Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan rapor merah putih kementeriannya di hadapan Senayan. Hingga akhir Maret 2026 atau penutupan Triwulan I, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tercatat telah menyentuh angka 20,10%.
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (31/03/2026), Nusron mengungkapkan rasa optimisnya bahwa performa kementerian akan terus melesat di sisa tahun ini.
“Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan strategi program di lapangan,” ujar Nusron Wahid di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Nusron menjelaskan bahwa sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) terus menunjukkan progres positif. Fokus utama saat ini meliputi:
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui pengukuran bidang tanah.
Penyusunan peta bidang tanah secara masif.
Penanganan sengketa dan konflik pertanahan di berbagai wilayah.
Terkait beberapa kegiatan yang belum terealisasi penuh, Nusron memastikan hal tersebut murni karena persoalan persiapan teknis dan administratif, bukan kendala prinsipil. “Agar pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Meski mengapresiasi capaian awal, Komisi II DPR RI memberikan catatan kritis. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Ass Sadikin, meminta agar anggaran yang dikeluarkan tidak sekadar terserap, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Kami meminta agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Zulfikar.
Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan ini, DPR menekankan pentingnya pelaksanaan belanja yang sesuai kontrak dan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.
Nusron sendiri berharap dukungan penuh dari legislatif agar akselerasi program di lapangan bisa berjalan tanpa hambatan. “Kami berharap dukungan dan pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” tutupnya.
(mna/detik)
Tinggalkan Balasan