Jakarta – Pemerintah RI menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang mulai berdampak pada jalur penerbangan internasional.
Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengatakan hingga saat ini belum ada indikasi meredanya konflik.
“Prinsip utama dalam penyusunan skenario ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan jamaah haji sebagai perintah tertinggi. Ini sejalan dengan arahan Presiden,” ujar Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Konflik di Timur Tengah menyebabkan beberapa negara menutup ruang udara, terutama jalur penerbangan yang biasa dilalui pesawat menuju Teluk.
Penutupan ini mengganggu penerbangan internasional, khususnya transit jamaah umrah maupun haji. Hingga 11 Maret 2026, tercatat sekitar 50.374 jamaah umrah masih berada di Arab Saudi, dengan 14.115 berpotensi tertahan akibat gangguan penerbangan.
Pemerintah juga mencatat 1.239 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terlibat dalam penanganan situasi ini.
Meski demikian, kondisi keamanan di kota-kota utama Arab Saudi seperti Jeddah, Makkah, dan Madinah masih aman dan kondusif bagi jamaah.
Gus Irfan menjelaskan tiga skenario mitigasi haji 2026:
Skenario 1 – Haji tetap diberangkatkan:
Jika pemerintah Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji, Indonesia tetap memberangkatkan jamaah meski risiko tinggi. Langkah mitigasi meliputi pengalihan jalur penerbangan menghindari zona konflik seperti Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Jalur selatan melalui Samudera Hindia dan Afrika Timur juga dipertimbangkan. Skenario ini berpotensi menambah waktu tempuh, biaya operasional, serta kemungkinan technical landing di negara ketiga.
Skenario 2 – Haji dibatalkan sementara:
Jika risiko keamanan global dianggap terlalu tinggi, Indonesia tidak memberangkatkan jamaah meski Arab Saudi tetap membuka haji.
Pemerintah akan menegosiasikan pengembalian dana atau pengalihan pembayaran BPIH ke musim haji berikutnya. Penjelasan keagamaan terkait konsep istitha’ah atau kemampuan berhaji juga akan diberikan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Pembatalan demi nyawa adalah wajib secara agama,” jelas Gus Irfan.
Skenario 3 – Arab Saudi menutup penyelenggaraan haji:
Jika situasi konflik semakin tidak terkendali, pemerintah Arab Saudi dapat menutup haji. Indonesia akan fokus menyelamatkan dana layanan jamaah serta memberikan prioritas keberangkatan pada musim haji berikutnya.
Kemenhaj juga menyiapkan program manasik haji digital dan edukasi jangka panjang agar semangat ibadah calon jamaah tetap terjaga.
“Inti mitigasi 2026, keselamatan jamaah di atas segalanya,” tegas Gus Irfan.
Dengan tiga skenario ini, pemerintah menekankan bahwa keselamatan dan keamanan jamaah haji menjadi prioritas utama dalam pengambilan setiap keputusan. (red)
Tinggalkan Balasan