Kolaka – Bupati Kolaka, H. Amri, S.STP., M.Si., membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kolaka, Senin (26/1/2026). Tak sekadar seremoni, acara yang digelar di Alun-alun Kolaka ini langsung dibarengi dengan aksi nyata pelayanan publik dari berbagai OPD.
Amri menegaskan, Musrenbang tahun ini adalah kunci untuk menjaring aspirasi masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang merata. Ia ingin memastikan setiap usulan warga terkoneksi langsung dengan arah kebijakan daerah.
Dalam Berbagainya, Bupati Amri membeberkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kolaka ke depan yang tertuang dalam RPJMD Tahap Kedua Tahun 2027. Temanya cukup ambisius: “Pembangunan dan Kesejahteraan yang Semakin Merata Berbasis Pelayanan Dasar Berkualitas, Ekonomi Inklusif dan Tata Kelola yang Bersih” .
Ada tiga fokus utama yang ditekankan Amri:
Pelayanan Dasar: Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ekonomi Inklusif: Suntikan dukungan untuk UMKM, koperasi, sektor pertanian, hingga perikanan.
Tata Kelola: Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.
Eks Camat yang kini menjabat Bupati ini juga memberikan peringatan keras terkait program prioritas daerah, termasuk program unggulan Lima Kartu Beramal . Ia meminta seluruh jajarannya bekerja berdasarkan data yang valid.
“Saya tegaskan agar program prioritas, termasuk Lima Kartu Beramal, dilaksanakan dengan dukungan data yang valid. Harus tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat!” tegas Amri di hadapan peserta Musrenbang.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif bersinergi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi elemen warga yang mengusulkan program-program yang realistis.
Pantauan di lokasi, Musrenbang kali ini terasa berbeda karena Pemkab Kolaka menghadirkan langsung “kantor” pelayanan di lapangan. Masyarakat yang hadir bisa langsung mengakses berbagai layanan secara gratis, di antaranya:
Pelayanan Kesehatan gratis bagi warga.
Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Disdukcapil.
Penyaluran Bantuan sosial langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Langkah ini dilakukan sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik meningkat seiring dengan perencanaan pembangunan yang sedang disusun. (red)
Tinggalkan Balasan