BAUBAU – Teka-teki mengenai siapa sosok di balik inisial SS dan ST yang dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baubau terus memicu polemik.
Pasalnya, kedua nama tersebut diduga kuat merupakan adik dan ipar dari seorang pejabat di instansi tersebut, namun tidak memiliki riwayat pengabdian yang jelas.
Kasus ini muncul di permukaan setelah Eddy, seorang tenaga honorer yang telah mengabdi selama 21 tahun (sejak 2005) di DLH Baubau, justru dinyatakan gugur.
Ironisnya, di saat pengabdian puluhan tahun milik Eddy diabaikan, dua orang yang disebut-sebut sebagai “orang dalam” itu justru mulus melenggang ke daftar yang diloloskan.
Berdasarkan pengakuan Eddy, dirinya telah melakukan penelusuran mandiri terkait status kepegawaian SS dan ST. Hasilnya mengejutkan, nama mereka tidak ditemukan dalam database kehormatan yang memiliki rekam jejak jasad panjang di instansi pengelola kebersihan tersebut.
“Adik dan iparnya (pejabat DLH Baubau). Sudah kita cek SK honorernya di DLH Baubau tidak ada sama sekali. Saya jelas ada SK sejak tahun 2005 tapi ya tetap tidak diloloskan,” kata Eddy dengan nada pilu, Senin (26/1/2026).
Padahal, secara administratif, seleksi PPPK Paruh Waktu diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sudah terdata secara valid berdasarkan masa kerja. Kehadiran SS dan ST yang tiba-tiba “muncul” di daftar janji tanpa jejak pengabdian sebelumnya menimbulkan spekulasi adanya praktik “PPPK Siluman”.
Dugaan adanya intervensi jabatan dalam proses seleksi ini dibantah oleh Kepala UPTD Persampahan DLH Baubau, Anisa. Ia secara singkat menguraikan isu miring tersebut. “Tidak ada (PPPK Siluman),” ujarnya.
Namun bantahan tersebut belum cukup meredam keresahan masyarakat, apalagi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau, Amiruddin, belum juga memberikan klarifikasi atau menanggapi konfirmasi awak media hingga berita ini diterbitkan.
Eddy, yang kini hanya bisa pasrah, menjadi simbol nyata betapa rapuhnya keadilan bagi para pengabdi yang tulus di daerah jika harus dihadapkan dengan hubungan kekuasaan. “Mau diapa kasian, kita ini orang biasa saja, kurang mampu,” tutupnya. (red)
Tinggalkan Balasan