Jakarta, – Pesta demokrasi Pemilu 2024 telah usai, namun skandal dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini mulai terkuak.
Sorotan tajam mengarah pada anggaran publikasi yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dana publik ini diduga kuat menjadi bancakan, diatur oleh pihak ketiga yang bukan bagian dari KPU, dengan skema yang terstruktur dan rapi.
Salfin Tebara, seorang mahasiswa pascasarjana asal Sultra yang kini menuntut ilmu di Jakarta, secara lugas membeberkan modus operandi yang ia duga telah terjadi.
“Modus yang digunakan adalah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif yang terkesan sah dan tidak transparan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pihak ketiga ini bertindak sebagai “juru atur” yang mengendalikan pembagian porsi anggaran publikasi kepada sejumlah media.
“Pada kenyataannya, diduga dana tersebut disalahgunakan melalui pengaturan oleh pihak ketiga,” tegas Salfin.
Dugaan korupsi ini menjadi ironi di tengah upaya membangun pemilu yang bersih dan berintegritas. Para mahasiswa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Momentum ini harus dimanfaatkan. Apalagi, tim KPK diketahui saat ini sedang berada di Sultra,” kata Salfin. “Publik butuh kepastian hukum bahwa lembaga penyelenggara pemilu benar-benar bersih dari praktik korupsi, bahkan setelah pemilu selesai,” tambahnya.
Terkait dugaan ini, awak media masih mencoba mendapatkan konfirmasi dari pihak KPU Provinsi Sultra.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari para komisioner maupun sekretariat KPU Sultra. Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk mendapatkan penjelasan seputar pengelolaan anggaran publikasi yang kini menjadi sorotan.
Sebagai bentuk desakan, Salfin bersama rekan-rekannya berencana menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK RI pada Senin (1/9) hari ini. Mereka juga telah menyiapkan laporan resmi yang siap diserahkan kepada KPK.
Langkah ini bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan wujud kepedulian atas rusaknya tatanan birokrasi akibat praktik kotor yang seolah tak pernah usai.
Skandal ini menjadi pengingat pahit bahwa perjuangan melawan korupsi, termasuk di lembaga vital seperti KPU, masih jauh dari kata selesai. (red)
