Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol. Djoko Wienartono dalam keterangannya di Palu, Jumat, menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat dan negara.

“Penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran,” katanya.

Ia mengatakan pengungkapan kasus tersebut terjadi pada Rabu (8/4) malam di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/03/IV/2026/SPKT/Polres Donggala tertanggal 8 April 2026.

Dalam kasus ini, petugas mengamankan dua terduga pelaku berinisial LM (43) dan MA (42). Keduanya diduga melakukan praktik penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi dengan modus membeli solar menggunakan surat rekomendasi untuk nelayan di SPDN kawasan perikanan, serta mengumpulkan sisa BBM dari para nelayan.

BBM tersebut kemudian ditampung dalam jeriken berkapasitas sekitar 30 liter di sebuah rumah di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa. Total BBM yang berhasil dikumpulkan mencapai 34 jeriken atau sekitar 1.020 liter.

Selanjutnya, solar itu diangkut menggunakan satu unit mobil pikap Daihatsu Grandmax berwarna hitam dengan nomor polisi DN 8117 BM untuk dijual kembali di wilayah Kelurahan Ganti dengan harga Rp280 ribu per jeriken. Dari praktik tersebut, pelaku diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp30 ribu per jeriken.

Dalam pengungkapan ini, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 34 jeriken berisi solar serta satu unit kendaraan pikap yang digunakan untuk mengangkut BBM.

Ia mengatakan kasus ini dilaporkan oleh seorang anggota Polri dan kini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik.

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Kabidhumas juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut serta segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ia juga memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan serta segera dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(antarasulteng)

Diketahui perang yang terjadi antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel membuat pasokan energi terganggu dan harganya meroket. Apalagi Iran sempat menutup Selat Hormuz yang menjadi tulang punggung logistik energi internasional.

“Saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewat,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).

Saat ini, kata Bahlil, stok energi nasional sudah aman. Dia menyebutkan stok BBM nasional berada di atas batas minimal, yakni lebih dari 20 hari. Sementara stok LPG juga masih terjaga di atas 10 hari.

“Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari,” ujar Bahlil.

Meski stok dalam kondisi aman, Bahlil meminta masyarakat untuk bijak dalam menggunakan energi. Penghematan sebisa mungkin bisa dilakukan.

“Saya meminta kepada seluruh masyarakat, kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG,” imbau Bahlil.(detikfinance)

Purbaya mengatakan agenda ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat implementasi program strategis sekaligus mengurai berbagai hambatan yang mengemuka di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha.

“Debottlenecking task force dibentuk oleh presiden untuk memastikan iklim investasi membaik secara signifikan dan cepat,” kata Purbaya dalam sidang debottlenecking di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Sidang pertama aduan dari PT GBKEK Industri Park terkait permohonan pelepasan kawasan hutan yang dimohonkan sejak 2022 dalam rangka pengembangan KEK Galang Batang. Belum adanya tindak lanjut dari Kementerian Kehutanan dinilai menyebabkan investasi untuk pengembangan KEK Galang Batang mengalami keterlambatan.

“Akibatnya ini menyebabkan investor kami hengkang karena kelamaan menunggu dan perizinan-perizinan lainnya terhambat. Ini merupakan bagian dari siklus yang harus kami lalui untuk bisa melanjutkan pembangunan di sana. Karenanya pembangunan perluasan di KEK Galang Batang menjadi tidak optimal,” keluh Song Jianbo dari PT GBKEK Industri Park.

“Momentum investasi juga bisa menurun atau hilang, penyerapan tenaga kerja menjadi lambat. Karenanya kami berharap dengan koordinasi aduan kanal debottlenecking Satgas P2SP ini bisa dihasilkan keputusan konkret kapan izin itu bisa terbit,” tambahnya.

Menanggapi itu, Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Kementerian Kehutanan Beni Raharjo mengatakan terdapat 370 hektare (Ha) pelepasan kawasan hutan yang sudah selesai di KEK Galang Batang pada 2025.

Dalam prosesnya, terdapat permohonan perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan lindung menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi untuk areal penimbunan red mud atau limbah hasil produksi bauksit menjadi alumina. Ini yang menurut Kementerian Kehutanan memerlukan waktu.

“Total 61 Ha yang bisa jalan di perubahan fungsi. Kalau dari kami, dari direktorat yang kami handle insya Allah sebentar. Selain (perlu) telaahan teknis di kami, ada telaahan hukum biro hukum, baru kebijakan di Pak Menteri (Kehutanan). Untuk menaikkan SK (surat keputusan) dua mingguan kalau tidak ada hambatan-hambatan ini,” ucap Beni.

Purbaya pun memberi waktu dua minggu kepada Kementerian Kehutanan untuk memproses izin pelepasan kawasan hutan atau perubahan fungsi kawasan hutan yang dimohonkan PT GBKEK Industri Park.

“Nanti dua minggu kami akan ngecek sudah keluar belum izin untuk pemakaian lahan tadi. Jadi nanti dua minggu kalau nggak ada kemajuan, kasih tahu kami,” ucap Purbaya ke PT GBKEK Industri Park.

Sidang Kedua

Sidang kedua terkait aduan dari PT Asinusa Putra Sekawan selaku badan usaha pelabuhan di wilayah perairan Nipa Transit and Anchorage Area (NTAA), Selat Singapura. Permasalahan terkait kegiatan Floating Storage Unit (FSU) dan Pengisian Bahan Bakar Minyak (Bunkering).

PT Asinusa Putra Sekawan memandang belum tersedianya kerangka regulasi yang komprehensif dan selaras untuk mengatur aspek perizinan, pengawasan, serta tata kelola operasional. Tarif BBM/bungkering di Indonesia dinilai kurang kompetitif dibanding Singapura dan Malaysia, ditambah dengan adanya tarif PPN 11%.

“Dukungan yang dibutuhkan kebijakan pemerintah sehubungan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan FSU dan bunkering, serta tarif yang kompetitif dengan Singapura dan Malaysia,” ujar perwakilan dari PT Asinusa Putra Sekawan.

Purbaya menilai permintaan dari PT Asinusa Putra Sekawan masih terlalu luas. Bendahara Negara itu memerintahkan kepada anak buah untuk melakukan rapat ulang secara teknis dan dalam sebulan diharapkan sudah ada titik terang.

“Tetapi bukan berarti nggak kita layanin. Nanti kita akan set up tim dari Bea Cukai dipimpin juga Sekjen kami, nanti mungkin beberapa orang dari kementerian lain juga ikut sesuai dengan keperluan. Nanti Anda akan diundang meeting teknis untuk mendetailkan apa yang diminta. Selama masih di bawah kendali Kementerian Keuangan, kita akan ubah dengan cepat,” imbuh Purbaya.(detikfinance)

Hanya saja, kata Bahlil, pemerintah masih melakukan perhitungan sebelum menyesuaikan harga.

“Mengenai dengan BBM yang RON 92, 95, 98, termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026) malam.

Bahlil menjelaskan, pemerintah saat ini sedang melakukan exercise. Dia menyebut mereka turut berhitung bersama Pertamina dan pihak swasta.

“Sekarang kita masih melakukan exercise. Dan mudah-mudahan doakan agar betul harga ICP bisa turun. Itu akan jauh lebih baik lagi,” jelasnya.

“Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha, seperti Pertamina dan swasta,” imbuh Bahlil.

Diketahui, saat ini harga BBM nonsubsidi di Indonesia masih mengacu pada ketentuan Pertamina Patra Niaga per 1 Maret 2026.

Pertamax Rp12.300 per liter, Pertamax Green (RON 95) Rp12.900, serta Pertamax Turbo dari Rp13.100 per liter.

Untuk jenis solar non-subsidi, harga Dexlite naik Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter. Untuk BBM subsidi Pertalite Rp 10.000 per liter dan solar Rp 6.800 per liter.(kompas.com)

Pagi hari, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Fanda Chrismianto, bersama jajaran manajemen bertemu Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Dwi Irianto. Sinergi antara Pertamina dan kepolisian menjadi fokus utama dalam menjaga keamanan distribusi BBM dan LPG, terutama saat Satgas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025 beroperasi.

“Kami siap mendukung penuh kelancaran distribusi energi oleh Pertamina, terutama di momen strategis seperti Ramadan dan Idulfitri. Pengamanan jalur distribusi dan fasilitas energi akan menjadi prioritas,” kata Kapolda Irjen Pol Dwi Irianto.

Siang harinya, manajemen Pertamina Patra Niaga menggelar Management Walkthrough (MWT) di salah satu SPBU Kota Kendari. Tak sekadar menyapa pelanggan dan memberikan apresiasi kepada operator, tim manajemen juga mengecek langsung aspek operasional SPBU. Dari ketersediaan stok hingga kesiapan fasilitas menghadapi lonjakan konsumsi menjadi perhatian utama.

“MWT ini kami lakukan untuk melihat langsung kesiapan operasional SPBU, memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, serta memberi semangat kepada para operator sebagai garda terdepan layanan energi,” ujar Fanda Chrismianto.

Kunjungan berlanjut ke SPBE PT Cahaya Internasional Indonesia. Tim Pertamina melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari penimbangan berat tabung LPG hingga pemenuhan standar keselamatan dan keamanan kerja (HSSE).

“Penimbangan tabung menjadi bagian dari pengecekan mutu dan kuantitas, tapi lebih luas dari itu, kami juga memastikan seluruh aspek operasional dan HSSE terpenuhi dengan baik,” tambah Fanda.

Malam harinya, Pertamina Patra Niaga turut hadir dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Hotel Claro Kendari. Forum ini menjadi ajang koordinasi antara Pertamina dan legislatif dalam memastikan kesiapan distribusi energi nasional jelang RAFI 2025. Ketua Tim Kunker, Rocky Candra, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Pertamina.

“Kesiapan Satgas RAFI oleh Pertamina Patra Niaga Sulawesi patut diapresiasi. Kami melihat ada keseriusan dan proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan energi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. Komisi XII mendukung penuh upaya tersebut,” ujar Rocky Candra.

Dengan rangkaian kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya dalam menjaga distribusi energi yang aman, lancar, dan berkualitas, serta membangun kolaborasi lintas sektor demi pelayanan terbaik bagi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 1446 H. (red)

“Pemerintah memastikan masyarakat tidak mengalami kendala dalam mendapatkan BBM dan LPG selama momen Idul Fitri. Saya mengapresiasi langkah proaktif Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pasokan dan distribusi energi, khususnya di wilayah timur Indonesia,” ujar Bahlil di sela-sela kunjungannya.

Baubau menjadi salah satu wilayah strategis dalam rantai distribusi energi di Sulawesi Tenggara. Untuk itu, Bahlil meninjau langsung sejumlah fasilitas energi, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Fuel Terminal Baubau. Ia memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan kualitasnya tetap sesuai spesifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjamin kelancaran distribusi energi. “Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2025 yang akan beroperasi mulai 17 Maret hingga 13 April 2025. Kami memastikan distribusi BBM, LPG, dan Avtur tetap terjaga dengan optimal, khususnya di wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi,” kata Mars Ega.

Sebagai langkah antisipasi lonjakan permintaan, Pertamina Patra Niaga telah menambah stok di berbagai Fuel Terminal dan Depot LPG, termasuk di Baubau. Selain itu, layanan tambahan seperti SPBU Siaga, SPBU Modular, dan program BBM Satu Harga tetap beroperasi untuk menjangkau masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

Bahlil menegaskan bahwa kesiapan ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama libur panjang Lebaran. “Kami ingin memastikan distribusi energi berjalan lancar tanpa kendala, sehingga masyarakat bisa mudik dengan tenang dan nyaman,” ujarnya.

Dengan kesiapan infrastruktur dan distribusi yang telah dipersiapkan, pemerintah optimistis bahwa kebutuhan energi masyarakat selama periode Idul Fitri dapat terpenuhi dengan baik. (red)

Dalam operasi ini, sejumlah barang bukti berhasil diamankan meskipun para pelaku berhasil melarikan diri.

Menurut informasi yang dihimpun Perdetik.id, kejadian ini bermula saat tim patroli melakukan inspeksi rutin di area HPAL sekitar pukul 21.30 Wita.

Dalam patroli tersebut, tim menemukan tiga orang yang diduga pelaku pencurian BBM melarikan diri saat didekati petugas.

Setelah melaporkan kejadian ini kepada pimpinan dan manajemen PT IPIP pukul 22.00 Wita, tim patroli kembali melakukan penyisiran.

Mereka memarkir kendaraan patroli di semak-semak sekitar 40 meter dari lokasi kejadian untuk memantau pergerakan mencurigakan.

Pukul 23.30 Wita, sebuah kendaraan jenis Wuling berwarna merah dengan nomor polisi DT 1098 JB mendekati lokasi ekskavator.

Kendaraan tersebut diduga hendak menjemput BBM hasil curian yang telah disedot sebelumnya.

Ketika tim patroli mendekati lokasi, ketiga pelaku kembali melarikan diri dengan berpencar. Upaya pengejaran dilakukan, namun pelaku berhasil kabur.

Setelah para pelaku melarikan diri, tim patroli mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, yaitu:

Satu unit kendaraan jenis Wuling warna merah dengan nomor polisi DT 1098 JB.

Lima buah jeriken, di mana dua di antaranya telah terisi solar, sementara tiga lainnya masih kosong. Satu potong baju warna hitam. Satu potong celana warna abu-abu.

Serka Sunardin, selaku Komandan Tim Pengamanan (Dantim Pam) PT IPIP, menjelaskan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya pengamanan ketat di kawasan industri.

“Kami selalu berupaya meningkatkan pengawasan di area HPAL. Kasus ini menjadi evaluasi untuk memperkuat patroli dan sistem keamanan agar pencurian serupa tidak terulang,” ujar Sunardin kepada Perdetik.id.

Dia juga menambahkan bahwa kerja sama antara pihak keamanan perusahaan dan aparat penegak hukum akan dioptimalkan.

“Kami sudah melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang dan mendukung penuh penyelidikan lebih lanjut,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, kasus ini sedang ditangani oleh pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut.

BB satu unit Mobil Wuling di amankan di Polsek Pomalaa dan BB BBM jenis Solar diamankan di Kantor PT. IPIP.

Manajemen PT IPIP juga telah berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian guna meningkatkan pengamanan di kawasan industri.

“Kami akan meningkatkan frekuensi patroli dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku pencurian ini,” ujarnya.

Kasus dugaan pencurian ini menambah panjang daftar tantangan keamanan di kawasan industri HPAL, yang merupakan salah satu area strategis dalam pengolahan nikel.

Semua pihak terkait diharapkan dapat memperketat pengawasan demi mencegah kejadian serupa terulang. (Red)

Strategi Penyesuaian yang Berbasis Pasar

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil evaluasi dan penyesuaian berkala yang dilakukan dengan mengabaikan. “Penyesuaian harga ini tidak hanya bertujuan untuk mengakomodasi biaya produksi, tetapi juga untuk mengikuti tren minyak dunia dan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Dalam mekanisme harga BBM, Pertamina mengacu pada rata-rata publikasi harga minyak dunia seperti Means of Platts Singapore (MOPS) dan Argus, serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. “Kami berkomitmen untuk memberikan harga yang adil bagi masyarakat,” tambahnya.

Rincian Penurunan Harga

Per 1 September 2024, harga BBM non subsidi di Sulawesi mengalami penyesuaian sebagai berikut:

• Pertamax (RON 92) : dari Rp 13.250 menjadi Rp 12.400 per liter.
• Pertamax Turbo (RON 98) : dari Rp 14.800 menjadi Rp 13.550 per liter.
• Dexlite (CN 51) : dari Rp 14.400 menjadi Rp 13.000 per liter.
• Pertamina Dex (CN 53) : dari Rp 14.900 menjadi Rp 13.450 per liter.

Sementara itu, harga Pertalite (RON 90) tetap di angka Rp 10.000 per liter dan Solar bersubsidi di Rp 6.800 per liter, menunjukkan konsistensi dalam penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu.

Komitmen Pertamina untuk Pelayanan Terbaik

Pertamina juga menawarkan berbagai promo dan program loyalitas bagi pengguna aplikasi MyPertamina. Fahrougi menegaskan bahwa ketersediaan stok BBM baik subsidi maupun non subsidi di wilayah Sulawesi dalam kondisi aman. “Kami akan terus memastikan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama di tengah peningkatan konsumsi BBM,” ujarnya.

Dalam rangka mengatasi antrian kendaraan di beberapa SPBU, Pertamina berencana menambah pasokan BBM jenis Pertalite sebanyak 129% dari alokasi normal. Ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan dalam memperoleh bahan bakar.

Pengawasan dan Inovasi Digital

Dengan penerapan sistem QR Code untuk pembelian subsidi tenaga surya, Pertamina menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan inovasi dan kemudahan bagi masyarakat. Sejak diluncurkan, verifikasi data pendaftaran menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dapat meningkatkan efisiensi proses hingga tiga kali lipat dibandingkan dengan metode manual.

“Dengan sistem AI, pendaftaran data akan dilakukan lebih cepat, dan mereka yang lolos akan mendapatkan notifikasi QR Code melalui email,” jelas Heppy Wulansari, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi, sekaligus menjaga integritas penyaluran.

Dengan penyesuaian harga BBM non subsidi ini, Pertamina tidak hanya menunjukkan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat, namun juga berupaya menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan yang ada. Komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan inovasi dalam penyaluran energi menjadi langkah nyata untuk memastikan roda perekonomian terus berputar, serta memberikan harapan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Melalui upaya ini, Pertamina membuktikan bahwa mereka tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai bagian integral dari masyarakat yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman.  (Ikhsan)