KENDARI, – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) memberikan instruksi tegas kepada Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sultra Rajulan, untuk segera melakukan audit ketat terhadap seluruh aspek keselamatan transportasi, baik darat maupun laut, menjelang periode Nataru 2026.
Gubernur secara khusus menyoroti masalah kelayakan alat keselamatan pelayaran dan praktik kelebihan muatan (over dimension over loading disingkat ODOL) pada angkutan darat.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur ASR dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan antisipasi kerawanan Nataru dan bencana di Kantor Gubernur Sultra, Senin (8/12/2025).
Terkait transportasi laut, Gubernur meminta Kadishub memastikan bahwa seluruh sarana keselamatan di pelabuhan dan kapal berfungsi optimal. Pengecekan tidak boleh dilakukan secara formalitas.
“Itu dicek benar-benar. Yang kedua, life jacket itu kira-kira kapal yang layak. Kalau di daratan, ada tim yang menyeleksi atau menguji life jacket di daratan,” tegas Gubernur ASR.
Gubernur ASR menekankan bahwa pengawasan harus mencakup ketersediaan dan sertifikasi kelayakan pelampung.
Selain itu, Gubernur menyatakan komitmen Pemprov Sultra pada 2026 untuk mengalokasikan konsentrasi perbaikan pada prasarana transportasi, khususnya pelabuhan-pelabuhan kecil yang aksesnya belum terjangkau.
Dalam pemaparannya, Kadishub Rajulan turut mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi kendala operasional kapal ferry dan penyebrangan di Sultra. Faktor-faktor tersebut memberikan konteks terhadap risiko yang harus diminimalisir melalui audit keselamatan:
-
Kelalaian Manusia, yang mencakup human error dalam operasional.
-
Kendala Teknis seperti pada kendaraan atau sarana prasarana.
-
Alam/Cuaca.
-
Kendala Telkomsel/Jaringan Internet yang menghambat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar secara daring.
Jaringan penyebrangan ferry melayani rute vital seperti Kendari-Langara yang dilayani KMP. Banhteramas (3 s.d 4 trip) dan rute Torobulu-Tampo yang dilayani KMP. Nuku dan KMP. Pulau Rubiah (2 trip).
Besarnya jaringan pelayaran ini menjadi tantangan pengawasan. Secara rinci, Kadishub Rajulan melaporkan bahwa layanan transportasi laut di Sultra didukung oleh:
-
Pelabuhan Penyebrangan/Feri berjumlah 27 pelabuhan yang dilayani oleh 26 kapal.
-
Terdapat 15 Kapal PELNI yang menghubungkan Indonesia Timur dan Indonesia Barat.
-
Sebanyak 15 Kapal Swasta melayani penghubung antar kabupaten/kota di dalam Provinsi Sultra.
-
Jaringan pelabuhan juga mencakup 19 Pelabuhan Pengumpul/Pengumpan.
-
Tersedia 7 Kapal Perintis yang menghubungkan Sultra dengan provinsi lain seperti Maluku Utara, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, dan NTT.
Di sektor transportasi darat, Gubernur secara blak-blakan menyoroti praktik angkutan ODOL. Ia mengaku sering melihat kendaraan umum, khususnya bus, membawa muatan berlebihan atau tidak sesuai standar, seperti “motornya ditaruh di atas [atap bus]”.
“Ini pasti kamu tidak check,” kritik ASR, mengindikasikan lemahnya pengawasan di lapangan.
Kritik tersebut sekaligus menjadi peringatan keras kepada Dinas Perhubungan agar menjalankan tugasnya secara optimal. Gubernur tidak ingin petugas baru bertindak setelah kecelakaan terjadi.
“Jangan sampai sudah terjadi kecelakaan, baru kamu putuskan. Kita harus kita benahi itu,” pungkas Gubernur ASR, menekankan pentingnya langkah preventif dalam menjamin keselamatan penumpang. (red)