Kendari – Kabar tak sedap menerpa lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Tenggara (Sultra). Muncul dugaan praktik pungutan pembohong (pungli) hingga intimidasi sistematis terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi tersebut.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa dan Alumni Kolaka (IMALAK) Sultra, Ali Sabarno, membeberkan adanya pola tekanan psikologis terhadap pegawai. Salah satu yang paling mencolok adalah perintah agar ASN menanggung biaya kegiatan institusi yang seharusnya ditanggung negara.
“Banyak ASN yang berada dalam situasi tekanan psikologis yang berkelanjutan, mulai dari rasa takut menyampaikan pendapat hingga terpaksa menanggung pembiayaan kegiatan, ” ungkap Ali, Jumat (06/02/2026).
Berikut sejumlah fakta terkait dugaan tersebut yang dirangkum Perdetiknews.com :
Ali mengungkapkan, dugaan ini berawal dari persiapan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag. Untuk menyukseskan acara Fun Walk pada 29 Desember 2025 lalu, para ASN diduga diperintah untuk membeli hadiah atau doorprize menggunakan dana pribadi. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai alokasi anggaran resmi dan mensponsori kegiatan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Arah untuk menyetor sumbangan tersebut diduga tidak disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil, melainkan melalui Kepala Bagian Tata Usaha. Mekanisme ini dinilai sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab langsung dari pimpinan tertinggi di Kanwil.
Selain urusan HAB, dugaan pungutan juga mencuat lewat skema open donasi pembangunan dapur Pondok Pesantren Al Ikhlas Pasarwajo. Ajakan donasi ini dilaporkan rutin disosialisasikan oleh Ketua Tim Kepegawaian melalui unggahan WhatsApp Story, yang menambah daftar panjang beban finansial bagi para ASN.
Tak hanya internal, IMALAK Sultra juga memaparkan adanya informasi terkait dugaan tekanan terhadap pihak perbankan agar turut memberikan kontribusi pada kegiatan-kegiatan di Kanwil Kemenag Sultra.
Hingga berita ini diturunkan, Perdetiknews.commasih terus berupaya menghubungi pihak Kanwil Kemenag Sultra untuk mendapatkan klarifikasi dan memastikan keberimbangan informasi terkait tudingan serius ini. (RED/pdn)
Tinggalkan Balasan