Kendari, – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memulai langkah awal sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dengan menggelar kegiatan “Literasi Keuangan dan Edukasi Statistik untuk Ekonomi Inklusif” di Ruang Pola Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Selasa (22/7).
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Plt. Kepala BPS Provinsi Sultra, Andi Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan dini untuk Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini sedang dalam tahap perancangan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh elemen pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat – untuk memahami pentingnya data statistik dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berdaya saing,” ujar Andi.
Ia menambahkan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS, di samping Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian.
Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangat diperlukan agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
Wakil Gubernur Hugua dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan literasi keuangan dan edukasi statistik ini memiliki makna strategis bagi pembangunan peradaban bangsa.
Ia menyoroti bahwa seringkali kegiatan semacam ini hanya dianggap sebagai forum pembelajaran biasa, namun baginya, ini adalah cerminan komitmen negara dalam membangun peradaban melalui pemahaman yang utuh tentang keuangan dan statistik.
“Literasi keuangan bukan semata-mata membahas tentang uang dalam bentuk fisik. Lebih dari itu, literasi keuangan menyangkut pemahaman terhadap sistem, institusi, dan mekanisme yang mengelola arus keuangan serta membuka peluang dan menghadapi tantangan ekonomi,” jelas Wagub Hugua.
Ia menggambarkan pentingnya pemahaman keuangan bagi semua kalangan, dari petani, nelayan, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijak serta mengakses modal usaha melalui lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya.
Selain literasi keuangan, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya data statistik sebagai peta jalan bagi pengusaha dan kunci kemajuan ekonomi.
Ia mencontohkan bagaimana perusahaan ritel besar menggunakan data statistik untuk menentukan lokasi usaha berdasarkan jumlah penduduk, daya beli masyarakat, dan potensi keuntungan.
“Literasi keuangan bukan semata-mata membahas tentang uang dalam bentuk fisik. Lebih dari itu, literasi keuangan menyangkut pemahaman terhadap sistem, institusi, dan mekanisme yang mengelola arus keuangan serta membuka peluang dan menghadapi tantangan ekonomi,” jelas Wagub Hugua.
Ia menggambarkan pentingnya pemahaman keuangan bagi semua kalangan, dari petani, nelayan, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijak serta mengakses modal usaha melalui lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya.
Selain literasi keuangan, Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya data statistik sebagai peta jalan bagi pengusaha dan kunci kemajuan ekonomi.
Ia mencontohkan bagaimana perusahaan ritel besar menggunakan data statistik untuk menentukan lokasi usaha berdasarkan jumlah penduduk, daya beli masyarakat, dan potensi keuntungan.
“Statistik bukan hanya angka, tapi peta jalan bagi pengusaha. Tanpa data, pengusaha tidak akan tahu di mana peluangnya. Statistik dan literasi keuangan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan jika kita ingin bergerak dari UMKM menjadi pengusaha besar,” tegasnya.
Mengacu pada data Sensus Ekonomi 2016, Wagub menyebutkan bahwa hanya sekitar 1% pelaku usaha yang masuk kategori pengusaha besar, sementara 99% lainnya adalah usaha mikro dan kecil. Dengan status Indonesia yang kini telah berstatus negara middle income, ia berharap pelaku usaha di daerah juga mampu naik kelas.
“Kalau kita ingin UMKM kita naik kelas, maka kita harus manfaatkan data statistik dan jasa keuangan sebaik-baiknya. Tanpa keduanya, mustahil kita bisa meningkatkan skala usaha dan daya saing,” pungkas Wakil Gubernur.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Asisten Direktur PEPK dan LMST OJK Prov. Sultra, perwakilan Kepala Kantor Bank Indonesia Sultra, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sultra atau mewakili, pimpinan instansi vertikal, lembaga perbankan BUMN dan BUMD, asosiasi usaha dan UMKM, pimpinan perguruan tinggi di Kota Kendari, serta perwakilan mahasiswa dan pejabat terkait lainnya.
Acara ini dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari OJK Sultra mengenai literasi keuangan serta sosialisasi awal mengenai Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS Sultra, menunjukkan wujud nyata sinergi antarlembaga dalam membangun ekonomi inklusif. (Red)
