KENDARI – Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menertibkan aset daerah yang masih dikuasai pihak lain mendapat dukungan penuh dari akademisi.
Pengamat kebijakan publik menilai, penguasaan aset negara secara personal merupakan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
Syamsul Anam, pengamat kebijakan publik dari Universitas Halu Oleo (UHO), menegaskan bahwa aset milik pemerintah daerah memiliki fungsi sosial dan pelayanan publik, sehingga tidak boleh dianggap sebagai milik pribadi oleh siapa pun.
“Penertiban aset daerah adalah fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Apa yang dilakukan Pemprov Sultra menunjukkan komitmen nyata untuk menegakkan kekuasaan. Aset negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar Syamsul Anam kepada media, Sabtu (24/1/2026).
Pemerintah Provinsi Sultra sendiri menyanyangkan sikap mantan Gubernur Nur Alam yang menolak melepaskan lahan milik daerah di Jalan Ahmad Yani. Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra, Ruslan, mengungkapkan bahwa ia telah menempuh langkah persuasif sebelum melakukan tindakan tegas.
Tinggalkan Balasan