 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASDP Baubau &#8211; PerdetikNews.com</title>
	<atom:link href="https://perdetiknews.com/tag/asdp-baubau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://perdetiknews.com</link>
	<description>Terus Berkabar dan Mengabarkan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 21:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://perdetiknews.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-ChatGPT-Image-1-Sep-2026-05.17.13-32x32.png</url>
	<title>ASDP Baubau &#8211; PerdetikNews.com</title>
	<link>https://perdetiknews.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HIPMAKOT Soroti Dugaan Tiket Ferry Amolengu–Labuan Dijual Berulang, Desak Polda dan Inspektorat Turun Tangan</title>
		<link>https://perdetiknews.com/hipmakot-soroti-dugaan-tiket-ferry-amolengu-labuan-dijual-berulang-desak-polda-dan-inspektorat-turun-tangan/</link>
					<comments>https://perdetiknews.com/hipmakot-soroti-dugaan-tiket-ferry-amolengu-labuan-dijual-berulang-desak-polda-dan-inspektorat-turun-tangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 21:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[ASDP Baubau]]></category>
		<category><![CDATA[dishub sultra]]></category>
		<category><![CDATA[HIPMAKOT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://perdetiknews.com/?p=28407</guid>

					<description><![CDATA[KONAWE SELATAN – Dugaan praktik penjualan tiket penyeberangan secara berulang di Pelabuhan Ferry Amolengu–Labuan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), kembali menjadi sorotan. &#160; Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (HIPMAKOT) mendesak instansi terkait dan aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan tersebut. &#160; Desakan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa jilid II yang digelar di sejumlah instansi, mulai dari [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong style="font-size: 16px;">KONAWE SELATAN</strong><span style="font-size: 16px;"> – Dugaan praktik penjualan tiket penyeberangan secara berulang di Pelabuhan Ferry Amolengu–Labuan, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), kembali menjadi sorotan. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 16px;">Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (HIPMAKOT) mendesak instansi terkait dan aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan tersebut.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desakan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa jilid II yang digelar di sejumlah instansi, mulai dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Inspektorat Sultra, DPRD Sultra hingga Polda Sultra, Kamis (19/11/2026).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam aksinya, HIPMAKOT menduga terdapat penyimpangan dalam mekanisme pengelolaan tiket penyeberangan yang berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau maupun penerimaan daerah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Koordinator aksi HIPMAKOT, Denil, mengungkapkan dugaan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengumpulan tiket oleh awak kapal yang dinilai perlu diperiksa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menurutnya, terdapat dugaan tiket yang telah digunakan penumpang tidak disobek atau tidak dikembalikan bagian karcisnya kepada pengguna jasa sebagai bukti perjalanan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kondisi tersebut dinilai membuka celah penyalahgunaan, termasuk kemungkinan tiket yang sudah digunakan kembali diperjualbelikan kepada penumpang lain.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dugaan tersebut, kata Denil, bukan tanpa dasar. HIPMAKOT mengungkap sejumlah kejadian yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Salah satunya terjadi pada 8 Juli 2026 sekitar pukul 15.35 WITA. Saat itu, seorang pemilik mobil disebut mendatangi loket untuk membayar retribusi pas masuk pelabuhan. Namun, menurut keterangan Denil, petugas justru memberikan kertas nomor antrean, bukan karcis retribusi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain itu, HIPMAKOT juga menyoroti kejadian pada 27 Oktober 2026 sekitar pukul 11.00 WITA. Dalam peristiwa tersebut, sebuah mobil pikap disebut masuk ke kawasan pelabuhan dengan membawa dua sepeda motor. Kedua kendaraan roda dua itu kemudian dikenakan tiket secara terpisah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Denil juga menyebut adanya nomor seri tiket 05 dan 39 yang dinilai menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme penerbitan dan penggunaannya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>HIPMAKOT menduga terdapat tiket yang sebelumnya telah digunakan, tetapi berpotensi kembali beredar kepada pengguna jasa lainnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meski demikian, dugaan penggunaan ulang tersebut masih memerlukan pemeriksaan terhadap bukti fisik tiket dan catatan transaksi resmi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Persoalan lainnya berkaitan dengan prosedur pengumpulan karcis oleh awak kapal KMP Semumu. HIPMAKOT menduga tiket yang dikumpulkan tidak disobek sebagaimana prosedur yang mereka anggap semestinya dilakukan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mereka juga menyoroti adanya perbedaan kondisi tiket, yakni sebagian dibubuhi stempel dan sebagian lainnya tidak. Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa untuk memastikan apakah terdapat celah dalam pengawasan penggunaan tiket.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Di sisi lain, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Amolengo–Labuan, Idham Halid, sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait pengelolaan pembayaran di pelabuhan tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam pemberitaan pada 7 November 2026, Idham menjelaskan bahwa pembayaran pas masuk kawasan pelabuhan merupakan kewenangan Dishub, sedangkan tiket perjalanan kapal dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ia juga menyebut pembayaran pas masuk telah menggunakan sistem elektronik atau e-retribusi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Perbedaan kewenangan tersebut menjadi penting dalam menelusuri dugaan penyimpangan. Sebab, pemeriksaan harus membedakan pencatatan penerimaan retribusi pas masuk yang dikelola Dishub dengan pendapatan penjualan tiket penyeberangan yang dikelola ASDP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sementara itu, penguatan digitalisasi tiket dan pencatatan manifest penumpang oleh ASDP juga menjadi aspek yang perlu diperiksa. Data manifest, nomor seri tiket, serta laporan transaksi harian dapat dicocokkan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah penumpang, kendaraan yang menyeberang, dan tiket yang terjual.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sorotan terhadap pengelolaan Pelabuhan Amolengu–Labuan juga berkaitan dengan perhatian terhadap transparansi dan pengawasan fasilitas penyeberangan di Sultra. Akbar Yaro turut menjadi bagian dari perhatian terhadap persoalan tata kelola dan pengawasan pelabuhan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Melalui aksi jilid II tersebut, HIPMAKOT mendorong Dishub Sultra melakukan evaluasi terhadap pengawasan operasional di Pelabuhan Amolengu–Labuan. Mereka juga meminta Inspektorat Sultra menelusuri kemungkinan persoalan dalam tata kelola penerimaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DPRD Sultra diharapkan menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Polda Sultra diminta menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>HIPMAKOT menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Jika dugaan penjualan tiket berulang terbukti, praktik tersebut berpotensi mengganggu transparansi pencatatan pendapatan dan merugikan pihak pengelola penyeberangan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Karena itu, pemeriksaan terhadap buku register penjualan tiket, nomor seri karcis, manifest kapal, prosedur pengumpulan tiket, hingga rekonsiliasi pendapatan dinilai penting dilakukan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Editor: Redaksi</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://perdetiknews.com/hipmakot-soroti-dugaan-tiket-ferry-amolengu-labuan-dijual-berulang-desak-polda-dan-inspektorat-turun-tangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
