Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekecewaannya terkait banyaknya laporan warga yang mengeluhkan penonaktifan status mendadak Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Purbaya menilai kegaduhan ini sangat merugikan pemerintah karena anggaran yang dikucurkan untuk program tersebut sebenarnya tidak berkurang sedikit pun.
Dalam rapat konsultasi bersama pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026), Purbaya menegaskan bahwa meskipun pemutakhiran data bertujuan untuk meningkatkan tata kelola agar tepat sasaran, proses tersebut tidak boleh mengorbankan masyarakat yang sedang membutuhkan layanan kesehatan. Ia mengaku geram jika ada warga yang hendak melakukan tindakan medis seperti mencuci darah, namun tiba-tiba status kepesertaannya tidak aktif.
“Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak bisa. Kan itu konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” tegas Purbaya di hadapan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mencatat sebanyak 11,53 juta peserta PBI JKN telah dinonaktifkan sepanjang periode Januari hingga Februari 2026. Angka ini melonjak tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dan menjadi pemicu utama kegaduhan di tengah masyarakat. Gus Ipul menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengalihkan bantuan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang tersedia.
Meski demikian, data menunjukkan bahwa dari jutaan peserta yang diaktifkan sejak Juni 2025, hanya sebagian kecil yang melakukan reaktivasi. Selebihnya terpaksa berpindah ke segmen mandiri atau dibiayai oleh pemerintah daerah melalui APBD. Menkeu Purbaya pun meminta agar ke depan koordinasi antar-lembaga diperbaiki agar efisiensi data tidak menciptakan intimidasi yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (red/pdn)
Tinggalkan Balasan