Sentilan ini muncul setelah KPK mengidentifikasi adanya fenomena “tenaga dewa” atau political state capture, di mana anggota dewan sering kali terlibat terlalu jauh dalam urusan teknis pengerjaan proyek.

“Bagaimana enggak super Pak? Mulai dari perencanaan ikut, menyusun penganggaran ikut, hingga mengerjakan proyek juga ikut. Di mana enggak super tenaganya Pak? Itu di tempat lain Pak, mudah-mudahan di Sulawesi Tenggara enggak,” ujar Edi dengan nada sarkastis di hadapan puluhan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KPK menyoroti bahwa banyak anggota dewan yang masih “gatal” ingin mengatur operasional proyek, menentukan pemenang tender, hingga meminta jatah persentase dari dana Pokok Pikiran (Pokir). Padahal, tugas legislatif seharusnya dibatasi pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Menjadi anggota dewan dengan tunjangan yang sudah ditentukan, ataukah keluar dari anggota dewan mendingan jadi pengusaha? Kalau mau mengabdi ya mengabdilah. Bapak lebih kaya jadi pengusaha kan? Ya sudah kalau sudah jadi anggota dewan ya jangan memikirkan usaha lagi,” tegasnya.

Edi menekankan bahwa keterlibatan dewan dalam pengerjaan proyek melalui perantara atau makelar bukan hanya menyalahi etika, tapi sudah masuk ke ranah pidana korupsi. KPK mengendus adanya keterlibatan perantara yang meminta jatah hingga 30 persen dari nilai proyek, yang pada akhirnya membebani kualitas pembangunan daerah.

Ia juga mencontohkan berbagai kasus di daerah lain, seperti Jawa Timur dan Jambi, di mana para anggota dewan harus berhadapan dengan hukum karena tidak bisa memisahkan antara peran sebagai wakil rakyat dan pencari keuntungan pribadi.

“Ibarat main maling-malingan, saya kasih waktu hitungan sampai sepuluh untuk bersembunyi (memperbaiki diri). Satu, dua, sepuluh… selesai, saya cari sampai ketemu,” katanya mengibaratkan fungsi pencegahan dan penindakan KPK.

Sebagai solusi, KPK mendesak agar seluruh proyek aspirasi rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara teknokratik. Anggota dewan disarankan hanya muncul pada saat peresmian untuk menunjukkan hasil perjuangan aspirasi mereka kepada konstituen, tanpa harus mencampuri urusan keuangan dan pelaksanaan teknisnya.

“Jangan diganggu-ganggu OPD-nya. Nanti biarkan kami yang menghukum OPD kalau ada korupsinya. Tapi kalau yang mengerjakan ternyata anggota dewan, itu yang membuat ceritanya jadi bingung,” pungkas Edi.

KPK menegaskan bahwa segala bentuk penyimpangan yang telah terjadi pada tahun lalu telah tercatat dan menjadi “jejak sejarah” yang tidak dapat dihapus.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, menyatakan bahwa lembaganya telah mengantongi data dan informasi mendalam mengenai praktik lancung dalam distribusi paket pekerjaan aspirasi tersebut. Ia mengingatkan para legislator bahwa pengembalian kerugian negara saat ini tidak serta-merta menggugurkan tindak pidana yang telah dilakukan.

“2025 sudah terjadi dan itu sudah lewat. Kita tidak bisa menghapus jejak sejarah atau jejak langkah kita. Termasuk teman-teman di DPRD Kabupaten,” tegas Edi dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra, Rabu, 6 Mei 2026.

Edi membeberkan bahwa KPK mengidentifikasi adanya indikasi pemotongan atau kickback proyek yang berkisar antara 20 hingga 30 persen pada anggaran tahun lalu. Menurutnya, meskipun uang tersebut dikembalikan sekarang, proses hukum tetap bisa berjalan jika kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan.

“Mungkin 20 sampai 30 persen yang diambil sudah hilang. Bapak kembalikan sekarang pun, tindak pidana itu sudah terjadi. Namun syukur-syukur kalau belum penyidikan. Kalau masih penyelidikan dikembalikan masih bisa dimaafkan, tapi kalau sudah penyidikan, selesai sudah,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota dewan se-Sultra.

KPK menyoroti tiga dosa besar yang kerap dilakukan dalam pengelolaan Pokir tahun 2025. Pertama adalah masalah waktu penginputan yang tidak sesuai prosedur, di mana usulan sering dipaksakan masuk di akhir pembahasan anggaran.

Kedua, proyek yang ditempatkan di luar daerah pemilihan (Dapil) demi mencari keuntungan pribadi. Ketiga, adanya intervensi anggota dewan dalam operasional pelaksanaan proyek di lapangan yang seharusnya menjadi wewenang penuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Edi menegaskan bahwa KPK tidak menyatakan Pokir sebagai produk yang salah secara regulasi, namun praktiknya di lapangan sering kali menyimpang jauh dari aturan. Ia pun mengultimatum agar pola-pola lama tersebut tidak diulangi pada tahun anggaran 2026 dan 2027.

“Saya sampaikan, 2025 sudah terjadi, Bapak tidak bisa menghapus sejarah. Menghapus jejak itu sudah tidak bisa. Tinggal mempertanggungjawabkan 2025,” kata Edi.

Sebagai langkah mitigasi untuk anggaran 2026 yang tengah berjalan, KPK menawarkan opsi revisi total pada APBD Perubahan. Jika imbauan tersebut diabaikan, Edi memastikan tim penindakan KPK akan menindaklanjuti temuan yang ada. “Berapapun realisasi yang sudah terjadi kami akan periksa. Yang belum terjadi kami tawarkan untuk dirubah. Jika tidak, ahli proses (hukum),” pungkasnya. (red)

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, mengungkapkan bahwa praktik lancung dalam proyek Pokir ini sering kali melibatkan perantara untuk menjembatani komunikasi antara oknum legislator dengan penyedia barang dan jasa. “DPRD menunjuk perantaranya untuk berkomunikasi dengan OPD, dan nanti perantara ini yang berkomunikasi dengan penyedia,” ujar Edi di hadapan para wakil rakyat Sultra.

Berdasarkan identifikasi KPK di berbagai daerah, jatah atau kickback yang mengalir ke kantong anggota dewan dari praktik ini mencapai angka yang fantastis. “Persentase yang didapatkan DPRD waktu itu berkisar antara bersihnya 20-an persen. Perantaranya minta 30 persen,” ungkap Edi.

KPK menengarai ada tiga titik kritis yang membuat dana Pokir menjadi bancakan. Pertama, soal waktu penginputan anggaran dalam sistem e-planning. KPK menemukan banyak usulan Pokir yang dipaksakan masuk di akhir pembahasan anggaran, melompati tahapan Musrenbang yang seharusnya menjadi dasar perencanaan.

Kedua, adanya proyek yang diletakkan di luar daerah pemilihan (dapil) sang anggota dewan. Edi menyebut fenomena ini sebagai sinyal kuat adanya kepentingan transaksional. “Kalau Pokirnya di luar dapil, itu salah. Kenapa? Karena biasanya di sana kickback-nya tinggi, ada yang sampai 40 persen,” tegasnya.

Ketiga, masalah intervensi dalam pelaksanaan proyek. Edi memperingatkan anggota dewan agar tidak merangkap jabatan sebagai pengusaha di dalam institusi legislatif. Menurutnya, legislator seharusnya hanya memperjuangkan aspirasi dan melakukan pengawasan, bukan ikut menentukan pemenang tender atau bahkan mengerjakan proyek tersebut secara sembunyi-sembunyi.

“Jika Bapak-Ibu ingin cari uang, pilihannya keluar dari anggota dewan dan mending jadi pengusaha. Kalau sudah jadi anggota dewan, jangan memikirkan usaha lagi,” sindir Edi.

Buruknya tata kelola ini tercermin dari skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Sultra yang hanya menyentuh angka 51,09, jauh di bawah skor integritasnya. KPK pun memberikan ultimatum: anggota dewan yang merasa memiliki “dosa” dalam anggaran 2025 tidak akan bisa menghapus jejak sejarah mereka. Namun, untuk anggaran 2026 yang tengah berjalan, KPK masih membuka pintu tobat.

“Berapapun realisasi yang sudah terjadi akan kami periksa. Yang belum terjadi, kami tawarkan untuk dirubah di APBD Perubahan. Pilihannya: revisi atau ahli proses (hukum),” pungkas Edi.