Di kota Kendari, denyut pembangunan terasa bergerak pelan namun pasti. Jalan-jalan mulai ramai, aktivitas ekonomi menggeliat, dan harapan masyarakat kembali disusun sedikit demi sedikit seiring setahun kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua di Sulawesi Tenggara.
Satu tahun bukan waktu panjang bagi sebuah pemerintahan. Namun dalam politik pembangunan, tahun pertama selalu menjadi panggung penting tempat arah ditentukan, fondasi dibangun, dan kepercayaan publik diuji.
Di Sulawesi Tenggara, tahun pertama duet ASR–Hugua menjadi fase awal pembentukan wajah pembangunan baru.memperkuat ekonomi daerah, memperbaiki tata kelola, dan mencoba menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Ketika keduanya dilantik pada Februari 2025, tantangan yang menanti tidak sederhana. Ruang fiskal terbatas, ketimpangan wilayah masih terasa, dan struktur ekonomi daerah membutuhkan dorongan baru.
Namun pemerintahan baru bergerak cepat. Program prioritas segera diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Target dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai “kompas” kebijakan lima tahun ke depan.
Pengamat ekonomi dari Universitas Halu Oleo, Dr Syamsir Nur, melihat langkah tersebut sebagai strategi penting dalam konsolidasi pemerintahan baru.
Menurut Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kota Kendari Koordinator Sulawesi Tenggara (Sultra) itu megatakan, kekuatan utama kepemimpinan ASR–Hugua terletak pada kemampuan mengharmonisasi program prioritas dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Program pembangunan tidak hanya mengikuti rencana tahunan, tetapi berbasis pemetaan masalah mendasar masyarakat. Penguatan infrastruktur dan sektor pertanian menjadi langkah strategis karena menyentuh mobilitas dan produktivitas ekonomi,” ujarnya.
Pendekatan itu menjadi dasar kebijakan yang diarahkan pada pembangunan fundamental jalan, konektivitas wilayah, sektor pangan, serta penguatan layanan publik.
Dalam angka, dampaknya mulai terlihat.
Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tenggara meningkat 27,40 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah mengarahkan perubahan belanja daerah pada pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, hingga perlindungan sosial.
Belanja bantuan sosial tercatat mencapai lebih dari Rp22 miliar, sementara belanja subsidi meningkat hampir Rp2,3 miliar.
Anggaran yang sebelumnya tersebar kini diarahkan pada layanan publik yang lebih langsung dirasakan masyarakat.
Bagi Syamsir, langkah ini menunjukkan perubahan paradigma pengelolaan anggaran.
“Meski ruang fiskal sempit, pemerintah berupaya memaksimalkan setiap rupiah APBD. Pendekatannya adalah belanja berkualitas, bukan sekadar besar anggaran,” katanya.
Di sisi tata kelola pemerintahan, integritas dan responsivitas birokrasi menjadi pesan yang berulang kali ditekankan dalam berbagai kesempatan.
Reformasi birokrasi ditempatkan sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan.
Di sektor ekonomi, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan 5,79 persen pada 2025 lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya sebesar 5,40 persen.
Pertumbuhan tersebut menempatkan Sultra sebagai salah satu daerah dengan kinerja ekonomi kuat di kawasan Sulawesi.
Produktivitas sektor unggulan meningkat, aktivitas ekonomi regional membesar, dan kontribusi daerah terhadap ekonomi kawasan semakin signifikan.
Angka kemiskinan juga menurun menjadi 10,54 persen. Stabilitas harga komoditas, peningkatan belanja sosial, dan penguatan sektor ekonomi dasar disebut menjadi faktor penting di balik penurunan tersebut.
Namun pembangunan selalu berjalan dengan dua sisi. Di balik pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran justru meningkat 3,33 persen.
Pertumbuhan lapangan kerja belum mampu sepenuhnya mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja, terutama lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor informal menjadi tantangan tersendiri.
Selain itu, ketimpangan wilayah masih terasa. Wilayah daratan menyumbang lebih dari 70 persen aktivitas ekonomi, sementara kawasan kepulauan masih tertinggal dalam pembangunan dan akses ekonomi.
Bagi Syamsir, tahun kedua pemerintahan akan menjadi ujian sesungguhnya.
Pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat produktivitas sektor pertanian dan pangan.
Konektivitas antarwilayah, khususnya wilayah kepulauan, juga menjadi prioritas strategis.
“Pertumbuhan ekonomi harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan wilayah menjadi tantangan utama ke depan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Di tengah berbagai capaian dan tantangan itu, perjalanan satu tahun ASR–Hugua lebih dari sekadar statistik pembangunan.
Ia adalah fase awal dari proses panjang perubahan sosial, ekonomi, dan birokrasi.
Fondasi telah diletakkan. Arah telah ditentukan. Namun perjalanan menuju kesejahteraan yang merata masih panjang.
Seperti banyak pemerintahan lain, sejarah kepemimpinan ini kelak tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan atau laporan kinerja, tetapi dari sejauh mana perubahan benar-benar dirasakan masyarakat di desa, di pulau, dan di setiap ruang kehidupan Sulawesi Tenggara.
Tahun pertama telah berlalu. Tahun-tahun berikutnya akan menentukan apakah fondasi yang dibangun hari ini mampu menjelma menjadi perubahan yang berkelanjutan. (red)
Tinggalkan Balasan