JAKARTA – Pemerintah pusat menunjukkan gelagat tak main-main dalam memberantas praktik premanisme yang kian meresahkan, terutama bagi kalangan pelaku usaha. Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi dengan tegas menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar dan menindak segala bentuk aksi premanisme yang mengganggu kelancaran bisnis di Tanah Air.
Pernyataan keras ini disampaikan Hasan dalam diskusi bertajuk ‘Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?’ di Toety Heraty Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5). Menurutnya, keberadaan premanisme dapat menjadi momok yang menakutkan bagi para investor dan pengusaha, sehingga menghambat masuknya modal dan pertumbuhan ekonomi.
“Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme terutama yang awalnya mengganggu proses bisnis,” ujar Hasan. Ia menekankan bahwa sasaran utama adalah praktik pemalakan dan intimidasi yang kerap kali membebani biaya operasional dan menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha.
Lebih lanjut, Hasan meluruskan anggapan bahwa penindakan premanisme akan menyasar organisasi masyarakat (ormas) secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sangat menyadari keberagaman ormas di Indonesia, termasuk organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI). “Kita nggak akan melihat ini pukul rata. Yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme,” tegasnya.
Pemerintah, kata Hasan, tengah merancang pembentukan tim khusus untuk memberantas praktik meresahkan ini. Ia menyadari bahwa upaya ini memerlukan waktu dan proses yang bertahap. “Bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Ya kan? Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif,” imbuhnya, mengisyaratkan pendekatan yang tidak hanya represif namun juga bersifat pembinaan.
Senada dengan arahan Istana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam memberantas premanisme. Ia menyebutkan bahwa Operasi Pekat yang telah digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia sejak 1 Mei lalu menjadi bukti keseriusan Korps Bhayangkara.
“Saya kira ini sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kita telah membentuk operasi pekat, dan operasi ini kita laksanakan serentak di seluruh kewilayahan,” kata Jenderal Sigit saat menanggapi isu premanisme.
Mantan Kabareskrim itu memastikan bahwa Polri tidak akan ragu menindak tegas siapapun, baik individu maupun kelompok, yang terbukti mengganggu dan meresahkan masyarakat. “Dan tentunya saran kita adalah seluruh permasalahan di lapangan yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok orang, atau kah mungkin dalam tanda kutip yang selama ini membuat masyarakat menjadi resah, dan mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari tentu itu akan kita tindak tegas,” ujarnya.
Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk praktik premanisme melalui saluran-saluran yang telah disediakan. “Dan kami Polri pasti akan melakukan tindakan tegas siapapun itu, dan kita tidak pernah melihat background dari mana, kalau dia mengganggu masyarakat, meresahkan masyarakat, maka instruksi kami, tindak tegas tanpa pandang bulu,” pungkas Jenderal Sigit.
Langkah tegas dari pemerintah dan Polri ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi dunia usaha dan masyarakat luas, menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, serta menarik minat investasi yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. (red)
