Jakarta, – Anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Bae, meradang. Politisi senior Partai Golkar itu bereaksi keras atas pemberitaan di salah satu media daring yang menyinggung dugaan pungutan liar (pungli) atau uang pelicin yang dikaitkan dengan dirinya.
Dengan nada tegas, Ridwan menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga mencoreng integritasnya sebagai wakil rakyat yang selama ini konsisten mengawal aspirasi tanpa mahar.
“Kalau ada yang mengatasnamakan saya untuk meminta uang, itu murni penipuan. Saya tidak tahu, tidak terlibat, dan tidak pernah memberi izin siapa pun mencatut nama saya untuk tujuan kotor seperti itu,” ujar Ridwan saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (8/6/2025).
Ridwan tidak tinggal diam. Ia secara terbuka meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, untuk turun tangan mengusut tuntas para pelaku yang memperjualbelikan nama baiknya demi kepentingan pribadi.
Mantan Bupati Muna dua periode ini mendesak agar pelaku penipuan yang mengaitkan program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) dengan pungli segera ditangkap dan diproses hukum.
“Saya mendukung penuh upaya hukum. Masyarakat juga harus berani lapor. Jangan takut, jangan ragu. Ini penting supaya tidak ada lagi korban dari permainan oknum tak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ridwan Bae menegaskan, selama ini, dirinya telah secara konsisten mengeluarkan surat edaran setiap tahun kepada seluruh mitra teknis, mulai dari balai hingga pemerintah desa penerima manfaat. Surat edaran tersebut secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun pada program-program aspirasi seperti P3-TGAI, BSPS, dan PISEW.
“Saya ini dipilih oleh rakyat Sultra untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Tidak ada urusan saya dengan pungutan atau mahar. Program yang saya kawal itu gratis. Kalau ada yang main-main bawa nama saya, itu harus dilawan bersama,” katanya.
Tak hanya itu, Ridwan juga telah mengirimkan surat resmi kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sultra, Kepala Balai Pengelola Jalan Nasional Sultra, dan seluruh kepala satuan kerja teknis yang terlibat dalam distribusi program IBM. Pesan yang ia sampaikan jelas: tidak boleh ada pungutan, titik.
Menurutnya, program IBM adalah bentuk nyata keterlibatan negara dalam membangun dari bawah. Program ini melibatkan masyarakat secara langsung dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Ridwan memastikan bahwa sebagai anggota DPR RI dari Sultra, ia akan menjaga agar semangat kerakyatan ini tidak dikotori oleh tangan-tangan culas.
“Program ini bukan ruang dagang. Ini amanah. Dan amanah tidak boleh ditukar dengan amplop. Sekali lagi saya tegaskan: saya tidak pernah meminta imbalan apa pun kepada masyarakat,” ucapnya penuh tekanan.
Ia pun mengingatkan masyarakat Sulawesi Tenggara agar tidak mudah percaya pada pihak mana pun yang mengaku bisa ‘mengurus bantuan’ atas nama dirinya. Ia bahkan menegaskan bahwa informasi seperti itu harus dianggap sebagai upaya penipuan yang wajib dilaporkan.
“Saya minta warga Sultra waspada. Jangan ada lagi korban. Jangan percaya kalau ada yang datang bawa nama saya. Kalau perlu, foto wajahnya, catat nomornya, dan laporkan ke polisi,” pungkasnya.
Ridwan Bae, yang dikenal vokal dan bersih dalam memperjuangkan program rakyat di Senayan, mengakhiri pernyataannya dengan satu kalimat kunci yang mencerminkan sikapnya: “Selama saya masih diberi mandat oleh rakyat Sultra, tidak akan saya biarkan nama baik masyarakat dan program IBM dijual oleh para penipu.” (Katasulsel)
