KENDARI, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadikan perlindungan daya beli masyarakat sebagai prioritas utama menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Komitmen ini ditegaskan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sultra, di Kantor Gubernur, Selasa (25/11/2025).
Rakor yang mengusung tema penguatan ketahanan pangan dan kestabilan harga ini merupakan respons terhadap potensi lonjakan harga musiman di akhir tahun, yang dapat menggerus daya beli masyarakat, khususnya di tengah dinamika penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP).
Gubernur Sultra menyoroti perlunya kewaspadaan, meskipun ekonomi daerah menunjukkan pertumbuhan yang sehat di atas rata-rata nasional (5,65% di Triwulan III 2025). Kewaspadaan difokuskan pada angka inflasi tahunan Sultra yang masih berada di angka 3,26 persen.
“Kita harus memastikan bahwa masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah melalui bahan pangan yang terjangkau, distribusi yang lancar, dan stabilitas harga yang terjaga,” ujar Gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh langkah pengendalian inflasi harus didasarkan pada strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif), dengan fokus utama pada keterjangkauan harga agar daya beli tetap terjaga.
Untuk menjamin keterjangkauan harga dan melindungi daya beli, Pemprov Sultra telah menyiapkan langkah-langkah spesifik, di antaranya:
-
Perluasan Kios Pangan: Peningkatan dan perluasan jaringan kios pangan yang bekerja sama dengan Bulog dan distributor resmi untuk memotong rantai pasok yang panjang.
-
Investasi Pengolahan Pangan: Mendorong peningkatan investasi di sektor penggilingan beras dan industri pengolahan pangan, yang bertujuan efisiensi dan stabilitas harga hilir.
-
Efisiensi Logistik Kepulauan: Mengoptimalkan kerja sama antar daerah dan memperbaiki infrastruktur logistik guna meminimalisasi biaya angkut, khususnya untuk wilayah kepulauan Sultra yang rentan terhadap tingginya harga komoditas.
Selain itu, Pemprov juga fokus pada penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan melakukan pemantauan dampak kebijakan UMP terhadap daya beli secara berkala. Hal ini dilakukan melalui komunikasi publik yang efektif dan rilis informasi terjadwal.
Gubernur menutup rakor dengan apresiasi kepada seluruh stakeholder, Bank Indonesia hingga BPS, seraya berharap TPID semakin solid dan responsif dalam menghadapi tantangan harga akhir tahun, demi menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat Sultra. (red)
