KENDARI, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengajak seluruh kepala daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk berkolaborasi mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang modern dan inklusif. Sistem ini mencakup empat klaster utama: land tenure, land value, land use, dan land development.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pertanahan dan Penataan Ruang Bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara di Ruang Pola Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (28/5/2025), Nusron menegaskan bahwa modernisasi ini tak bisa berjalan tanpa sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ini tidak bisa kita lakukan tanpa kita kolaborasi. Dengan siapa? Dengan Pemda, dengan kepala daerah, baik itu gubernur, baik itu bupati dan wali kota,” tegasnya.
Nusron Wahid menjelaskan, Sultra adalah provinsi ke-16 yang ia kunjungi untuk membangun sinergi program pertanahan dan tata ruang, termasuk Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, dan perencanaan tata ruang. Ia berharap kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi yang sudah ada.
Khusus untuk Reforma Agraria, Nusron menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) secara ex-officio. “Ini supaya jelas, supaya ada tanggung jawab bersama-sama,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab menentukan objek tanah Reforma Agraria, sementara Pemda berperan menentukan subjek atau penerima manfaat tanah.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron juga menyerahkan 5 sertifikat tanah aset Pemerintah Provinsi Sultra dan 71 sertifikat aset pemerintah kabupaten se-Sultra. Selain itu, ia menyerahkan 10 sertifikat tanah wakaf dan rumah ibadah kepada perwakilan lembaga keagamaan, yang terdiri dari 6 sertifikat untuk masjid, 1 musala, 1 gereja, dan 2 pura.
Rakor ini tidak hanya menjadi ajang pemaparan program dan penyerahan sertifikat, tetapi juga membuka sesi diskusi untuk membahas isu-isu strategis di Sultra.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, serta para Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Tenggara. (red)
