Kendari – Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah mematangkan langkah besar tahun ini.
Fokus utamanya adalah transformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan daya saing dan kualitas SDM kesehatan di Bumi Anoa.
Kepala Bapelkes Sultra, Dr. Mutalib, S.Kep., M.Kes, mengungkapkan perubahan status menjadi BLUD krusial bagi peningkatan fasilitas dan layanan.
Hal ini penting agar Bapelkes mampu bersaing di tengah regulasi baru Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Kita mau jadikan pelayanan Bapelkes ini menjadi BLUD. Ini paling penting karena dalam pelatihan yang utama adalah fasilitas. Dengan BLUD, kita memiliki ruang lebih untuk meningkatkan pelayanan apa pun yang menjadi kebutuhan pelatihan,” ujar Mutalib kepada Perdetiknews, Selasa (27/1/2026).
Program prioritas Bapelkes Sultra tahun ini dipastikan berjalan beriringan dengan visi Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR).
Mutalib menyebut, peningkatan kompetensi nakes adalah kunci utama pelayanan publik yang berkualitas.
“Tentu ini dalam membantu Pemerintah Provinsi Sultra. Indikator kinerja kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di Sultra. Ini sangat selaras dengan visi-misi Pak Gubernur untuk memberikan akses pelayanan berkualitas di level bawah sebelum masuk ke rumah sakit provinsi,” tuturnya.
Mutalib menambahkan, fokus penguatan kompetensi diarahkan pada nakes di wilayah pelosok dan kepulauan.
“Geografis kita susah dilalui, terutama wilayah kepulauan. Mereka harus memiliki kompetensi baik agar pelayanan di Puskesmas maksimal,” tegasnya.
Selain program mandatori Kemenkes seperti penggunaan USG di Puskesmas, Bapelkes juga fokus pada pemutakhiran ilmu menghadapi penyakit baru (New Emerging).
Pengalaman pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga akan pentingnya kesiapan nakes.
“Kita tidak berharap ada kasus seperti itu lagi, tapi tenaga kesehatan harus siap lebih awal. Semua profesi harus ditingkatkan kompetensinya karena banyak program pemerintah baru yang harus di-update ilmunya,” jelas Mutalib.
Bapelkes Sultra saat ini memegang status sebagai satu-satunya lembaga pelatihan pemerintah di Sultra yang mengantongi Akreditasi A.
Hal ini menjadikan Bapelkes tumpuan utama nakes untuk mendapatkan Satuan Kredit Profesi (SKP) sebagai syarat perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR).
“Setiap pelatihan di Bapelkes itu bernilai SKP karena terakreditasi Kemenkes. Kalau di luar lembaga terakreditasi, tidak akan bernilai SKP bagi nakes. Ini sangat dibutuhkan untuk perpanjangan STR mereka,” ungkapnya.
Meski memegang peran vital, Mutalib mengakui adanya keterbatasan anggaran. Tahun ini, kuota pelatihan dari kementerian hanya mencakup sekitar 400 hingga 500 orang, sementara jumlah nakes di Sultra mencapai ribuan.
Untuk menyiasati hal tersebut, Bapelkes mendorong skema pelatihan mandiri dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kuota dari kementerian sangat kurang dibanding jumlah nakes kita. Strateginya, kita dorong pelatihan mandiri. Kami harap Pemkab/Pemkot menyiapkan anggaran untuk melatih nakesnya secara mandiri di Bapelkes yang sudah terakreditasi A ini,” pungkasnya.
Ke depan, dengan status BLUD, Bapelkes Sultra ditargetkan menjadi Center of Excellence atau pusat keunggulan pengembangan SDM kesehatan yang fleksibel dan berkualitas tinggi di Sulawesi Tenggara.(red)
Tinggalkan Balasan