JAKARTA – Operasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Sulawesi kian menuai sorotan, terutama setelah insiden kebocoran pipa distribusi minyak di Desa Lioka, Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, beberapa bulan lalu. Menurut temuan Juru Kampanye Energi Trend Asia, Novita Indri, tumpahan minyak terbaru itu telah merusak setidaknya 82 hektare lahan produktif, termasuk sawah, kebun, empang, dan peternakan milik warga.
Ironisnya, insiden kebocoran pipa minyak ini bukanlah yang pertama. Dokumentasi Trend Asia melaporkan, insiden serupa sudah terjadi lima kali sejak 2009 di Luwu Timur. Tiga kejadian terjadi di Laut Lampia (2009, 2012, dan 2014), dan dua lainnya di Desa Lioka (2010 dan Agustus 2025).
“Tumpahan minyak terbaru di Desa Lioka… telah merusak setidaknya 82 hektare sawah, kebun-kebun, empang, dan peternakan milik warga,” ungkap Novita. Ia menyebut, tumpahan lebih dari 90 ribu liter MFO mengular sepanjang 10 kilometer melalui Sungai Koromusilu, sumber air penting warga, hingga ke muara Danau Towuti.
Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Farhat, pun menyoroti serius. “Kebocoran pipa minyak di Kecamatan Towuti beberapa bulan lalu semakin mempertegas bahwa operasi Vale jauh dari kata aman dan tidak steril dari kelalaian teknis serta lemahnya pengawasan lingkungan,” kata Farhat.
Dampak dari tumpahan minyak ini tak hanya merusak kualitas air, tetapi juga mengganggu rantai pangan masyarakat serta memunculkan potensi bahaya jangka panjang akibat cemaran logam berat.
Menanggapi hal ini, Head of Corporate Communications PT Vale Indonesia, Vanda Kusumaningrum, mengklaim pihaknya telah melakukan upaya penanggulangan, termasuk pengamanan jalur pipa, pemasangan oil boom dan oil trap, hingga perbaikan akses jalan dan pembersihan saluran irigasi.
“Untuk ini (kebocoran pipa) sudah ada banyak transparansi kita di website dan kita juga welcome banget semua (media) datang untuk melihat sendiri,” ucap Vanda.
Namun, Jatam dan Trend Asia menilai insiden berulang ini menunjukkan lemahnya mitigasi dan pengawasan, sebuah cermin buruk dari perusahaan ekstraktif yang disebut Farhat lebih mementingkan kepentingan modal di atas kepentingan warga negara. (red)
