. Ia meminta Kepolisian mengusut tuntas para pelaku yang memperjualbelikan nama baiknya.

Mantan Bupati Muna dua periode ini juga mendesak agar pelaku penipuan yang mengaitkan program IBM dengan pungli segera ditangkap dan diproses hukum.

“Saya mendukung penuh upaya hukum. Masyarakat juga harus berani lapor. Jangan takut, jangan ragu,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, setiap tahun dirinya mengeluarkan surat edaran kepada seluruh mitra teknis dan penerima manfaat yang secara tegas menyatakan tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun untuk program P3-TGAI, BSPS, dan PISEW. Bahkan, Ridwan telah mengirimkan surat resmi kepada balai-balai terkait, menegaskan larangan pungutan tersebut.

“Program ini bukan ruang dagang. Ini amanah. Dan amanah tidak boleh ditukar dengan amplop. Sekali lagi saya tegaskan: saya tidak pernah meminta imbalan apa pun kepada masyarakat,” ucapnya penuh tekanan.

Staf ahli Ridwan Bae lainnya, Asri Salam, turut membantah keterlibatan atasannya.

“Pak Ridwan secara tegas melarang pungli. Surat edaran soal larangan ini selalu dikirim ke mitra kerja dan desa penerima manfaat setiap tahun,” jelas Asri Salam.

Hingga berita ini diturunkan, LM, pihak yang disebut sebagai pengumpul dana, belum memberikan tanggapan.

Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan belum membuahkan hasil.

Dugaan praktik suap ini, jika terbukti, jelas mencederai semangat program IBM yang seharusnya membebaskan desa dari biaya dan melibatkan partisipasi langsung warga.

Publik kini menanti langkah konkret APH untuk membongkar tuntas praktik haram ini. (Red)