Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak cepat menyikapi angka inflasi yang terjadi pada Januari 2026.wakil Gubernur Andi Sumangerukka, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Senin (9/2/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini digelar untuk menyusun langkah antisipasi menjelang masuknya bulan suci Ramadhan 2026. Asrun Lio memaparkan bahwa inflasi tahunan Sultra saat ini dipicu oleh kenaikan tarif listrik, harga emas perhiasan, beras, ikan-ikanan, hingga biaya pendidikan tinggi. Guna menjaga stabilitas harga di pasar, TPID Sultra resmi menyepakati 10 rekomendasi strategi sebagai bentuk intervensi pemerintah.
Beberapa poin utama dalam rekomendasi tersebut meliputi jaminan ketersediaan stok pangan hingga Idul Fitri serta kewajiban bagi penggilingan dan distributor besar untuk menyediakan beras dalam kemasan variatif (5 kg, 10 kg, dan 20 kg). Selain itu, pemerintah akan memperketat pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pedagang dan meminta Bulog mempercepat distribusi Minyakita langsung ke eceran guna memutus rantai spekulan.
Langkah konkret lainnya mencakup keuangan murah, pembuatan klaster pangan daerah, hingga gerakan tanam mandiri untuk memicu inflasi komoditas. Menariknya, TPID juga mendorong regulasi daerah untuk membatasi penjualan bahan pangan ke luar wilayah Sultra jika kebutuhan lokal belum terpenuhi, serta mengoptimalkan penggunaan cold storage untuk menjaga kualitas produk perikanan dan pertanian agar stok tetap stabil.
Asrun Lio menegaskan bahwa forum HLM TPID ini harus menjadi motor penggerak sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan Bank Indonesia. Melalui 10 langkah strategi ini, Pemprov Sultra berkomitmen memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa harus mengorbankan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. (red)
Tinggalkan Balasan