JAKARTA, – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan pembukaan layanan pengaduan khusus bagi masyarakat yang menemukan aktivitas impor pangan ilegal, terutama beras dan minyak goreng. Pelaporan dapat disampaikan melalui hotline WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 082311109390.
Amran mengatakan, sudah ribuan laporan masuk melalui saluran tersebut. Ia menegaskan, laporan yang memiliki kepentingan untuk negara akan segera ditindaklanjuti, sementara laporan yang bersifat kepentingan tertentu tidak akan diproses.
“Ada banyak laporan, ada ribuan laporan yang masuk ini. Kami tindaklanjuti,” kata Amran di kediamannya di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).
Salah satu laporan yang ditindaklanjuti secara cepat oleh Mentan adalah dugaan penyelundupan impor beras ilegal menggunakan tiga kapal yang hendak bersandar di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (24/11/2025) sekitar pukul 18.00 WIB.
Mendapat laporan tersebut, Mentan Amran langsung berkoordinasi dengan Pangdam, Kapolda, Walikota, Gubernur Kepri, hingga Dandim Batam. Hasilnya, tiga kapal tersebut berhasil diamankan sekitar pukul 23.00 WIB, dan lima Anak Buah Kapal (ABK) ditangkap untuk diproses hukum oleh Polda Kepri.
Dalam tiga kapal tersebut, ditemukan muatan impor ilegal yang beragam. Tidak hanya beras, terdapat pula minyak goreng sebanyak 2,04 ton; gula pasir 4,5 ton; tepung terigu 600 kg; susu 900 liter; parfum 240 pcs; mi instan impor 360 pcs; dan frozen food 30 dus, yang diimpor dari perusahaan swasta di Thailand.
Amran menegaskan larangan masuknya sejumlah komoditas pangan, khususnya beras dan minyak goreng, ke wilayah Indonesia dalam bentuk ilegal. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hasil produksi petani lokal.
“Khusus beras, minyak goreng, karena kita produksi terbesar, itu nggak boleh masuk sekarang ini… Sehingga, kita katakan nggak boleh masuk di wilayah Republik Indonesia. Dalam bentuk apapun,” ujar Amran.
Ia menyoroti ironi penyelundupan minyak goreng. “Ini minyak goreng sangat ironis. Kita produsen terbesar dunia, tetapi ilegal masuk minyak goreng. Sekali lagi, kita produsen terbesar dunia, tetapi kenapa ada minyak goreng masuk. Ini menjadi perhatian kita semua,” tegasnya.
Mentan Amran mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, dan Gubernur Kepri untuk menyamakan persepsi terkait larangan impor ini. Ia menekankan perlunya semua pihak menjaga nasib 160 juta petani, yang 115 juta di antaranya adalah petani padi.
“Kita harus jaga bersama mereka. Kemana mereka mau mengadu kalau bukan kepada kita semua,” tutupnya. (red)
