Kolaka – Bupati Kolaka, H. Amri, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya dalam menyusun rencana pembangunan masa depan. Amri meminta agar anggaran daerah yang terbatas tidak dihamburkan untuk kegiatan seremonial yang minim manfaat bagi masyarakat.
Hal itu ditekankan Amri saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2027 di Aula Bappeda, Rabu (14/1/2026).
“Kondisi fiskal daerah kita semakin terbatas. Ini menuntut efisiensi anggaran. Program pembangunan ke depan harus benar-benar diprioritaskan pada kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Amri dalam Berbagainya.
Amri mengingatkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai melakukan seleksi ketat terhadap program kerja. Ia tidak ingin melihat anggaran habis hanya untuk agenda formalitas.
“Setiap rupiah anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita kurangi kegiatan seremonial yang tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Berikut poin-poin Arah Bupati Kolaka dalam FKP RKPD 2027:
Efisiensi Fiskal: Mengalihkan anggaran dari kegiatan seremonial ke program strategis kerakyatan.
Optimalisasi PAD: Memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan tetap menjaga prinsip keadilan.
Sektor Unggulan: Mendorong potensi ekonomi lokal di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan berkelanjutan.
Investasi: Membuka ruang kemitraan dengan dunia usaha melalui regulasi yang transparan.
Transformasi Digital: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain soal anggaran, Amri juga menyoroti tantangan global seperti perubahan iklim dan dinamika geopolitik. Ia berharap RKPD 2027 bisa menjadi jawaban atas kebutuhan lokal sekaligus antisipasi dampak global.
“Kita perlu memperkuat mekanisme evaluasi agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. RKPD 2027 harus adaptif, inklusif, dan kolaboratif demi kesejahteraan masyarakat Wonua Mekongga,” tutupnya.
Hadir dalam forum tersebut sejumlah pemangku kepentingan, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk memberikan masukan terhadap rencana awal pembangunan Kolaka tahun 2027. (red)
Tinggalkan Balasan