Rekor Kuota Era Pj Andap Jadi ‘Bom Waktu’? Anggaran Gaji Sultra Kini Bengkak Drastis

Kendari – Misteri membengkaknya belanja pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga tembus Rp 1,7 Triliun mulai terkuak.

Selain faktor rekor kuota penerimaan ASN tertinggi sepanjang sejarah “Bumi Anoa”, ditemukan adanya ribuan pendaftar Non-ASN jalur Dapodik yang selama ini tidak masuk radar database daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun Perdetiknews.com, lonjakan beban anggaran ini tak lepas dari langkah Pj Gubernur Sultra era Andap Budhi Revianto yang menggolkan 7.497 kuota ASN pada 2024.

Angka ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada 2021 Sultra hanya mendapat 1.150 kuota.

Bahkan pada 2022 dan 2023, kuota CPNS nihil dan hanya fokus pada PPPK dengan jumlah di kisaran 4.500-an.

Namun di 2024, angka tersebut melonjak drastis menjadi 7.497 formasi (5.988 PPPK dan 1.509 CPNS).

Meski Pj Andap sebelumnya menyebut pengangkatan PPPK bersumber dari tenaga honorer yang tervalidasi BKD, kenyataan di lapangan berkata lain saat pendaftaran Tahap II dibuka.

Muncul ribuan pendaftar yang selama ini “Honorer Siluman” di instansi masing-masing, terutama melalui jalur Dapodik (Dinas Pendidikan).

Total pendaftar PPPK Tahap II mencapai 6.476 orang yang mayoritas merupakan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang diangkat langsung oleh Kepala Sekolah.

Berikut rincian pendaftar Non-Database BKN di Tahap II:

• Tenaga Teknis/Tendik (Dapodik): 5.035 orang

• Guru (Dapodik): 1.219 orang

• Tenaga Kesehatan: 222 orang

Dari serbuan pendaftar tersebut, 2.109 orang berhasil lolos menjadi PPPK Penuh Waktu. Sisanya, sebanyak 2.641 orang kini diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu (gabungan sisa Tahap I dan Tahap II).

Kondisi inilah yang diduga menjadi pemicu “bocornya” proyeksi anggaran.

Data awal  Non-ASN era Pj Andap kini membengkak karena adanya ribuan tenaga teknis yang baru terdeteksi lewat pendaftaran mandiri.

Merespons kondisi ini, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) dalam Apel Gabungan ASN kembali menekankan pentingnya disiplin anggaran.

Dengan pertumbuhan ekonomi Sultra yang mencapai 5,65 persen, ASR tidak ingin anggaran daerah habis hanya untuk membayar beban gaji yang tidak efisien.

“Tahun 2026 tidak boleh terjadi lagi (pemborosan). Anggaran harus menjadi stimulus ekonomi, bukan sekadar habis untuk belanja pegawai yang tidak tepat sasaran,” tegas ASR. (red)