Kendari – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara Anton Timbang membeberkan peran lobi strategis yang mengantarkan Aspal Buton resmi masuk dalam skema hilirisasi nasional dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Anton mengatakan, selama ini persoalan pengembangan Aspal Buton bukan pada ketersediaan bahan baku maupun kualitas, melainkan pada kemampuan mendorong kebijakan hingga ke tingkat pemerintah pusat.
“Program aspal nasional itu ada. Tapi banyak yang tidak mengerti bagaimana mem-push ke pusat, bagaimana mengelolanya secara nasional. Di situ susahnya,” kata Anton.
Ia menilai, tanpa pemahaman jalur kebijakan nasional, potensi besar Aspal Buton kerap berhenti di level wacana daerah. Karena itu, Anton mengaku langsung membuka komunikasi dengan pusat dan meminta dukungan penuh.
“Saya langsung buka akses dan minta back up pusat. Kalau hanya mengandalkan orang yang tidak paham mekanisme, pasti mentok,” ujarnya.
Anton menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan strategis. Secara prinsip, dukungan telah diperoleh dari menteri koordinator terkait, serta Gubernur Sulawesi Tenggara yang turut menyampaikan aspirasi daerah ke pusat.
Momentum penting terjadi saat pembahasan dilakukan bersama wakil menteri berlatar belakang perwira tinggi TNI Angkatan Laut, setelah agenda pertemuan dengan menteri utama tidak memungkinkan.
“Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas langsung adalah Aspal Buton,” ungkap Anton.
Menurutnya, isu Aspal Buton dikemas dalam satu paket prioritas strategis yang dibawa ke pusat, bersama agenda pembangunan lainnya di Sulawesi Tenggara.
“Ada tiga prioritas. Pertama rencana peresmian kampung nelayan di Toronipa, kedua pembangunan Jembatan Buton, dan ketiga pengembangan Aspal Buton. Itu satu paket,” jelasnya.
Anton menyebut, pendekatan tersebut efektif karena melibatkan figur yang memiliki akses langsung ke Presiden Prabowo Subianto, sehingga kepentingan daerah dapat disampaikan secara komprehensif.
“Kalau mau bicara langsung ke Presiden tentu tidak mudah. Harus lewat jalur yang tepat dan dipercaya,” tegasnya.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Dalam waktu relatif singkat, Aspal Buton resmi masuk dalam skema hilirisasi nasional dan ditetapkan sebagai salah satu PSN.
“Kalau ini sudah masuk PSN, artinya Aspal Buton bukan lagi proyek daerah, tapi sudah menjadi kepentingan nasional,” kata Anton.
Ia menilai, penetapan Aspal Buton sebagai PSN membuka peluang besar bagi Sulawesi Tenggara untuk menjadi tulang punggung penyediaan aspal nasional, sekaligus mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tantangannya sekarang bagaimana kita konsisten mengawal. Jangan sampai peluang besar ini terlewat,” pungkasnya. (red)
Tinggalkan Balasan