Kendari — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) serta kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Sultra, Rabu (11/2/2026).
Pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis pendidikan, mulai dari pembangunan unit sekolah baru, penguatan monitoring, hingga program beasiswa luar negeri.
Dalam rapat tersebut, Dikbud Sultra menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan dua unit sekolah baru di Kabupaten Kolaka Utara yang bersumber dari APBD.
Kepala Dikbud Sultra, Aris Badara, mengatakan dua sekolah yang mendapat bantuan pembangunan yakni SMAN 1 Ngapa dan SMAN 1 Pakue.
“Kita sudah memberikan bantuan melalui APBD, ada dua unit sekolah baru di Kolaka Utara, yakni SMAN 1 Ngapa dan SMAN 1 Pakue,” ujar Aris dalam rapat.
Menurutnya, pembangunan saat ini masih berupa bangunan fisik, namun keberadaan sekolah tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.
Antusiasme warga dinilai menunjukkan tingginya kebutuhan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut.
Selain pembangunan sekolah, Rakor juga menyoroti penguatan monitoring dan evaluasi pendidikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dikbud Sultra, Prof. Aris Badara, menegaskan pengawasan tidak boleh sekadar formalitas dan harus dilakukan secara rutin di semua tingkatan.
“Monitoring dilakukan setiap bulan, bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi kepala KCD, kepala sekolah hingga unit terkecil juga harus aktif melakukan evaluasi,” ujarnya.
Rakor turut membahas dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat, termasuk Program Sekolah Garuda.
Program tersebut dinilai sebagai peluang meningkatkan kualitas sekolah di Sultra, namun partisipasi sekolah masih rendah.
“Di Sultra baru dua sekolah yang masuk tahap persiapan. Kepala sekolah harus percaya diri dan tidak takut mencoba,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi agenda pembahasan. Dikbud Sultra meminta sekolah menyiapkan sistem berbasis web untuk menghimpun data peserta didik, termasuk kondisi khusus seperti alergi, intoleransi, dan fobia makanan.
Data tersebut akan diverifikasi tim kesehatan untuk memastikan program berjalan aman dan tepat sasaran.
Namun, berdasarkan data kementerian, tingkat respons sekolah terhadap survei MBG masih sekitar 25–30 persen.
Dikbud menegaskan data sekolah menjadi dasar pengambilan kebijakan sehingga harus diisi secara akurat.
Selain itu, Rakor juga membahas penguatan karakter melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dipadukan dengan nilai kearifan lokal Sultra, peningkatan kebersihan lingkungan sekolah, serta perhatian terhadap kesehatan mental siswa melalui pendekatan psikoedukasi.
Dalam pertemuan tersebut turut dibahas pemanfaatan hibah APBN untuk revitalisasi sekolah.
Sultra disebut menjadi salah satu provinsi dengan pemanfaatan revitalisasi sekolah terbanyak secara nasional, dengan laporan pertanggungjawaban rampung tanpa temuan masalah.
Dikbud Sultra juga menyiapkan langkah mendorong siswa meraih beasiswa luar negeri melalui penguatan kemampuan bahasa.
Seluruh skema beasiswa daerah dirangkum dalam program BISMA (Beasiswa Sultra Maju).
Rakor tersebut akan ditindaklanjuti melalui monitoring rutin di seluruh satuan pendidikan di Sultra. (red)
Tinggalkan Balasan