KENDARI, — Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayor Jenderal TNI (Purn) Andi Sumangerukka mendesak seluruh panitia Seleksi Tilawatil Qur’an dan Al Hadits (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 untuk tidak sekadar mencapai sukses tata laksana, tetapi juga wajib memberikan dampak ekonomi riil (impact ekonomi) bagi masyarakat lokal.
Tuntutan ini disampaikan di tengah mencuatnya polemik anggaran yang menunjukkan defisit di pos-pos operasional krusial.
“Dengan adanya STQH harus menimbulkan impact ekonomi. Artinya, ada nilai plus bagi masyarakat Sultra,” tegas Andi Sumangerukka saat memimpin Rapat Persiapan STQH di Kantor Gubernur, Jumat (3/10/2025).
Gubernur berharap, kehadiran ribuan kafilah dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM, perhotelan, dan penerbangan, seraya menuntut panitia fokus pada pelayanan optimal agar tamu pulang membawa kesan yang baik tentang Sultra.
Untuk mengukuhkan fokus kesuksesan ganda—penyelenggaraan dan ekonomi kerakyatan—Gubernur Andi Sumangerukka pada Sabtu (4/10/2025) langsung meninjau sejumlah lokasi venue seperti Pelataran Eks MTQ dan Aula IAIN Kendari.
Ia mengultimatum panitia agar semua lokasi harus siap total paling lambat H-2 sebelum pembukaan resmi yang diagendakan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto pada 11 Oktober 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Panitia Pelaksana, melaporkan progres teknis, termasuk penyiapan tenaga medis di setiap lokasi dan dukungan 38 unit kendaraan operasional dari Kementerian Perhubungan untuk mobilisasi kafilah.
Tuntutan tinggi Gubernur ini berbanding terbalik dengan kondisi finansial operasional yang diungkap oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sultra, Saido Bonsai. Saido mengungkapkan adanya dilema serius dan kondisi ‘minus anggaran’ di pos operasional yang dikelola Kesra (Rp 7 miliar), dari total dana STQH Rp 15 miliar.
“Memang lagi minus anggaran. Minus anggaran banyak yang tidak dianggarkan, dipotong-potong. Pakaian saja ini banyak yang tidak diberi,” ujar Saido. Ia menyoroti bahwa anggaran konsumsi selama latihan penari kolosal dan Paskibraka terancam defisit.
Keterangan dari Saido ini juga menguatkan temuan sebelumnya bahwa tidak ada alokasi anggaran khusus untuk Publikasi Media dari dana yang dialokasikan ke Event Organizer (EO) sebesar Rp 7,5 miliar, memicu pertanyaan besar tentang prioritas manajemen.
Dampak dari “minus anggaran” yang disorot Biro Kesra untungnya tertangani oleh inisiatif pribadi.
Kebutuhan dasar seperti makan siang ratusan Paskibraka selama latihan intensif dipenuhi berkat inisiatif langsung dari Ketua TP PKK Sultra, Arinta Andi Sumangerukka.
“Iyeee ibu Gub memang yang bantu mereka makan siang,” ujar salah satu orang tua Paskibra, mengonfirmasi inisiatif Ketua TP PKK Sultra tersebut.
Meskipun kekurangan konsumsi tertolong, masalah defisit dana operasional, pemotongan alokasi pakaian, dan ketiadaan anggaran publikasi tetap menjadi ganjalan utama di tengah ultimatum Gubernur agar STQH 2025 menjadi tolok ukur kesuksesan ganda Sultra.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih menunggu konfirmasi Sekda Sultra, Asrun Lio, terkait polemik defisit dana ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksana STQH Nasional 2025. Perannya sangat sentral, namun hingga berita diturunkan, ia belum memberikan tanggapan terkait polemik anggaran yang diungkap oleh Karo Kesra Saido Bonsai. (red)
