KENDARI – KENDARI – Puskesmas Poasia di bawah komando Asmawati, SKM., M.Kes, mencatatkan prestasi gemilang dalam jangkauan layanan kesehatan masyarakat.
Capaian ini disebut sebagai langkah nyata dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan nasional serta menyukseskan visi Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berkualitas di Kota Kendari.
Berdasarkan data pemantauan terbaru, Puskesmas Poasia berhasil menempati posisi tertinggi di Kota Kendari dalam hal jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan gratis.
Pencapaian ini menjadi bukti komitmen Puskesmas Poasia dalam mendekatkan akses layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap ancaman penyakit seperti DBD.
Berdasarkan data Dasbor ASIK per 31 Desember 2025, efektivitas jangkauan layanan Puskesmas Poasia menunjukkan angka yang sangat signifikan:
-
Puskesmas Poasia bertanggung jawab atas layanan kesehatan bagi 44.990 jiwa.
-
Hingga tutup tahun 2025, sebanyak 31.830 warga telah mendapatkan pelayanan Cek Kesehatan Gratis.
-
Layanan ini telah menjangkau 70,75% dari total populasi di wilayah kerjanya.
-
Terdapat peningkatan aktivitas pelayanan yang konsisten setiap harinya di penghujung Desember.
Kepala BLUD Puskesmas Poasia, Asmawati, menyampaikan kepada awak media bahwa momentum Cek Kesehatan Gratis ini juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi pencegahan DBD.
Ia menekankan bahwa selain pemeriksaan fisik, masyarakat diedukasi untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara mandiri di rumah.
“Kami terus bergerak. Sembari warga melakukan cek kesehatan gratis, kami juga bagikan abate gratis dan mengedukasi mereka tentang bahaya jentik nyamuk. Data menunjukkan 3 pasien DBD sudah tertangani dengan baik, dan kami tidak ingin angka ini bertambah,” tegas Asmawati.
Pihak Puskesmas berkomitmen untuk terus meningkatkan persentase cakupan pelayanan kesehatan gratis ini melalui jadwal penyuluhan yang lebih ketat dan pemanfaatan media sosial untuk menjangkau warga yang belum melakukan pemeriksaan. (red)
Tinggalkan Balasan