KENDARI – Bidang Keuangan (Bidkeu) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) menggelar kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025. Agenda ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat kualitas tata kelola keuangan negara di lingkungan Polri agar lebih presisi dan akuntabel.

Bertempat di Aula Biro Logistik Polda Sultra, Senin (13/4/2026), kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan keuangan, mulai dari Kabagren Polres, Kasubbagrenmin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Operator Sakti jajaran Polda Sultra.

Kabidkeu Polda Sultra, Kombes Pol M. Kunto Wibisono, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa evaluasi IKPA bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen untuk memastikan anggaran dikelola dengan orientasi hasil.

“IKPA merupakan tolok ukur penting. Evaluasi ini harus menjadi budaya kerja untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada kualitas hasil dan manfaat program bagi masyarakat,” ujar Kombes Pol M. Kunto Wibisono.

Dalam forum tersebut, ditekankan perbaikan pada sejumlah indikator strategis, meliputi:

  • Aspek Perencanaan: Penekanan pada deviasi halaman III DIPA.

  • Aspek Pelaksanaan: Optimalisasi belanja kontraktual serta pengelolaan UP dan TUP melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

  • Aspek Pelaporan: Akselerasi capaian output yang terukur.

Senada dengan hal tersebut, Kasubbiddalverif Bidkeu Polda Sultra, Pembina Bais Adiputra, S.Pd., S.H., M.H., CPM., memberikan perspektif yang lebih luas mengenai urgensi pengelolaan anggaran di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah amanah rakyat dan instrumen penting bagi stabilitas bangsa. Bais menekankan agar setiap Satuan Kerja (Satker) berpindah dari pola pikir sekadar “menghabiskan anggaran” menjadi pola pikir “menghasilkan manfaat publik”.

“Dunia sedang menghadapi ketidakpastian tinggi yang berdampak pada ekonomi global. APBN 2026 harus tetap menjadi penggerak pertumbuhan dengan belanja yang terakselerasi, namun ruang fiskal tetap dijaga dengan sangat hati-hati,” pungkas Bais Adiputra.

Melalui Anev ini, Polda Sultra berkomitmen agar pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 semakin tepat sasaran, tertib administrasi, dan mampu mendukung pencapaian target organisasi secara maksimal di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

5 / 100 Skor SEO