JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji wacana penurunan harga rumah subsidi hingga di bawah Rp 60 juta per unit untuk hunian tipe 36 meter persegi.
Gagasan ini muncul sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa tantangan utama dalam menekan harga rumah bukanlah pada teknologi konstruksi, melainkan pada mahalnya harga tanah.
“Sekarang ini, harga rumah itu bukan karena teknologi dan konstruksinya. Tapi karena harga tanah yang sudah tidak masuk akal,” ujar Fahri dalam sebuah forum diskusi, Rabu (6/8).
Menurut Fahri, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah memanfaatkan Pasal 33 UUD 1945, yang memberi dasar bagi negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan rakyat.
Dalam konteks ini, pemerintah akan mendorong penggunaan tanah negara untuk pembangunan perumahan rakyat.
Dengan strategi tersebut, biaya tanah dapat ditekan seminimal mungkin, bahkan bisa mencapai nol rupiah.
Fahri mencontohkan, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah berhasil membuat prototipe rumah tipe 36 dengan asumsi harga jual di kisaran Rp 50-60 juta. Harga ini bisa tercapai jika pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan biaya lahan.
“Saya sudah ketemu beberapa perusahaan, misalnya Semen Indonesia Group, mereka bisa bikin rumah di bawah Rp 50 juta. Bahkan dengan konstruksi baja ringan, ada yang bisa bangun rumah tipe 36 hanya Rp 60 juta,” tambahnya.
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan instrumen kebijakan dan memetakan tanah-tanah negara yang potensial untuk program perumahan rakyat.
Konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan memiliki hunian, sekaligus mengatasi ketimpangan penguasaan lahan yang selama ini menjadi persoalan. (Red)
