Kendari, – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan praktik masif penunggakan pajak di sektor pertambangan.

Berdasarkan data per 20 Agustus 2025, lebih dari 750 unit alat berat dari puluhan perusahaan tambang dan kontraktornya terbukti mangkir dari kewajiban perpajakan.

Fakta ini terungkap dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Tenggara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis 28 Agustus 2025.

Rapat tersebut digelar untuk membahas defisit anggaran daerah yang salah satunya dipicu oleh rendahnya kepatuhan pajak sektor pertambangan.

Penertiban ini tidak hanya mengungkap kasus penunggakan, tetapi juga masalah lain yang tak kalah serius, puluhan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sama sekali tidak melaporkan jumlah unit alat berat yang mereka operasikan.