JAKARTA, – Kabar kurang sedap berembus bagi calon pembeli kendaraan tahun depan. Pemerintah berencana mencabut insentif di sektor industri otomotif pada tahun 2026. Dana yang selama ini dialokasikan untuk subsidi kendaraan rencananya akan dialihkan untuk mendanai pengembangan proyek Mobil Nasional (Mobnas).
Kebijakan ini memicu kekhawatiran karena dilakukan di tengah tren penurunan penjualan mobil nasional yang belum sepenuhnya pulih. Padahal, sektor otomotif merupakan salah satu tulang punggung Produk Domestik Bruto (PDB) dengan serapan tenaga kerja yang masif.
Penghapusan insentif ini diprediksi akan berdampak langsung pada harga jual di tingkat konsumen. Tanpa dukungan fiskal dari pemerintah, harga mobil listrik (EV), mobil hybrid, hingga segmen Low Cost Green Car (LCGC) dipastikan akan naik signifikan.
“Jika insentif dihilangkan, daya saing kendaraan ramah lingkungan akan melemah. Masyarakat kemungkinan besar akan kembali melirik mobil konvensional bekas atau menunda pembelian,” ungkap analis industri otomotif.
Keputusan pemerintah untuk memusatkan anggaran pada satu proyek besar (Mobnas) dinilai mirip dengan pendekatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot porsi anggaran besar untuk satu tujuan spesifik.
Alih-alih menyebar subsidi ke pasar untuk merangsang daya beli secara umum, pemerintah tampak sedang “menunjuk satu pemenang” dan mengarahkan seluruh sumber daya ke sana. Strategi ini dianggap berisiko karena industri otomotif saat ini lebih membutuhkan stimulus pasar dibandingkan proyek jangka panjang yang hasilnya belum tentu instan.
Pemerintah menghadapi pilihan sulit. Di satu sisi, memiliki Mobil Nasional adalah kebanggaan dan kemandirian industri. Namun di sisi lain, kontribusi industri otomotif eksis terhadap ekonomi nasional tidak bisa dipandang sebelah mata.
Pemangkasan dukungan di saat pasar sedang lesu dikhawatirkan akan memicu efek domino, mulai dari penurunan produksi hingga potensi efisiensi tenaga kerja di pabrik-pabrik otomotif besar. (red)
Tinggalkan Balasan