 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kerusakan Lingkungan Kolaka &#8211; PerdetikNews.com</title>
	<atom:link href="https://perdetiknews.com/tag/kerusakan-lingkungan-kolaka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://perdetiknews.com</link>
	<description>Terus Berkabar dan Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 13:06:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://perdetiknews.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-ChatGPT-Image-1-Sep-2026-05.17.13-32x32.png</url>
	<title>Kerusakan Lingkungan Kolaka &#8211; PerdetikNews.com</title>
	<link>https://perdetiknews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Setelah Berbulan-bulan Didemo, Bupati Amri Akhirnya Mulai Normalisasi Sungai Oko-Oko</title>
		<link>https://perdetiknews.com/setelah-berbulan-bulan-didemo-bupati-amri-akhirnya-mulai-normalisasi-sungai-oko-oko/</link>
					<comments>https://perdetiknews.com/setelah-berbulan-bulan-didemo-bupati-amri-akhirnya-mulai-normalisasi-sungai-oko-oko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sulawesi Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[Kerusakan Lingkungan Kolaka]]></category>
		<category><![CDATA[Normalisasi Sungai Oko-Oko]]></category>
		<category><![CDATA[Petani Lamedai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://perdetiknews.com/?p=28389</guid>

					<description><![CDATA[Setelah berbulan-bulan memperjuangkan penanganan banjir dan kerusakan lingkungan, petani Lamedai akhirnya melihat alat berat mulai bekerja melakukan normalisasi Sungai Oko-Oko, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimentasi lumpur yang selama ini menyebabkan pendangkalan sungai. Pengerjaan tersebut menjadi perkembangan penting bagi masyarakat yang selama ini menghadapi ancaman banjir, kerusakan persawahan, dan terganggunya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah berbulan-bulan memperjuangkan penanganan banjir dan kerusakan lingkungan, petani Lamedai akhirnya melihat alat berat mulai bekerja melakukan normalisasi Sungai Oko-Oko, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.</p>
<p>Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimentasi lumpur yang selama ini menyebabkan pendangkalan sungai. Pengerjaan tersebut menjadi perkembangan penting bagi masyarakat yang selama ini menghadapi ancaman banjir, kerusakan persawahan, dan terganggunya sumber penghidupan.</p>
<p>Namun, satu hal harus ditegaskan: dimulainya normalisasi Sungai Oko-Oko bukanlah semata-mata bentuk kebaikan hati pemerintah maupun perusahaan.</p>
<p>Ini adalah tanggung jawab yang memang harus dijalankan.</p>
<p>Jangan sampai pengerjaan normalisasi kemudian hanya dipublikasikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah dan kepedulian perusahaan, sementara perjuangan panjang petani yang selama berbulan-bulan menyuarakan persoalan tersebut justru dilupakan.</p>
<p>Sebab, sebelum alat berat diturunkan, ada masyarakat yang berulang kali melakukan demonstrasi, menghadiri rapat dengar pendapat, mendatangi kantor pemerintah, bahkan harus berhadapan dengan ketidakpastian janji penyelesaian.</p>
<p>Mereka bukan sedang mencari panggung. Mereka sedang mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupan.</p>
<p><strong>Normalisasi Bukan Hadiah, tetapi Tanggung Jawab</strong></p>
<p>Pada Rabu, 11 November 2026, warga Desa Lamedai mendapat informasi bahwa Bupati Kolaka, H. Amri, akan mengunjungi Desa Oko-Oko sekitar pukul 09.00 WITA.</p>
<p>Kabar tersebut menjadi harapan bagi petani untuk bertemu langsung dengan kepala daerah dan menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi.</p>
<p>Ketika berada di sekitar jembatan perbatasan Desa Lamedai dan Oko-Oko, warga melihat sejumlah kendaraan operasional perusahaan berada di lokasi. Setelah mencari informasi, mereka mengetahui bahwa kunjungan Bupati berkaitan dengan peninjauan kondisi Sungai Oko-Oko yang mengalami pendangkalan.</p>
<p>Sekitar pukul 10.00 WITA, sejumlah kendaraan operasional perusahaan mulai memasuki jalan tani menuju pinggiran sungai. Warga kemudian mendapat informasi bahwa dua alat berat telah berada di lokasi untuk memulai pengerukan.</p>
<p>Sejumlah pihak pemerintah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), juga terlihat melakukan peninjauan.</p>
<p>Terdapat delapan perusahaan yang disebut terlibat dalam dukungan normalisasi, yakni PT Vale Indonesia, PT Madinra Inti Sawit, PT Bola Dunia Mandiri, PT Gasing Sulawesi, PT Toshida, PT Dharma Bumi Kolaka, dan PT Suria Lintas Gemilang. Namun, pihak IPIP tidak terlihat di lokasi pengerjaan saat itu.</p>
<p>Pengerjaan tersebut dilakukan setelah Bupati Kolaka menyurati perusahaan-perusahaan terkait untuk meminta dukungan normalisasi Sungai Oko-Oko.</p>
<p>Berdasarkan konsep Dinas PUPR, pengerjaan dibagi menjadi tiga titik, yakni titik A sekitar 600 meter dari bendungan, titik B di sekitar jembatan gantung, dan titik C di dekat persawahan belakang warung. Proses pengerjaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan.</p>
<p>Bupati Kolaka kemudian tiba di lokasi dan melihat langsung proses pengerukan. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan lain, mulai dari pembendungan aliran sungai oleh IPIP hingga kesulitan memperoleh air bersih.</p>
<p>Bupati menyatakan telah menghubungi pihak IPIP dan meminta agar bendungan di aliran sungai segera dibuka untuk mencegah penyumbatan.</p>
<p>Langkah tersebut patut dicatat. Namun, masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan kunjungan dan pernyataan komitmen. Mereka membutuhkan penyelesaian nyata yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.</p>
<p><strong>Ada Perjuangan Panjang Sebelum Alat Berat Bekerja</strong></p>
<p>Normalisasi Sungai Oko-Oko tidak lahir dari ruang kosong.</p>
<p>Sejak Juni 2026, petani Lamedai bersama mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka telah berulang kali menyuarakan persoalan banjir dan kerusakan lingkungan.</p>
<p>Sedikitnya tiga kali demonstrasi dan lima kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta pertemuan telah dilakukan untuk mendesak pemerintah dan perusahaan mengambil tanggung jawab.</p>
<p>Pada 5 Juni 2026, mahasiswa FST USN Kolaka menggelar demonstrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka. Karena Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat, massa bergerak ke Kantor DPRD Kolaka dan diterima Ketua DPRD bersama Komisi III.</p>
<p>Pada 11 Juni 2026, DPRD Kolaka bersama DLH, PUPR, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kondisi sungai dan dampak banjir terhadap persawahan masyarakat.</p>
<p>Selanjutnya, pada 23 Juni 2026, RDP pertama digelar di DPRD Kolaka. Pertemuan tersebut membahas keterkaitan delapan perusahaan dengan wilayah aliran sungai serta rencana pemeriksaan data bukaan lahan perusahaan.</p>
<p>Pembahasan berlanjut pada 24 Juli 2026 melalui RDP kedua. DLH memaparkan total bukaan lahan delapan perusahaan mencapai 1.021,07 hektare dengan estimasi biaya pemulihan lingkungan sekitar Rp7,7 miliar.</p>
<p>Namun, pembahasan berlangsung alot. PT Vale Indonesia tidak menyepakati perhitungan tersebut sehingga rapat berakhir tanpa kesepakatan.</p>
<p>Pada Agustus 2026, Komisi III DPRD Kolaka membawa persoalan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup. Akan tetapi, mekanisme penyelesaian dinilai membutuhkan waktu panjang, sementara masyarakat membutuhkan penanganan segera.</p>
<p>Pada 14 September 2026, mahasiswa dan petani kembali menggelar demonstrasi. Setelah aksi tersebut, Bupati Kolaka meminta pertemuan langsung dengan mahasiswa dan masyarakat.</p>
<p>Pertemuan berlangsung pada 22 September 2026. Dalam kesempatan itu, dibahas persoalan banjir, kerusakan persawahan, kondisi sungai, bendungan, tanggul, hingga jaringan irigasi.</p>
<p>Mahasiswa dan petani menyerahkan kertas komitmen yang meminta normalisasi dimulai paling lambat dalam dua minggu. Komitmen tersebut ditandatangani Bupati Kolaka, Ketua Komisi III DPRD Kolaka, dan Ketua BEM FST USN Kolaka.</p>
<p>Namun, batas waktu tersebut terlewati tanpa dimulainya pengerjaan.</p>
<p>Pada 25 September 2026, DPRD Kolaka kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, dan mahasiswa.</p>
<p>Pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa delapan perusahaan akan melaksanakan atau memberikan dukungan terhadap normalisasi Sungai Oko-Oko. Besaran kontribusi perusahaan direncanakan dihitung berdasarkan peta bukaan lahan dan ketentuan peraturan lingkungan hidup.</p>
<p>Dana tanggung jawab perusahaan juga direncanakan disetorkan melalui rekening bersama atau joint account.</p>
<p>Namun, kesepakatan tersebut kembali menemui hambatan. PT Vale tetap menolak perhitungan DLH, sementara sejumlah perusahaan lainnya belum mendapatkan keputusan dari pimpinan masing-masing.</p>
<p>DPRD kemudian menetapkan 30 September 2026 sebagai batas waktu penyetoran dana. Tenggat tersebut kembali terlewati tanpa realisasi. Rekening bersama belum terbentuk dan normalisasi belum berjalan.</p>
<p>Pada 10-11 Oktober 2026, petani Lamedai akhirnya melakukan gotong royong membersihkan bendungan dan saluran irigasi dari endapan lumpur yang mengering.</p>
<p>Masyarakat terpaksa mengambil langkah sendiri agar pasokan air menuju persawahan kembali lancar.</p>
<p>Pada 1 November 2026, petani Lamedai juga berupaya menemui rombongan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Sarmuji, bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dan Bupati Kolaka. Mereka ingin menyampaikan tuntutan agar normalisasi segera dilakukan sebelum banjir kembali mengancam sawah dan permukiman.</p>
<p>Pada 6 November 2026, Aliansi Mahasiswa Teknik USN Kolaka bersama petani Lamedai kembali menggelar demonstrasi jilid III. Aksi dipusatkan di Tugu Adipura dan Kantor Bupati Kolaka untuk menagih realisasi kesepakatan.</p>
<p>Ketika massa masih bertahan di Kantor Bupati, sekitar sepuluh orang tidak dikenal mendatangi lokasi dan meminta demonstran membubarkan diri. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling dorong. Seorang demonstran dilaporkan dipukul menggunakan helm, sementara benda tajam menyerupai ta&#8217;awu disebut digunakan untuk mengancam dan menyerang massa aksi.</p>
<p>Pada 8 November 2026, petani kembali melakukan pengecekan terhadap pembendungan aliran Sungai Oko-Oko di bagian hilir yang diduga dilakukan PT IPIP untuk menampung air kebutuhan produksi.</p>
<p>Sehari kemudian, mahasiswa dan petani menemui Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara untuk meminta keterlibatan pemerintah provinsi dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut.</p>
<p>Namun, berbagai pertemuan dan komitmen itu belum juga menghasilkan kepastian pengerjaan.</p>
<p>Hingga akhirnya, pada 11 November 2026, alat berat mulai bekerja di Sungai Oko-Oko.</p>
<p>Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa normalisasi bukanlah hasil dari satu kunjungan atau satu keputusan mendadak. Ada proses panjang, tekanan masyarakat, dan perjuangan yang terus berlangsung sebelum pengerjaan benar-benar dimulai.</p>
<p><strong>Jangan Hanya Keruk Sungai, Pulihkan Juga Sawah Petani</strong></p>
<p>Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah persoalan petani Lamedai tidak berhenti pada pendangkalan Sungai Oko-Oko.</p>
<p>Banjir dan sedimentasi lumpur juga berdampak terhadap areal persawahan masyarakat. Kerusakan saluran irigasi dan persoalan ketersediaan air bersih turut menjadi keluhan yang harus diselesaikan.</p>
<p>Karena itu, normalisasi sungai tidak boleh menjadi satu-satunya pekerjaan yang dilakukan.</p>
<p>Pemerintah dan perusahaan harus memastikan persawahan yang terdampak mendapatkan penanganan. Saluran irigasi harus dipulihkan, sedimentasi yang menimbun lahan pertanian harus ditangani, dan kebutuhan air masyarakat harus mendapatkan perhatian serius.</p>
<p>Selain itu, diperlukan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan dan pengelolaan aliran air di wilayah hulu agar persoalan serupa tidak terus berulang.</p>
<p>Jangan sampai sungai selesai dikeruk, tetapi sawah petani tetap rusak. Jangan sampai alat berat meninggalkan lokasi setelah satu bulan bekerja, sementara masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama ketika musim hujan tiba.</p>
<p>Normalisasi juga harus dilaksanakan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui rencana pengerjaan, titik yang menjadi sasaran, target penyelesaian, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.</p>
<p><strong>Jangan Hapus Perjuangan Petani dari Cerita Normalisasi</strong></p>
<p>Sejak pengerjaan dimulai, sejumlah publikasi mulai menonjolkan peran pemerintah daerah dan perusahaan. Pemerintah digambarkan sebagai pihak yang mendorong percepatan, sementara perusahaan disebut menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.</p>
<p>Tidak ada yang salah dengan publikasi tersebut selama disampaikan secara proporsional. Namun, jangan sampai narasi keberhasilan itu menghilangkan fakta bahwa petani Lamedai dan mahasiswa telah berjuang selama berbulan-bulan.</p>
<p>Mereka telah berulang kali menyampaikan aspirasi, mendatangi lembaga pemerintah, mengikuti rapat, melakukan demonstrasi, dan menagih kesepakatan yang sebelumnya dibuat.</p>
<p>Mereka bahkan harus menghadapi ketidakpastian penyelesaian ketika kondisi lingkungan dan persawahan terus menjadi kekhawatiran.</p>
<p>Karena itu, penting untuk menempatkan persoalan ini secara adil. Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat. Perusahaan juga harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Sementara petani Lamedai bukan penerima belas kasihan. Mereka adalah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan yang aman dan sumber penghidupan yang layak.</p>
<p>Normalisasi Sungai Oko-Oko adalah tanggung jawab, bukan hadiah.</p>
<p>Pengerjaan yang kini dimulai memang menjadi kemenangan kecil bagi petani Lamedai. Tetapi perjuangan belum selesai sampai seluruh persoalan banjir, kerusakan persawahan, sedimentasi, irigasi, dan ketersediaan air bersih benar-benar ditangani.</p>
<p>&#8220;Normalisasi Sungai Oko-Oko bukan lahir dari kebaikan hati pemerintah maupun perusahaan. Ini adalah hasil perjuangan panjang dan tidak kenal lelah petani Lamedai dalam mempertahankan ruang hidup yang sekaligus menjadi sumber penghidupan mereka dari kerusakan akibat aktivitas pertambangan dan pembangunan kawasan industri IPIP. Ini bukan kebaikan hati pemerintah maupun perusahaan. Ini memang tanggung jawab mereka.&#8221;</p>
<p>Dalam wawancara doorstop bersama wartawan Perdetiknews.com pada 12 November 2026, Bupati Kolaka H. Amri memberikan penjelasan mengenai penanganan normalisasi Sungai Oko-Oko sekaligus meluruskan asal mayoritas petani yang terdampak.</p>
<p>Amri menyebut sekitar 70 persen petani yang berkaitan dengan persoalan sungai tersebut berasal dari Desa Oko-Oko, bukan Desa Lamedai.</p>
<p>&#8220;70 persen itu petani dari Desa Oko-Oko, bukan Desa Lamedai,&#8221; tegas Amri kepada Perdetiknews.com.</p>
<p>Terkait pengerjaan normalisasi, Amri memastikan pekerjaan telah dimulai sehari sebelum wawancara berlangsung.</p>
<p>&#8220;Sudah jalan kemarin,&#8221; katanya.</p>
<p>Amri juga menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan target penyelesaian normalisasi selama dua minggu. Setelah pengerukan selesai, pemerintah akan melanjutkan pekerjaan dengan pemasangan bronjong.</p>
<p>&#8220;Dua minggu saya kasih target suruh selesai normalisasi, karena saya dua minggunya mau beronjong,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Mengenai pembiayaan, Amri menjelaskan bahwa pekerjaan normalisasi tidak menggunakan anggaran APBD. Pemerintah daerah meminta partisipasi perusahaan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut.</p>
<p>&#8220;Ini bukan uang, ini tidak ada, tidak ada uangnya di APBD. Kita minta ini partisipasi perusahaan,&#8221; ungkapnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Catatan Redaksi:</strong></p>
<p>Artikel ini diolah dan diterbitkan kembali oleh Perdetiknews.com dengan merujuk pada tulisan yang sebelumnya diterbitkan oleh <strong>Dialektikamassa.com</strong> berjudul <em>“Normalisasi Sungai Oko-Oko, Capaian Perjuangan Panjang Petani Lamedai Bersama Mahasiswa Teknik USN Kolaka”</em>.</p>
<p>Sumber asli: <a href="https://www.dialektikamassa.com/2026/11/normalisasi-sungai-oko-oko-capaian.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.dialektikamassa.com/2026/11/normalisasi-sungai-oko-oko-capaian.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://perdetiknews.com/setelah-berbulan-bulan-didemo-bupati-amri-akhirnya-mulai-normalisasi-sungai-oko-oko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
