KENDARI – Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Teknik Se-Sulawesi Tenggara akhirnya mencapai kesepakatan dengan Polda Sultra setelah menggelar demonstrasi besar-besaran, Sabtu (30/8).
Aksi yang mengusung tema “Indonesia Belum Merdeka” ini mengecam keras tindakan represif aparat terhadap massa aksi, bahkan menuntut Kapolri Jenderal Sigit Prabowo untuk memecat tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat kekerasan.
Demonstrasi yang berlangsung di Kendari ini dipicu oleh dugaan kekerasan aparat yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.
Aksi ini menjadi bentuk solidaritas mahasiswa atas insiden tragis tersebut dan menyikapi berbagai persoalan bangsa.
Setelah bernegosiasi, pihak Polda Sultra melalui Kabid Humas akhirnya menandatangani berita acara kesepakatan bersama. Berkas ini menjadi jaminan bahwa Polda Sultra akan menindaklanjuti lima tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa.
Lima tuntutan itu antara lain:
- Mendesak Kapolda Sultra untuk menangkap dan mengadili oknum polisi yang masih melakukan kekerasan terhadap aktivis dan massa aksi di Sultra.
- Menuntut Kapolda Sultra menyampaikan kepada Kapolri agar segera memecat tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dalam kekerasan serta mengadili pelaku represif pada demonstrasi di DPR/MPR RI.
- Mendesak reformasi di tubuh Polri agar kembali berfungsi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
- Menuntut revisi SOP pengamanan Polri, menghentikan penggunaan kendaraan berat di tengah massa, dan mengedepankan pendekatan deeskalasi.
- Mendesak Kapolda Sultra segera melaksanakan pelatihan humanis bagi anggota kepolisian terkait manajemen massa dan penghormatan HAM.
“Kami menyerukan kepada Kapolri dan Kapolda Sultra untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani tindakan represif terhadap massa aksi yang mengakibatkan tewasnya seorang pengemudi ojek online,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa.
Polda Sultra sendiri berjanji akan menindaklanjuti seluruh tuntutan ini dalam waktu 1×24 jam. Mahasiswa mengancam akan kembali mengepung Polda Sultra jika kesepakatan ini tidak dipenuhi.
“Jika tidak, aksi ini akan terus berlanjut menggeruduk kembali Polda Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi awal perubahan positif dalam penanganan demonstrasi di masa mendatang. (Ref)
