Hal itu dibahas dalam audiensi jajaran Bea Cukai dengan Kapolda Sultra Irjen Pol. Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., yang berlangsung di Lobi Depan Mapolda Sultra, Selasa (18/8/2026).

Rombongan Bea Cukai dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan, Martha Octavia, S.E., M.M., M.For.Accy. Ia didampingi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Satya Nugraha, S.E., M.M., serta Kepala KPPBC TMP C Kendari Taufik Sapto Harsono, S.E., M.M., bersama jajaran kepala seksi.

Kedatangan rombongan diterima langsung Kapolda Sultra bersama Wakapolda Brigjen Pol. Budi Hermawan, S.I.K., serta sejumlah pejabat utama Polda Sultra.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di Sulawesi Tenggara.

Salah satu perhatian dalam pembahasan adalah persoalan peredaran barang ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Sultra, termasuk rokok tanpa cukai.

Peredaran produk ilegal tersebut dinilai dapat memberikan dampak terhadap penerimaan negara. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan masyarakat.

Karena itu, kolaborasi antara kepolisian dan Bea Cukai dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat langkah pencegahan dan penindakan.

Melalui audiensi tersebut, kedua instansi berkomitmen meningkatkan sinergi dalam menangani berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai.

Koordinasi yang lebih intensif diharapkan dapat membuat proses pengawasan terhadap distribusi barang di wilayah Sultra semakin efektif.

Kapolda Sultra juga menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam menghadapi persoalan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Sementara pihak Bea Cukai berharap komunikasi dan koordinasi dengan Polda Sultra dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam mendukung kegiatan pengawasan dan penindakan di lapangan.

Sinergi Polda Sultra dan Bea Cukai tersebut diharapkan tidak hanya mampu menekan peredaran barang ilegal, tetapi juga membantu menjaga penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.

Editor: Ikhsan

Peresmian ini melibatkan jajaran elite Forkopimda Sultra, termasuk Wakapolda Sultra Brigjen Gidion Arief Setyawan hingga Ketua DPRD Sultra.

Kapolda Sultra Irjen Didik Agung Widjanarko mengungkapkan, SPPG Polresta Kendari saat ini sudah melayani sekitar 2.700 penerima manfaat. Tak hanya di Kendari, total ada 16 titik SPPG di wilayah hukum Polda Sultra.

“Sebanyak 13 unit sudah beroperasi, dua tahap persiapan, dan satu di wilayah terpencil. Kita harap (Polresta) Kendari jadi contoh bagi wilayah lain,” ujar Irjen Didik dalam keterangannya, Senin (30/3).

Sementara itu, Koordinator Regional SPPG Sultra, Maharani Puspaningrum, menyebut proyek ini punya efek domino. Selain urusan perut dan gizi, ada lapangan kerja yang tercipta.

“SPPG ini juga membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya para pemasok bahan pangan lokal,” jelas Maharani.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menegaskan program ini sejalan dengan prioritas pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya asupan gizi agar anak-anak sekolah di Sultra punya daya saing tinggi.

“Program ini bertujuan mendukung gizi guna meningkatkan kecerdasan serta menumbuhkan kembang anak-anak sekolah,” tegas Purnawirawan Jenderal Bintang Dua itu. (red)

Kegiatan ini dilakukan langsung oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) bersama Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sultra. Tujuannya untuk memastikan penggunaan senpi dinas sesuai prosedur dan standar Polri.

Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko dan Wakapolda Brigjen Pol Dr. Gidion Arief Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum memantau langsung proses pemeriksaan. Pejabat utama Polda Sultra lainnya juga hadir.

Auditor Kepolisian Madya TK. III Itwasda Polda Sultra, Kombes Pol Achmad Fathul Ulum, mengatakan pengecekan dilakukan menyeluruh, baik secara fisik maupun administrasi.

“Pemeriksaan ini untuk memastikan penggunaan senpi sesuai prosedur dan standar, sehingga bisa mencegah penyalahgunaan,” ujar Kombes Fathul.

Pemeriksaan fisik mencakup kebersihan dan fungsi senjata. Sementara pemeriksaan administrasi mencakup masa berlaku kartu pemegang senpi, pencocokan nomor seri, serta jumlah amunisi.

Selain itu, kondisi personel juga dievaluasi. Setiap anggota yang memegang senpi wajib sehat jasmani dan rohani, serta telah mengikuti tes psikologi. Senjata api bisa ditarik jika izin habis atau syarat administratif tidak terpenuhi.

Pengawasan senpi mengacu pada beberapa regulasi, antara lain:
Peraturan Kapolri Nomor 1 & 8 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan.
Perpol Nomor 1 Tahun 2022 mengenai perizinan dan pengendalian senpi.
Perkapolri Nomor 4 Tahun 2025 tentang tindakan tegas dan terukur saat menghadapi ancaman serius di lapangan.

Melalui pengawasan melekat, Polri bertujuan untuk:
Mencegah penyalahgunaan senpi oleh oknum aparat.
Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab personel.
Menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Kapolda Didik menegaskan, “Tak ada toleransi bagi penyalahgunaan senpi. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai aturan.” tukasnya. (red)

Pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga profesionalitas dan integritas personel kepolisian.

Tes urine tersebut juga merupakan tindak lanjut instruksi Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh jajaran untuk memperkuat pengawasan internal serta mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian.

Kapolda Sultra menegaskan, pemeriksaan urine secara mendadak merupakan langkah pengawasan internal untuk memastikan seluruh personel bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk keteladanan pimpinan kepada anggota dalam menjaga disiplin dan integritas sebagai aparat penegak hukum.

Tes urine dilakukan terhadap seluruh pejabat utama yang hadir dengan pengawasan dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) serta melibatkan personel Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Sultra.

Dilakukan Mendadak di Lobby Mapolda
Pemeriksaan berlangsung secara tiba-tiba saat Kapolda bersama para pejabat utama berkumpul di lobby utama Mapolda tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tim Dokkes yang dipimpin Kabid Dokkes datang membawa alat tes urine dan langsung melaksanakan pemeriksaan di bawah pengawasan Propam.

Kapolda Sultra mengawali proses dengan mengambil pot sampel urine dan memasuki ruang yang telah disiapkan.

Selanjutnya, para pejabat utama mengikuti pemeriksaan secara bergantian dan menyerahkan sampel kepada petugas untuk diuji menggunakan alat uji cepat.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, transparan, dan sesuai prosedur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditandatangani Plh Kasubbid Provos AKP Ali Jufry dan Ps Kasubbid Dokpol drg Mulyati, seluruh hasil tes urine Kapolda, Wakapolda, dan para PJU dinyatakan negatif.

Kapolda menyebut kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian, meningkatkan disiplin serta profesionalitas personel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Kita memperkuat pengawasan internal guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan menindaklanjuti kebijakan pimpinan Polri dalam upaya pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti kepada personel Polda Sultra dan Polres jajaran secara acak,” ujarnya.

Tes urine mendadak ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Polda Sulawesi Tenggara untuk memastikan kesiapan personel serta menjaga pelaksanaan tugas kepolisian tetap optimal dan bebas dari pengaruh narkotika. (red)

Penetapan tersangka tinggal menunggu pelaksanaan gelar perkara oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra.

Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra AKBP Niko Darutama mengatakan, perkara yang ditangani sejak 2025 tersebut telah resmi naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Kan sudah naik penyidikannya, tinggal kami gelar dan tentukan tersangkanya,” kata Niko saat dihubungi, Minggu (25/1/2026).

Niko menyebutkan, pihaknya belum dapat menyampaikan siapa saja calon tersangka sebelum gelar perkara dilakukan.

Ia menegaskan, pengumuman resmi terkait penetapan tersangka akan disampaikan langsung oleh pimpinan Polda Sultra.

“Nanti resminya, mungkin Pak Kapolda Sultra atau Pak Ditreskrimsus Polda Sultra yang rilis,” jelasnya.

Terkait informasi pengembalian dana senilai Rp 26 miliar oleh kontraktor pengadaan fiktif, CV Wahana Cipta Multi, kepada Bank Sultra, Niko menegaskan hal tersebut tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

“Proses penyidikan tetap berjalan, dan tinggal menunggu penetapan tersangka,” tegasnya.

Dalam penanganan kasus ini, penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra telah memeriksa sebanyak 20 saksi. Dua di antaranya adalah mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, La Haruna, serta Direktur CV Wahana Cipta Multi.

Kasus dugaan proyek fiktif pengadaan bibit pala dan cokelat ini menjadi perhatian publik karena nilai anggarannya yang besar dan diduga merugikan keuangan negara.

Polda Sultra memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (red)

Pertemuan hangat di Mapolda Sultra pada Rabu (3/9) hari ini menjadi bukti komitmen aparat keamanan untuk melindungi masyarakat. Pengemudi Ojek Online yang tergabung dalam Asosiasi Ojek Online Kendari (ASOKA) dan komunitas lainnya hadir untuk bersilaturahmi.

Kehadiran Brigjen Wahyu Sugiarto tidak sendiri. Turut hadir dalam silaturahmi tersebut Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Danlanal Kendari Kolonel Laut (P) Dedi Wardana, S.T., M.Tr.Hanla, serta Ketua DPRD Sultra La Ode Tarial. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi,  Wakapolda Sultra Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, S.I.K., M.H. dan pejabat utama Polda Sultra lainnya.

Ketua ASOKA, Safarudin, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia mengapresiasi pengamanan yang humanis dari personel TNI dan Polri saat mereka menggelar aksi solidaritas beberapa waktu lalu. “Kami menginginkan komunikasi kita ke depan dapat terus terjaga, khususnya bersama Ditlantas agar kami dari Gojek dapat dirangkul untuk program keselamatan berkendara,” tutur Safar.

Kapolda Didik Agung langsung merespons kekhawatiran ojol soal potensi kejahatan jalanan. Ia berjanji akan memberikan jaminan keamanan bagi pengemudi yang pulang larut malam. “Rekan-rekan Gojek yang pulang larut malam, segera saya perintahkan kepada Kasatreskrim, Kanit Resmob dan Kanit Buser terkait dengan keamanan rekan-rekan Gojek sekalian,” tegas Kapolda, menunjukkan respons cepat kepolisian.

Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang dialog, tetapi juga simbol kuat sinergi yang terjalin erat. TNI-Polri tidak hanya menjadi garda terdepan saat terjadi gejolak, melainkan juga proaktif membangun rasa aman dan kepercayaan di masyarakat, dari jalanan hingga lobi kantor. (red)

Korban, yang berasal dari Desa Asinua, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dituduh melakukan pencurian sebelum dihakimi massa. Peristiwa tragis ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Agus Nugroho, dalam keterangannya kepada Tempo pada Jumat (8/8).

“Warga berasumsi korban ini pelaku pencurian sehingga korban dikeroyok massa,” kata Irjen Agus. Ia membenarkan bahwa pengeroyokan tersebut melibatkan warga, petugas keamanan, karyawan, dan seorang oknum polisi berpangkat brigadir.

Hingga saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa 19 saksi, termasuk warga, petugas keamanan, karyawan, dan anggota polisi yang terlibat. Irjen Agus menyatakan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan oknum polisi yang terlibat telah ditahan.

Kapolda memastikan penanganan kasus ini akan dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. “Tidak ada yang ditutup-tutupi. Siapapun yang terlibat akan diproses,” tegasnya.

Untuk menangani kasus ini, Kapolres Morowali Ajun Komisaris Besar Zulkarnain bersama Kabid Propam Polda Sulteng dan Dansat Brimob telah berada di Morowali. Pengeroyokan yang terjadi di lingkungan Politeknik Morowali ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi ketegangan antarwarga.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Agus mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. “Kami minta masyarakat tidak terpancing. Percayakan proses hukum kepada kami,” pungkasnya. **

Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1084/V/KEP./2025, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2025.

Surat telegram ini merujuk pada Keputusan Kapolri Nomor: KEP/749/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri mengumumkan pemberhentian dan pengangkatan sejumlah Pati dan Pamen Polri dari jabatan lama untuk dimutasikan dalam jabatan baru.

Salah satu mutasi signifikan adalah di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra).

Inspektur Jenderal Polisi Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, kini dimutasikan sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polda Sultra dalam rangka persiapan pensiun.

Posisi strategis Kapolda Sultra akan diisi oleh Inspektur Jenderal Polisi Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H, yang sebelumnya menjabat Pati Bareskrim Polri dengan penugasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Sultra.

Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi di tubuh Polri untuk penyegaran dan penyesuaian kebutuhan operasional.

Dengan pengalaman Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko di bidang reserse dan penugasan khusus di KPK, diharapkan mampu membawa Polda Sultra lebih progresif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. (Red)